Lombok Utara ( Getinsidetv.com) – Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lombok Utara (KLU) memperketat pengawasan terhadap sistem proteksi kebakaran pada sejumlah hotel dan resort di kawasan wisata Gili Trawangan. Langkah ini diambil menyusul ditemukannya sejumlah ketidaksesuaian standar sarana prasarana yang berisiko tinggi terhadap keselamatan wisatawan.

Kepala Bidang Pencegahan Dinas Damkar KLU, Candra, memimpin langsung inspeksi dan edukasi tersebut pada Selasa (13/1/2026). Dalam kunjungan tersebut, tim Bidang Pencegahan melakukan evaluasi terhadap kelayakan alat proteksi kebakaran aktif dan pasif di berbagai akomodasi kelas atas.

Candra mengungkapkan bahwa pendekatan yang dilakukan timnya saat ini mengedepankan sisi humanis melalui edukasi daripada penindakan frontal. Hal ini dikarenakan banyak bangunan hotel yang sudah berdiri tanpa melibatkan inspektur kebakaran sejak tahap perencanaan atau pemberian izin mendirikan bangunan.

“Bahasa kami adalah silaturahmi, karena bangunan sudah jadi. Idealnya, sejak awal perencanaan atau melihat maket, inspektur pemadam harus dilibatkan agar kesiapsiagaan bencana sudah tertanam sejak awal pembangunan,” ujar Candra dalam keterangannya, Rabu (14/1/2026).

Fenomena yang ditemukan di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan besar antara kepemilikan izin dengan standar keselamatan jiwa yang sebenarnya. Candra menyebut tingkat pemenuhan standar proteksi kebakaran di hotel-hotel kawasan Gili saat ini masih berada di kisaran 50 persen.

Salah satu temuan teknis yang mencolok adalah ketidaksesuaian alat proteksi kebakaran dengan standar operasional petugas. Petugas menemukan adanya hotel yang menggunakan instalasi selang berukuran 2 inci, padahal standar operasional Damkar menggunakan ukuran 1,5 inci dan 2,5 inci. Ketidaksamaan spesifikasi ini membuat alat milik hotel sulit terintegrasi dengan peralatan pemadam saat keadaan darurat.

“Ketidaksinkronan alat ini fatal. Saat terjadi kebakaran, waktu terbuang hanya karena nozzle dan selang tidak menyambung. Kami hanya bisa memberikan rekomendasi untuk segera menyesuaikan dengan standar nasional,” tegas Candra.

Candra juga menyoroti kasus di sebuah resort mewah yang sempat mengalami dua kali kebakaran dalam kurun waktu tiga bulan. Meski rutin melakukan latihan evakuasi, pihak pengelola dinilai lambat dalam menjalankan rekomendasi teknis yang diberikan oleh dinas terkait.

Menurutnya, kesadaran pengusaha akan pentingnya Sertifikat Laik Fungsi (SLF) khusus alat pemadam seringkali baru muncul setelah musibah terjadi. Ia menekankan bahwa investasi pada alat proteksi kebakaran memang mahal, namun nilai tersebut tidak sebanding dengan nyawa manusia dan aset bangunan yang terancam.

“Proteksi kebakaran itu memang mahal. Sebagai contoh, harga satu unit helm standar keselamatan saja mencapai Rp 1,5 juta. Tapi ini adalah harga yang harus dibayar untuk keamanan dan keselamatan jiwa,” lanjutnya.

Kritik tajam juga mengarah pada sistem perizinan satu pintu yang saat ini dianggap belum sepenuhnya melibatkan tim teknis pemadam kebakaran secara aktif. Candra membandingkan dengan daerah lain seperti Bali, di mana izin pembangunan tidak akan keluar tanpa adanya rekomendasi teknis dari Inspeksi Pemadam Kebakaran.

Kurangnya keterlibatan tim ahli sejak dini mengakibatkan banyak gedung, termasuk gedung pemerintahan di KLU, memiliki kelemahan dalam sistem deteksi dini. Ia mencontohkan ketiadaan master control untuk deteksi asap yang seringkali tertunda pengerjaannya meski bangunan sudah hampir selesai.

Saat ini, Dinas Damkar KLU memprioritaskan pemberian rekomendasi terhadap hotel-hotel di Tiga Gili untuk segera membenahi sistem proteksi mereka. Mengingat Gili Trawangan adalah destinasi internasional, kegagalan dalam penanganan kebakaran dapat merusak citra pariwisata Indonesia secara global.

“Kami tidak ingin bergerak setelah ada kejadian. Edukasi ini bertujuan agar pengelola hotel memiliki kesiapsiagaan mandiri, baik dalam menyelamatkan diri maupun menyelamatkan tamu saat situasi darurat terjadi,” pungkas Candra.

Melalui inspeksi rutin ini, Pemkab Lombok Utara berharap para pelaku usaha tidak hanya mengejar aspek estetika bangunan, tetapi juga memprioritaskan aspek keselamatan sebagai bagian dari layanan prima bagi wisatawan dunia di Tiga Gili.(r15)