Lombok Utara, Get Inside TV – Sorotan tajam dari fraksi-fraksi dewan akhirnya dijawab tuntas. Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Utara (KLU), Anding Duwi Cahyadi, S.STP., MM, hadir dalam Rapat Paripurna DPRD KLU pada 24 Juni, memberikan tanggapan lugas terkait Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) KLU Tahun Anggaran 2024.

Sidang penting yang dipimpin oleh Wakil Ketua II DPRD, I Made Karyase, ini dihadiri lengkap oleh para anggota dewan, unsur Forkopimda, hingga Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Fokus utama pembahasan? Bagaimana APBD KLU dikelola dan apa saja capaian serta tantangannya.

Mengungkap Realisasi APBD 2024: Ada Penurunan, Tapi Kenapa?

Anding Duwi Cahyadi menjelaskan secara rinci tentang pengelolaan keuangan daerah, termasuk realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) KLU tahun 2024. Secara total, realisasi PAD memang terlihat menurun menjadi 94,92 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, ada penjelasan menarik di balik angka tersebut:

• Pajak Daerah: Melampaui target! Terealisasi 124,02 persen.
• Retribusi: Mencapai 96,01 persen.
• Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan: Melonjak drastis hingga 223,22 persen!
• PAD Lainnya yang Sah: Realisasi 55,18 persen.

Lalu, apa penyebab penurunan total PAD? Menurut Anding, hal ini dipengaruhi langsung oleh terbitnya Undang-Undang HKPD Nomor 1 Tahun 2022. Aturan baru ini ternyata mengurangi beberapa potensi pendapatan asli daerah yang sebelumnya diandalkan, seperti retribusi dari minuman beralkohol, tambak udang (perikanan), dan menara telekomunikasi.

Konsistensi Opini WTP 11 Kali Berturut-turut: Bukti Transparansi!

Meskipun ada tantangan dalam realisasi PAD, pengelolaan APBD KLU tetap mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK selama 11 kali berturut-turut!

“Pengelolaan APBD yang transparan dan akuntabel sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dan kualitas hidup mereka,” ujar Sekda Anding. “Keberhasilan mempertahankan WTP 11 kali berturut-turut ini menjadi dorongan dan semangat bagi kami untuk terus menjaga, mempertahankan, dan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.”

Mengurai Misteri Angka “Lain-lain PAD yang Sah”

Anding juga meluruskan persepsi mengenai realisasi “Lain-lain PAD yang Sah” yang terlihat kecil. “Hal ini disebabkan penerimaan komisi dari PT. Amman yang seharusnya masuk ke kategori ini, namun oleh BPK diklasifikasikan ke ‘Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah’,” jelasnya. Faktanya, jika dibandingkan dengan tahun 2023, realisasi PAD justru meningkat sebesar 26,13 persen.

Rapat ini menunjukkan komitmen Pemda KLU dalam menjaga akuntabilitas anggaran demi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. (Get Inside tv)