MATARAM, GET Inside tv.com — Wakil Bupati Lombok Utara Kusmalahadi Syamsuri menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) dan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) tingkat kabupaten/kota se-Nusa Tenggara Barat (NTB). Rakor yang mengusung tema “Akselerasi Pengentasan Kemiskinan dan Penurunan Stunting Melalui Unggulan Desa Berdaya” ini diselenggarakan di Hotel Lombok Raya, Mataram, pada Rabu (23/7).

Rakor strategis ini dibuka oleh Gubernur NTB Dr. H. Lalu Muhammad Iqbal dan turut dihadiri Wakil Gubernur NTB Hj. Indah Dhamayanti Putri, Pj. Sekda NTB Lalu Muhammad Faozal, para Wakil Bupati se-Provinsi NTB, Kepala Bappeda se-Provinsi NTB, serta perwakilan kepala desa.

Dalam arahannya, Gubernur Iqbal menyatakan bahwa ini adalah Rakor pertama yang berfokus pada pengentasan kemiskinan dan stunting dalam masa kepemimpinannya. “Hal utama dalam menyelesaikan masalah sosial yaitu kemiskinan. Pondasi NTB mendunia adalah makmur terlebih dahulu, lalu mendunia sebagai impian kita bersama,” tandasnya.

Gubernur juga menyoroti data kemiskinan ekstrem di NTB yang mencapai 2,04 persen atau setara dengan 106 desa. Ia menyayangkan banyaknya lembaga swadaya masyarakat (LSM) internasional yang beroperasi di NTB namun provinsi ini masih menjadi salah satu yang termiskin di Indonesia. “Jika logikanya kita seharusnya sudah tidak menjadi salah satu provinsi termiskin di Indonesia,” katanya.

Meskipun demikian, Gubernur Iqbal mencatat adanya penurunan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem dalam setahun terakhir. “Tugas selanjutnya adalah menjaga dan mempercepat tren penurunan ini sehingga kemiskinan ekstrem bisa ditekan,” tambahnya.

Komitmen Bersama Pimpinan Daerah

Wakil Gubernur NTB Hj. Indah Dhamayanti Putri, yang juga Ketua TKPK dan TPPS Provinsi NTB, menyampaikan apresiasi atas kehadiran para wakil kepala daerah. Hal ini menunjukkan komitmen bersama dalam upaya penurunan kemiskinan dan stunting.

“Kami ucapkan terima kasih kepada Bappeda Provinsi, Kabupaten/kota beserta jajaran atas penyusunan RPJMD dengan langkah cerdas dan tepat dalam visi NTB makmur mendunia,” ujar Wagub. Ia menekankan pentingnya koordinasi dalam penanggulangan kemiskinan sesuai Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025, yang meliputi pengurangan beban pengeluaran, peningkatan pendapatan, dan penurunan kantong-kantong kemiskinan.

“Penanggulangan kemiskinan dan penurunan stunting adalah kerja nyata kita semua, tidak hanya tertuju kepada OPD teknis saja melainkan seluruh OPD yang ada harus menunjukkan intervensi dan melakukan hal yang sama,” tegasnya.

Data terbaru menunjukkan penanganan stunting di NTB menunjukkan hasil positif. Dari 37,85 persen pada 2019, angka stunting turun menjadi 29,8 persen pada 2024. Bahkan, data EPPGBM (Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat) terbaru di NTB menunjukkan angka 13,19 persen, yang sudah memenuhi target nasional (kurang dari 14 persen).

“Insyaallah di sepuluh kabupaten/kota, dengan kolaborasi bersama dalam penuntasan kemiskinan dan stunting akan menghasilkan catatan-catatan strategis yang akan menjadikan NTB makmur mendunia,” pungkasnya.

Lombok Utara Perkuat Kolaborasi Internal

Menanggapi hal tersebut, Wakil Bupati Lombok Utara Kusmalahadi Syamsuri menyampaikan bahwa upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan stunting terus menjadi perhatian serius Pemerintah Daerah Lombok Utara (Pemda KLU). Pihaknya gencar melakukan koordinasi dengan seluruh OPD terkait serta melibatkan masyarakat.

“Upaya dilakukan secara bersama-sama dalam menyejahterakan masyarakat, termasuk penanggulangan stunting melalui berbagai program guna menekan angka stunting di KLU,” ujar Wabup Kus.

Dalam Visi RPJMD Kabupaten Lombok Utara, penanganan tiga isu prioritas yang ada adalah pengentasan kemiskinan dan ketertinggalan, hilirisasi produk pertanian dalam arti luas, dan pariwisata untuk perekonomian inklusif.

Wabup Kus juga memaparkan data verifikasi dan validasi data P3KE Tahun 2022, di mana jumlah kemiskinan ekstrem di KLU mencapai 1.045 KK dan menurun menjadi 923 KK pada Tahun 2024. Sementara itu, tren prevalensi stunting KLU menurut data EPPGBM Dinas Kesehatan KLU pada 2019 mencapai 33,7 persen dan berhasil turun menjadi 14,06 persen pada 2025.

“Kesenjangan data tentu menjadi masalah yang ada di lapangan. Maka, menjadi atensi Pemda KLU ketika ada tim pendataan kemiskinan dan stunting nasional bisa didampingi,” tutupnya.(get-ris)