Lombok Utara (Getinsidetv.com) Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (KLU) secara resmi menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025. Dokumen krusial ini memotret capaian pembangunan serta realisasi anggaran selama satu tahun penuh, Senin (30/03/2026).

Penyampaian LKPJ dilakukan langsung oleh Bupati Lombok Utara, Dr. H. Najmul Akhyar, S.H., M.H., didampingi Wakil Bupati Kusmalahadi Syamsuri, S.T., M.T. Rapat Paripurna tersebut digelar di Ruang Sidang DPRD KLU dengan dihadiri jajaran pimpinan dan anggota dewan.

Bupati Najmul mengawali sambutannya dengan memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada lembaga legislatif. Ia menilai fungsi pengawasan dan legislasi DPRD KLU sepanjang tahun 2025 berjalan sangat konstruktif dalam mendukung akselerasi pembangunan daerah.

“Penyampaian LKPJ ini adalah amanat undang-undang yang wajib dilakukan paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir. Ini adalah wujud transparansi kami kepada rakyat melalui DPRD,” ujar Bupati di podium ruang sidang.

Dokumen LKPJ 2025 ini disusun sebagai ringkasan kinerja yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029. Visi “Bersatu untuk KLU Semakin Maju” menjadi ruh utama dalam setiap capaian yang dipaparkan.

Salah satu poin paling menonjol dalam laporan tersebut adalah penurunan angka kemiskinan yang cukup signifikan. Berdasarkan data BPS, angka kemiskinan KLU kini menyentuh level 20,74 persen pada tahun 2025.

Angka tersebut menunjukkan tren positif jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Tercatat, kemiskinan KLU berada di angka 25,80 persen pada 2023, kemudian turun menjadi 23,96 persen pada 2024, hingga akhirnya turun tajam di 2025.

Selain kemiskinan, indikator makro lainnya yang menggembirakan adalah naiknya Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM Lombok Utara menunjukkan grafik meningkat dari 68,64 pada tahun 2024 menjadi 69,63 pada tahun 2025.

Peningkatan IPM ini mencerminkan adanya perbaikan nyata pada kualitas hidup masyarakat, terutama pada sektor pendidikan, kesehatan, dan standar pengeluaran per kapita. Hal ini menjadi bukti efektivitas program intervensi pemerintah daerah.

Dari sisi postur keuangan, Bupati memaparkan bahwa Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 tercatat sebesar Rp1,220 triliun. Angka ini menjadi modal utama dalam membiayai berbagai program strategis di lima kecamatan.

Sementara itu, realisasi Belanja Daerah mencapai Rp1,208 triliun atau sebesar 93,55 persen dari target yang ditetapkan. Serapan anggaran yang tinggi ini menunjukkan kinerja birokrasi yang semakin adaptif dan responsif.

Bupati merinci, penerimaan pembiayaan yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya adalah sebesar Rp110,27 miliar. Dana ini digunakan untuk menutupi defisit serta memperkuat struktur pembiayaan daerah.

Untuk sektor investasi daerah, Pemda KLU melakukan pengeluaran pembiayaan berupa penyertaan modal sebesar Rp5 miliar dengan realisasi mencapai 100 persen. Hal ini dilakukan guna memperkuat kapasitas fiskal dan pendapatan asli daerah di masa depan.

Adapun Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun 2025 tercatat sebesar Rp127,96 miliar. Bupati menegaskan bahwa sisa anggaran ini akan dikelola kembali sesuai prinsip efisiensi dan ketaatan pada aturan hukum.

Bupati menegaskan bahwa seluruh pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Kepatuhan terhadap aturan menjadi harga mati dalam setiap pelaksanaan program pembangunan.

Visi pembangunan KLU diwujudkan melalui lima misi utama, termasuk penguatan ekonomi berbasis pariwisata, agraris, dan UMKM. Sektor-sektor ini terbukti menjadi tulang punggung ketahanan ekonomi masyarakat pasca-pandemi.

Selain itu, penguatan perspektif gender dalam pembangunan juga menjadi catatan penting dalam LKPJ kali ini. Pemerintah memastikan akses pembangunan yang setara bagi laki-laki dan perempuan di seluruh pelosok desa.

Bupati berharap, setelah penyampaian dokumen ini, DPRD KLU segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk melakukan pembedahan secara mendalam. Rekomendasi strategis dari dewan sangat dinantikan sebagai bahan evaluasi kinerja.

“Kami sangat terbuka terhadap kritik dan saran demi perbaikan kinerja ke depan. Sinergi antara eksekutif dan legislatif adalah kunci agar KLU benar-benar bisa berlari lebih kencang,” pungkas Bupati Najmul.

Rapat Paripurna ditutup dengan penyerahan secara simbolis dokumen LKPJ dari Bupati kepada Pimpinan DPRD KLU. Dengan diserahkannya laporan ini, proses pengawasan legislatif terhadap kinerja pemerintah daerah tahun 2025 resmi dimulai.(r15)