Lombok Utara – Getinsidetv.com –  Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (KLU) bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) telah mencapai kesepakatan penting dengan resmi menandatangani Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2026. Penandatanganan ini, yang dilakukan dalam rapat paripurna pada Jumat (29/8), menjadi tonggak krusial dalam perencanaan keuangan daerah untuk memastikan alokasi sumber daya yang efektif bagi pembangunan.

Proses kesepakatan ini melibatkan pembahasan mendalam oleh Badan Anggaran DPRD Lombok Utara. Juru bicara Banggar DPRD Lombok Utara, Zakaria Abdillah, menjelaskan bahwa pembahasan tersebut mencakup penyelarasan KUA-PPAS dengan Visi Misi Bupati, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) tingkat provinsi dan pusat. Beberapa kebijakan daerah yang sebelumnya belum selaras telah dikoreksi untuk memastikan setiap kebijakan anggaran mendukung arah pembangunan yang telah ditetapkan.

Salah satu sorotan utama dalam pembahasan ini adalah peningkatan target Pendapatan Asli Daerah (PAD). Target PAD yang semula diproyeksikan sebesar Rp303 miliar, kini disepakati naik signifikan menjadi Rp341 miliar. Peningkatan ini sesuai dengan target yang tertuang dalam RPJMD 2025-2029, menunjukkan optimisme terhadap potensi ekonomi lokal dan komitmen pemerintah daerah untuk kemandirian fiskal.

Secara keseluruhan, target pendapatan daerah untuk tahun anggaran 2026 disepakati sebesar Rp1,189 triliun, dengan PAD sebesar Rp341 miliar dan pendapatan dana transfer sebesar Rp847 miliar. Kebijakan belanja daerah tahun anggaran 2026 secara langsung mengikuti besaran pendapatan daerah yang telah disepakati, dengan alokasi belanja sebesar Rp1,184 triliun dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp5 miliar.

Kesepakatan KUA-PPAS ini diharapkan menjadi dasar kuat bagi penyusunan APBD Lombok Utara 2026 yang lebih terarah dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Fokus pada peningkatan PAD dan efisiensi belanja, termasuk rasionalisasi belanja barang dan jasa serta penyesuaian belanja sewa mobilitas menjadi belanja modal, menunjukkan komitmen pemerintah daerah untuk pembangunan berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. (Getmedia)