Lombok Utara – Get Inside tv.com – Komisi II DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU) melakukan inspeksi ke Unit Pelaksana Teknis (UPT) Sentra Olahan Pangan yang berlokasi di Kecamatan Pemenang. Kunjungan ini bertujuan untuk mendorong optimalisasi pemanfaatan fasilitas senilai Rp15,6 miliar yang telah didukung oleh Kementerian Perindustrian sejak tahun 2022.

Anggota Komisi II DPRD, Artadi, S.Sos., usai Paripuran KUA-PPAS ditemui awak media Getinside di ruang sidang DPRD KLU (13/09) Menjelaskan, bahwa sentra ini, yang seharusnya menjadi wadah bagi masyarakat pengolah produk turunan kelapa, saat ini terhenti aktivitasnya. Penyebab utamanya adalah kendala bahan baku, di mana harga kelapa melonjak tinggi sehingga memberatkan para pengolah. “Rencananya sentra ini akan berkolaborasi dengan BUMD, karena produksi yang dihasilkan nantinya akan dipasarkan oleh BUMD,” ungkap Artadi pada Jumat (12/9/2025).

Ia menambahkan, fasilitas di sentra ini sudah lengkap, termasuk peralatan kemasan dan laboratorium. Namun, kekurangan sumber daya manusia (SDM) untuk mengoperasikan fasilitas tersebut menjadi masalah lain yang perlu segera diatasi.

Pemerintah Diharapkan Beri Solusi Bahan Baku

Artadi menegaskan bahwa Pemda harus segera mengambil langkah konkret untuk memanfaatkan fasilitas yang sudah diberikan oleh pemerintah pusat. “Bangunan dan perlengkapan senilai Rp15,6 miliar sudah diberikan. Tinggal bagaimana daerah memperhatikan, mengoptimalkan, sehingga bisa menjadi sumber pendapatan bagi KLU,” tegasnya.

Selain itu, Komisi II juga meminta dinas terkait untuk segera berkoordinasi dengan BUMD dan bagian aset daerah. Hal ini penting mengingat aktivitas penyewaan fasilitas oleh pelaku Industri Kecil dan Menengah (IKM) lokal sudah berjalan, sehingga perlu ada regulasi dan manajemen yang jelas.

Menurut Artadi, tujuan utama keberadaan UPT ini adalah untuk mendukung sektor pariwisata, khususnya di Tiga Gili. Oleh karena itu, intervensi pemerintah dalam penyediaan bahan baku kelapa dinilai sangat krusial agar produksi bisa kembali berjalan optimal. “Kami berharap Pemda hadir untuk membantu penyediaan bahan baku, karena harga kelapa yang tinggi menjadi kendala utama masyarakat dalam memproduksi,” pungkasnya, menggarisbawahi pentingnya dukungan pemerintah untuk keberlanjutan ekonomi masyarakat lokal.(r15)