Lombok Utara – Getinsidetv.com – Bupati Lombok Utara (KLU) Dr. H. Najmul Akhyar memaparkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 di hadapan para anggota DPRD. Dalam pidatonya, Bupati secara khusus menyoroti capaian signifikan daerah dalam menekan angka kemiskinan yang disebut sebagai yang paling progresif di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).

Sidang paripurna yang menjadi agenda penting ini berlangsung di Ruang Sidang DPRD, Senin (22/9). Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Agus Jasmani dan didampingi Wakil Ketua I Hakamah serta Wakil Ketua II I Made Kariasa. Selain anggota DPRD, acara ini juga dihadiri oleh perwakilan dari Forkopimda, termasuk Pabung Dandim 1606 Mataram Letkol Inf. Ngakan Made Marjana, Pj. Sekda KLU Sahabudin, serta jajaran kepala OPD.

Dalam penjelasannya, Bupati Najmul Akhyar menguraikan bahwa penyusunan rancangan perubahan APBD ini adalah proses yang sistematis dan terencana. Dokumen anggaran ini merupakan tindak lanjut dari dokumen perencanaan pembangunan daerah yang telah ada, seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD), hingga Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

“Proses dan tahapan penyusunan rancangan perubahan APBD ini adalah cerminan dari upaya kita untuk memastikan pembangunan berjalan terarah dan berkelanjutan,” ujarnya. Ia menekankan bahwa setiap langkah yang diambil harus didasarkan pada perencanaan yang matang, bukan sekadar respons situasional.

Bupati menambahkan, pelaksanaan program pembangunan di KLU harus melibatkan seluruh komponen masyarakat. Dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif, dan akuntabel, pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.

Komitmen ini, lanjutnya, termanifestasi dalam berbagai program dan kegiatan yang disusun dalam perubahan APBD. Anggaran yang dialokasikan harus mampu memberikan dampak langsung dan signifikan bagi kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Lombok Utara.

Ia secara gamblang menyatakan bahwa kolaborasi antara pemerintah kabupaten dan DPRD adalah kunci keberhasilan. “Penyusunan anggaran bukanlah tugas yang mudah, namun dengan kolaborasi dan kerja sama yang solid antara pemerintah dan DPRD KLU, saya yakin kita dapat mencapai hasil yang terbaik demi kesejahteraan masyarakat Lombok Utara,” harapnya.

Salah satu poin paling menarik yang disampaikan Bupati adalah data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB. Menurut data resmi tersebut, angka kemiskinan di KLU mengalami penurunan yang paling progresif di seluruh provinsi. Capaian ini menjadi angin segar dan bukti nyata dari efektivitas program-program pemerintah daerah.

Penurunan angka kemiskinan ini dianggap sebagai hasil dari kerja keras kolektif, terutama dalam beberapa tahun terakhir. Walaupun masih banyak tantangan, tren positif ini memberikan optimisme besar bagi seluruh pemangku kepentingan di KLU.

Bupati Najmul Akhyar juga menyinggung hasil reses DPRD masa sidang II tahun dinas 2025. Pokok-pokok pikiran dari reses ini, yang merupakan representasi langsung dari aspirasi masyarakat di daerah pemilihan, akan menjadi pertimbangan penting dalam pembahasan APBD perubahan.

Dalam pengantar nota keuangan, Bupati menjelaskan bahwa rancangan perubahan APBD 2025 ini merupakan turunan dari dokumen Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara. Ia juga menyampaikan beberapa item pendapatan dan belanja yang belum terakomodir.

Beberapa penyesuaian anggaran ini timbul akibat adanya penambahan pendapatan transfer dari pusat yang baru masuk belakangan. Bupati berharap, dalam tahapan pembahasan selanjutnya, DPRD dapat mengakomodir alokasi-alokasi baru ini agar dapat diselesaikan dalam waktu yang tepat.

Secara optimistis, Bupati menutup pidatonya dengan kembali menegaskan harapannya. “Jika angka penurunan kemiskinan ini bisa dipertahankan secara konsisten, insyaallah dalam beberapa tahun ke depan KLU tidak lagi menjadi daerah termiskin,” tutupnya.

Pernyataan tersebut bukan sekadar retorika, melainkan sebuah target nyata yang menjadi motivasi bagi pemerintah dan seluruh masyarakat KLU. Sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD menjadi fondasi utama untuk mewujudkan visi KLU yang lebih sejahtera dan maju di masa depan.(r15)