Ketua DPRD KLU Minta RKPD 2027 Responsif Terhadap Tantangan Ekonomi dan Gejolak Sosial
Lombok Utara (Getinsidetv.com) – Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (KLU) melalui Badan Perencanaan Pembangunan Riset Inovasi Daerah (Bapprida) resmi memulai tahapan krusial penyusunan arah pembangunan masa depan. Hal ini ditandai dengan dibukanya Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal (Ranwal) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 oleh Sekda KLU, Sahabudin, S.Sos., M.Si., di Aula Kantor Bupati, Selasa (27/1/2026).
Forum strategis ini dihadiri oleh Ketua DPRD KLU Agus Jasmani, jajaran Staf Ahli Bupati, Asisten Setda, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (PD), serta Camat se-Kabupaten Lombok Utara.
Dalam arahannya, Sekda Sahabudin menegaskan bahwa RKPD 2027 harus disusun dengan semangat kolaborasi dan sinergi yang kuat. Ia mewanti-wanti agar dokumen perencanaan ini tidak hanya terjebak pada formalitas administratif, melainkan harus menjadi pedoman konkret yang manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat.
“RKPD yang kita sepakati nantinya harus menjadi pedoman nyata arah pembangunan daerah. Saya meminta para pemangku kebijakan untuk jeli memilah program strategis. Jangan sampai program yang benar-benar dibutuhkan masyarakat justru tidak tercantum,” tegas Sahabudin.
Senada dengan hal tersebut, Ketua DPRD KLU Agus Jasmani menekankan peran legislatif dalam mengawal proses ini agar selaras dengan RPJMD, program pemerintah pusat, dan aspirasi masyarakat. Ia menyoroti tantangan ekonomi yang tidak stabil saat ini, yang dinilai rentan memicu gejolak sosial dan ujaran kebencian di tengah masyarakat.
“Masyarakat kita sedang menghadapi tantangan ekonomi. Kondisi ini menuntut pemerintah daerah untuk lebih responsif melalui kebijakan yang berkeadilan. Keberpihakan anggaran harus benar-benar bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujar Agus Jasmani.
Sebelumnya, Ketua Panitia Penyelenggara, Eka Setiawan, S.T., melaporkan bahwa forum konsultasi publik ini bertujuan untuk menjaring masukan dan saran dari berbagai stakeholder. Tujuannya agar RKPD 2027 memiliki sinkronisasi yang kuat antara kebijakan lokal dan nasional.
Kegiatan ini menjadi wadah penting bagi seluruh elemen pemerintahan di KLU untuk menyamakan persepsi dan komitmen. Dengan dimulainya tahapan Ranwal RKPD 2027 ini, Pemkab KLU optimistis dapat menghasilkan peta jalan pembangunan yang lebih berkualitas, inklusif, dan berdampak positif bagi seluruh warga “Bumi Tioq Tata Tunaq”.
Acara kemudian dilanjutkan dengan sesi pemaparan materi teknis dari Bapprida serta diskusi interaktif bersama para kepala instansi dan camat untuk menajamkan prioritas pembangunan tahun 2027.(r15)
Share this content:




Post Comment