Lombok Utara (Getinsidetv.com) – Kecepatan dan ketepatan menjadi harga mati dalam setiap operasi pemadaman dan penyelamatan. Menyadari beban berat tersebut, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lombok Utara (KLU) memperketat kesiapsiagaan melalui program Bimbingan Teknis (Bimtek) rutin di seluruh pos kecamatan.

Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa setiap “Pendekar Biru”—sebutan bagi petugas pemadam—memiliki kompetensi teknis dan dukungan sarana yang mumpuni. Kunjungan lapangan yang dilakukan intensif ini menyasar evaluasi menyeluruh terhadap personel dan alat utama sistem pemadaman.

Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan KLU, Erwin Rahadi, menegaskan bahwa kunjungan ke pos-pos kecamatan bukan sekadar seremonial. Pimpinan turun langsung untuk memetakan kendala riil yang dihadapi petugas di garda terdepan guna menyusun rencana strategis tahunan yang tepat sasaran.

“Kami turun tiga hingga empat kali setiap bulan ke pos-pos di Pemenang, Gangga, Kayangan, Bayan, hingga wilayah Gili. Tujuannya satu: memastikan respons cepat tetap terjaga tanpa mengabaikan keselamatan personel,” ujar Erwin saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (13/1/2026).

Prioritas utama dalam setiap Bimtek adalah pemeriksaan Alat Pelindung Diri (APD). Menurut Erwin, kelengkapan APD merupakan kebutuhan mendesak yang tidak bisa ditawar. Dinas berkomitmen mengakomodasi kebutuhan ini agar petugas merasa aman saat berjibaku dengan api atau situasi darurat lainnya.

Namun, dalam evaluasi terbaru pada Senin (12/1/2026), muncul temuan krusial yang menyangkut aspek legalitas pengoperasian armada. Tim menemukan sejumlah pengemudi mobil pemadam kebakaran belum mengantongi Surat Izin Mengemudi (SIM) yang aktif karena masa berlakunya telah habis.

Kondisi ini dipandang berisiko tinggi secara hukum, mengingat armada pemadam seringkali harus menembus kemacetan dan melaju dengan kecepatan tinggi dalam situasi darurat. Tanpa dokumen legal yang sah, posisi pengemudi menjadi rentan secara hukum jika terjadi insiden di jalan raya.

Merespons temuan tersebut, Dinas Damkar KLU bergerak cepat dengan memfasilitasi pembuatan dan perpanjangan SIM bagi 19 pengemudi utama. Langkah ini dilakukan melalui koordinasi intensif dengan Kepolisian Resor (Polres) Lombok Utara guna mempercepat proses administrasi personel.

“Pengemudi armada memikul tanggung jawab besar. Mereka membawa nyawa personel dan aset negara di tengah lalu lintas yang tidak menentu. Kami memastikan mereka memiliki legalitas lengkap sehingga mereka merasa terlindungi saat bertugas,” tegas Erwin.

Menariknya, program standarisasi SIM ini disambut antusias oleh anggota lainnya, tidak hanya terbatas pada sopir armada. Beberapa anggota lain turut mendaftarkan diri dalam program kolektif ini guna mendukung aktivitas mereka di luar jam dinas sebagai pengemudi travel.

Secara sosiologis, kebijakan ini memberikan dampak ganda. Selain memperkuat profesionalisme instansi, legalitas SIM membantu para personel menjalankan profesi sampingan mereka dengan tenang di tengah masyarakat tanpa bayang-bayang pelanggaran lalu lintas.

Proses koordinasi dengan pihak kepolisian saat ini telah mencapai tahap finalisasi jadwal. Meski sempat terkendala agenda Kapolres yang padat, Dinas Damkar telah melakukan komunikasi melalui ajudan untuk memastikan pelaksanaan tes SIM kolektif dapat dilakukan dalam waktu dekat.

Dinas Damkar KLU menargetkan seluruh proses standarisasi dokumen ini rampung pada akhir Januari 2026. Hal ini sejalan dengan ambisi instansi untuk menciptakan standar pelayanan penyelamatan yang holistik, mulai dari kesiapan fisik hingga ketaatan administrasi.

Melalui pendekatan yang menyentuh aspek teknis dan kesejahteraan hukum personel, Damkar KLU optimistis indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan darurat akan terus meningkat. Keamanan personel di jalan raya dianggap setara pentingnya dengan keberhasilan memadamkan api.

Eksistensi pos-pos di wilayah pelosok dan kepulauan seperti Gili Trawangan, Meno, dan Air menjadi perhatian khusus. Keterbatasan akses geografis menuntut kemandirian personel yang tinggi, sehingga dukungan dari dinas pusat di kabupaten menjadi vital untuk menjaga moral petugas.

Program Bimtek rutin ini ke depannya akan terus dikembangkan dengan menyisipkan materi penyelamatan yang lebih spesifik sesuai karakteristik wilayah masing-masing kecamatan. Pemetaan potensi kebakaran hutan dan permukiman padat menjadi agenda tambahan dalam setiap kunjungan.

Dengan terintegrasinya kesiapan APD, kecakapan personel, dan legalitas pengemudi, Dinas Damkar KLU kini memiliki pondasi yang lebih kuat. “Kami ingin masyarakat tahu bahwa saat mereka memanggil Damkar, yang datang adalah profesional yang siap secara alat maupun aturan,” pungkas Erwin.

Inisiatif proaktif ini diharapkan menjadi percontohan bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya di Lombok Utara dalam hal pembinaan personel lapangan. Transformasi internal ini menjadi bukti bahwa birokrasi mulai bergerak lebih dinamis dan solutif.

Kini, 19 pengemudi armada tersebut tinggal menunggu waktu untuk mengikuti ujian standarisasi di Polres. Semangat “Pendekar Biru” di Lombok Utara kini tidak hanya berkobar di lokasi kebakaran, tetapi juga dalam tertib administrasi demi keselamatan bersama.

Lombok Utara kini menatap standar baru dalam manajemen bencana daerah. Kecepatan mungkin bisa dilatih, namun kepastian hukum dan keselamatan adalah proteksi yang harus disediakan oleh negara bagi para pahlawan kemanusiaannya.(r15)