Lombok Utara – GETInside – Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Ketua Fraksi Partai Demokrat, Ardianto, kembali menyuarakan pentingnya percepatan pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun 2025. Desakan ini muncul setelah pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD-P telah rampung dan siap untuk ditandatangani.

“Pembahasan KUA-PPAS APBD-P sudah selesai, dan insyaallah hari Jumat besok tinggal paripurna untuk penandatanganan nota kesepakatan,” ujar Ardianto dalam keterangannya, Kamis (11/9). Meski demikian, ia mengakui adanya keterlambatan yang signifikan. Idealnya, pembahasan APBD-P harusnya sudah rampung sejak Juli, sesuai dengan edaran dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Ardianto menyebut bahwa meskipun terlambat dari jadwal ideal, masih ada waktu yang tersisa jika merujuk pada ketentuan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah. “Ketentuannya adalah maksimal tiga bulan sebelum akhir tahun anggaran, yakni 30 September 2025,” jelasnya. Ini berarti, waktu yang tersisa untuk menyelesaikan seluruh proses pembahasan hingga penetapan semakin sempit.

Keterlambatan Berdampak pada Program Pemerintah

Mengingat waktu yang mepet, Ardianto mendesak Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk segera menyerahkan Rancangan APBD-P kepada DPRD. Ia menekankan bahwa tidak ada lagi waktu untuk menunda proses pembahasan. “Kita harapkan TAPD segera menyampaikan rancangan anggarannya supaya bisa langsung dibahas,” tegasnya.

Ardianto menyampaikan kekhawatiran seriusnya jika proses ini molor dari jadwal yang ditentukan. “Kalau sampai lewat dari 30 September, kita khawatir banyak kegiatan pemerintah yang tidak bisa diselesaikan tepat waktu,” tambahnya. Keterlambatan ini berpotensi mengganggu pelaksanaan program-program pembangunan yang telah direncanakan dan berdampak langsung pada pelayanan publik.

Fraksi Demokrat, lanjutnya, akan terus mendorong agar seluruh proses pembahasan berjalan efisien. Meskipun cepat, ia menekankan bahwa kualitas dan prioritas program yang menyentuh kebutuhan masyarakat harus tetap diperhatikan.(r15)