Lombok Utara (getinsidetv.com) – Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (KLU) memastikan setiap rupiah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun Anggaran 2025 akan dialokasikan secara cermat dan pro-rakyat. Komitmen ini disampaikan Wakil Bupati KLU, Kusmalahadi Syamsuri, dalam Rapat Paripurna DPRD KLU. Dalam forum tersebut, Wabup Kus menjawab pandangan umum fraksi-fraksi DPRD, memberikan penjelasan mendalam terkait postur anggaran yang akan datang.

Rapat yang berlangsung di Ruang Sidang DPRD, Selasa (24/9), ini menjadi momen krusial untuk menyelaraskan visi legislatif dan eksekutif. Wabup Kus secara lugas menanggapi berbagai masukan, mulai dari isu ekonomi, infrastruktur, hingga penempatan pejabat yang profesional. Rapat Paripurna ini dipimpin oleh Ketua DPRD KLU Agus Jasmani, didampingi Wakil Ketua I Hakamah dan Wakil Ketua II I Made Karyase.

“Pemerintah daerah berkomitmen untuk memastikan setiap program yang dirancang dalam perubahan APBD benar-benar menyentuh kebutuhan riil masyarakat,” tegas Wabup Kus. Ia menekankan, prioritas utama adalah sektor pelayanan dasar, pengentasan kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan.

Menanggapi Fraksi Gerindra yang menyoroti perlunya program prioritas berdampak luas, Wabup Kus menyampaikan bahwa pemerintah akan mempertimbangkan skema tanggungan bunga pinjaman bagi Usaha Mikro Kecil (UMK). Langkah ini merupakan bagian dari strategi inklusif untuk memulihkan ekonomi lokal. Selain itu, peran Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) akan diperkuat agar lebih adaptif terhadap dinamika pelaku usaha.

Terkait iklim investasi, Wabup Kus menegaskan pemerintah sejalan dengan pandangan Fraksi Gerindra bahwa iklim investasi harus sehat, transparan, dan bebas dari pungutan tidak proporsional. “Pemerintah terus berupaya menciptakan regulasi yang ramah investasi dan menjaga stabilitas harga melalui koordinasi lintas sektor,” jelasnya.

Masukan mengenai kondisi jalan di wilayah pelosok juga menjadi perhatian serius. Wabup Kus berjanji pemerintah daerah akan mengoptimalkan alokasi anggaran untuk perbaikan dan pembangunan infrastruktur jalan, terutama yang berdampak langsung terhadap konektivitas ekonomi masyarakat desa dan daerah terpencil.

Terkait penempatan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), pemerintah berkomitmen memperkuat sistem seleksi berbasis kinerja, integritas, dan kompetensi. Hal ini dilakukan agar setiap Kepala OPD mampu menjalankan tugas secara profesional dan bertanggung jawab, serta menjunjung tinggi etika birokrasi.

Mengenai pandangan Fraksi PNI yang menyoroti pengurangan belanja hibah, Wabup Kus memberikan penjelasan teknis yang penting. Ia menyebut adanya “kekeliruan inputan rekening” pada belanja pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang awalnya masuk dalam belanja hibah. Setelah dikoreksi, anggaran BOS kini dipindahkan ke pos belanja pegawai dan belanja barang dan jasa, sehingga secara nominal, pos belanja hibah terlihat berkurang drastis dari Rp27,36 miliar menjadi Rp5,03 miliar.

Menanggapi Fraksi PDI Perjuangan terkait nasib tenaga kontrak, Wabup Kus menjelaskan bahwa tenaga kontrak yang masuk database dan telah mengikuti seleksi tahap 1, 2, atau CPNS akan diakomodasi untuk masuk dalam kategori Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu. Sementara itu, bagi mereka yang tidak mengikuti seleksi, tidak dapat diusulkan, sesuai dengan Keputusan Menpan RI No. 16 Tahun 2025.

Selain itu, ia juga menanggapi masukan terkait perbaikan ruas jalan Gondang-Baru Murmas dan Akar-akar-Pawang Timpas. Menurutnya, kedua ruas jalan ini sudah masuk perencanaan sejak 2021 dan akan ditangani secara bertahap sesuai ketersediaan APBD dan tingkat urgensi.

Wabup Kus juga menyentuh isu penurunan angka kemiskinan yang tercatat dari 23,96% menjadi 20,74%, atau menurun 3,22% berdasarkan data BPS Provinsi NTB. Ia menekankan bahwa capaian ini adalah hasil kolaborasi antara pemerintah, DPRD, dan masyarakat. “Kita berharap ikhtiar ini dapat kita laksanakan bersama-sama secara lebih maksimal,” harapnya.

Terkait dengan perkembangan ekonomi masyarakat, Wabup Kus menjelaskan berbagai intervensi yang dilakukan pemerintah, di antaranya pembangunan infrastruktur, ketersediaan akses modal, penguatan lembaga ekonomi desa, dan mendorong pembentukan koperasi.

Secara garis besar, Wabup Kus menyampaikan postur APBD Perubahan 2025. Pendapatan daerah diproyeksikan naik dari Rp1,15 triliun menjadi Rp1,16 triliun. Sementara itu, belanja daerah juga melonjak signifikan, dari Rp1,14 triliun menjadi Rp1,27 triliun.

Di akhir tanggapannya, Wabup Kus mengucapkan terima kasih atas semua masukan konstruktif dari seluruh fraksi. “Semoga kedepannya, kerja sama yang harmonis antara legislatif dan eksekutif terus terjalin dengan baik, demi tercapainya pembangunan yang berkelanjutan,” tutupnya.(r15)