Lombok Utara – Getinsidetv.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Utara (KLU) memberikan catatan kritis terhadap Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Dalam rapat paripurna yang berlangsung Selasa (23/9/2025), fraksi-fraksi di DPRD secara bergantian menyoroti isu transparansi anggaran, pemerataan pembangunan, dan efektivitas program pengentasan kemiskinan.

Rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua II DPRD Made Kariasa, S.Pd.H., ini dihadiri langsung oleh Wakil Bupati Lombok Utara Kusmalahadi Syamsuri, ST.,MT, beserta jajaran Forkopimda dan para kepala perangkat daerah. Agenda utama pertemuan ini adalah penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi sebagai respons atas penjelasan kepala daerah sebelumnya.

Secara umum, pandangan yang disampaikan fraksi-fraksi menunjukkan satu benang merah: perlunya optimalisasi belanja daerah agar lebih produktif dan menyentuh kebutuhan langsung masyarakat. Hal ini menjadi krusial mengingat perubahan APBD adalah momentum strategis untuk mengoreksi dan mengarahkan kembali alokasi anggaran di sisa tahun berjalan.

Fraksi PDI Perjuangan, melalui juru bicaranya, menyampaikan pandangan yang tajam terhadap sejumlah persoalan. Fraksi ini mendesak pemerintah daerah untuk mengambil langkah tegas terhadap proyek-proyek pembangunan yang belum tuntas. Menurut mereka, penundaan proyek bukan hanya merugikan secara finansial, tetapi juga menghambat manfaatnya bagi masyarakat.

Selain itu, Fraksi PDI Perjuangan juga menekankan pentingnya optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD). Mereka menyoroti perlunya upaya serius dalam penagihan pajak dan retribusi daerah, yang selama ini dinilai belum maksimal. Peningkatan PAD adalah kunci kemandirian fiskal daerah.

Isu penanganan kemiskinan juga menjadi perhatian utama Fraksi PDI Perjuangan. Mereka meminta agar program-program pengentasan kemiskinan tidak hanya terpusat di satu wilayah, melainkan harus merata di setiap kecamatan. Hal ini dinilai penting untuk memastikan tidak ada kesenjangan yang semakin melebar antar-wilayah.

Sementara itu, Fraksi Gerindra menempatkan transparansi pengelolaan keuangan daerah sebagai prioritas utama. Mereka mendorong Pemerintah Daerah untuk membuka akses informasi anggaran seluas-luasnya kepada publik, sebagai bentuk akuntabilitas dan pencegahan korupsi.

Pandangan Fraksi Gerindra juga menyinggung masalah fundamental, seperti pengendalian inflasi dan ketahanan pangan. Mereka meminta agar pemerintah daerah memperkuat program-program yang menjamin ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga kebutuhan pokok, terutama di tengah kondisi ekonomi yang fluktuatif.

Tidak hanya itu, Fraksi Gerindra juga secara khusus mendorong pemerataan pembangunan infrastruktur. Menurut mereka, masih banyak wilayah di pelosok desa yang belum tersentuh pembangunan memadai. Kesenjangan ini harus segera diatasi agar seluruh masyarakat dapat menikmati hasil pembangunan secara adil.

Senada dengan fraksi lainnya, Fraksi Partai Demokrat menilai perubahan APBD 2025 harus menjadi momentum untuk memastikan belanja yang produktif. Mereka mengingatkan pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran pada program-program yang secara langsung berdampak pada peningkatan kesejahteraan rakyat, bukan hanya sebatas kegiatan seremonial.

Fraksi Demokrat juga menyoroti target pendapatan asli daerah yang dinilai masih jauh dari capaian. Mereka meminta pemerintah daerah untuk menyusun strategi konkret yang lebih efektif untuk mengejar target tersebut, sehingga program-program prioritas tidak terhambat oleh keterbatasan anggaran.

Pandangan-pandangan strategis juga disampaikan oleh fraksi lainnya, termasuk Fraksi Golkar, Fraksi PNI, dan Fraksi Gabungan yang terdiri dari PBB, PKB, dan Keadilan Nasional. Juru bicara Fraksi Gabungan, Zakaria Abdillah, S.Hi., menambahkan bahwa koordinasi antar-instansi perlu ditingkatkan untuk menghindari tumpang tindih program dan memastikan setiap anggaran benar-benar tepat sasaran.

Wakil Ketua II DPRD, Made Kariasa, menutup rapat dengan menegaskan bahwa pandangan fraksi-fraksi ini merupakan cerminan dari aspirasi masyarakat. “Kami berharap seluruh catatan kritis dan masukan ini menjadi acuan penting bagi eksekutif dalam menyempurnakan Rancangan Perubahan APBD 2025,” ujarnya.

Sinergi antara legislatif dan eksekutif ini diharapkan mampu menghasilkan kebijakan anggaran yang lebih efektif, berpihak kepada rakyat, serta menjadi lokomotif kemajuan Lombok Utara di berbagai sektor. Rapat paripurna ini menjadi bukti bahwa pengawasan ketat adalah kunci untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.(r15)