Lombok Utara (Getinsidetv.com) – Kabupaten Lombok Utara (KLU) kembali menjadi tuan rumah perhelatan nasional, kali ini untuk Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) V Generasi Muda Budhis Indonesia (Gemabudhi). Kegiatan yang dipusatkan di Halaman Kantor Bupati pada 11 Oktober 2025 ini mengusung tema yang sangat relevan dengan isu global: “Lestari Alamku, Maju Negeriku: Menegakkan Etika dan Garda Moral Untuk Generasi Mendatang.” Tema ini menegaskan komitmen umat Buddha untuk tidak memisahkan pembangunan negara dari tanggung jawab pelestarian lingkungan.

Acara Rapimnas ini dihadiri oleh jajaran stakeholder penting dari eksekutif, legislatif, dan kementerian pusat, menunjukkan bobot isu yang dibahas. Hadir langsung Bupati Lombok Utara, Dr. H. Najmul Akhyar, S.H., M.H., mendampingi Menteri Lingkungan Hidup (LH) RI, Dr. Hanif Faisol Nurofiq, S.Hut., M.P. Dari legislatif, hadir Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Patijaya, S.E., M.M. Selain itu, Dirjen Bimas Buddha Kementerian Agama RI, Drs. Supriyadi, M.Pd., dan Deputi Bidang Pengelolaan Sampah Kemen LH RI, Hanifah Dwi Nirwana, turut hadir, memperkuat fokus

Rapimnas ini juga dimeriahkan oleh kehadiran tokoh-tokoh agama, termasuk YM Bhikku Sangha Bhiksu Vidya Sanana, memberikan dimensi spiritual pada pembahasan isu lingkungan. Dari unsur daerah, hadir Staf Ahli Gubernur NTB, Dr. H. Ahsanul Khalik, S.Sos., dan Wakapolda NTB, serta perwakilan Forkopimda NTB dan KLU. Kehadiran Anggota DPRD Provinsi NTB dan KLU menunjukkan bahwa agenda lingkungan adalah prioritas bersama, baik eksekutif maupun legislatif.

Dalam sambutan penerimaannya, Bupati Najmul Akhyar menyampaikan rasa bangga yang besar atas terpilihnya KLU sebagai lokasi penyelenggaraan Rapimnas Gemabudhi Indonesia. Beliau menyampaikan apresiasi kepada semua pihak, khususnya Gemabudhi, yang telah memilih KLU sebagai tempat berkegiatan. Momen ini dimanfaatkan Najmul Akhyar untuk menunjukkan potensi KLU di mata delegasi nasional.

Bupati Najmul secara khusus menggunakan kesempatan ini untuk meminta saran dan solusi terkait pembangunan Lombok Utara dari para key opinion leader yang hadir. Ia menyoroti permasalahan Gili Tramena (Trawangan, Meno, Air) yang dianggap krusial. Gili saat ini masih berstatus daerah konservasi, namun di sisi lain merupakan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN). Bupati berharap kehadiran Menteri LH dapat memberikan solusi dan guidance terkait dualisme status yang menghambat pengembangan Gili.

Najmul Akhyar juga memamerkan modal sosial KLU yang sangat kuat. Beliau menegaskan bahwa Lombok Utara adalah daerah dengan toleransi tinggi, di mana tidak pernah terjadi permasalahan akibat perbedaan agama atau suku. Masyarakat KLU hidup rukun di atas keberagaman agama, menjadikannya model kerukunan. Atas pencapaian ini, KLU telah mendapatkan penghargaan Harmoni Awards dari Kementerian Agama RI, membuktikan bahwa pembangunan lingkungan dan sosial berjalan seiring.

Phipil Kuntjoro Witjaja, Ketua Perma Budhi, menegaskan dalam sambutannya bahwa dalam segala upaya membangun Indonesia, umat Buddha tidak boleh lupa untuk menjaga lingkungan dan alam dengan baik. Beliau berharap kegiatan Rapimnas ini dapat berjalan lancar dan menghasilkan apa yang menjadi tujuan bersama. Komitmen Perma Budhi adalah bekerja sama dengan pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga lingkungan.

Ketua Perma Budhi Phipil Kuntjoro Witjaja menambahkan bahwa dalam upaya menjaga lingkungan, organisasi ini bekerja sama dengan pemerintah pusat dan daerah dengan mengusung konsep Sustainable Development Goals (SDG’s). Program SDG’s ini telah diimplementasikan di 37 daerah di seluruh Indonesia. Komitmen ini menunjukkan bahwa gerakan Budhis Indonesia aktif terlibat dalam agenda pembangunan berkelanjutan secara nasional.

Dirjen Bimas Buddha Kemenag RI, Drs. Supriyadi, M.Pd., menyampaikan apresiasinya atas terpilihnya Lombok Utara sebagai lokasi Rapimnas kelima. Beliau menekankan bahwa jika semua pihak bisa memahami alam dengan sebaik-baiknya, tentu alam akan lestari. Pelestarian ini tidak boleh hanya berhenti pada wacana, tetapi harus dilakukan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Supriyadi mengingatkan bahwa kita semua berkewajiban untuk melestarikan alam dengan mengelolanya secara bijaksana.

Bambang Patijaya, yang menjabat sebagai Ketua Umum Gemabudhi sekaligus Ketua Komisi XII DPR RI, menyampaikan perlunya keseimbangan dalam pembangunan. Beliau menekankan bahwa kelestarian alam tetap harus mengakselerasikan pembangunan di daerah. Khusus untuk KLU, Bambang Patijaya menegaskan bahwa kelestarian alam di ketiga Gili tentu harus dipertahankan dan dilestarikan. Hal ini penting agar Gili dapat terus memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi daerah dalam jangka panjang.

Menteri Lingkungan Hidup RI, Dr. Hanif Faisol Nurofiq, menyampaikan konteks global yang menjadi latar belakang pentingnya tema Rapimnas. Beliau menyebut bahwa saat ini dunia sedang menghadapi Triple Planetary Crisis, dan Indonesia tidak terkecuali. Tiga krisis utama ini meliputi Perubahan Iklim, Polusi, dan Hilangnya Keanekaragaman Hayati. Tema yang diusung Rapimnas ini dinilai sangat penting untuk mengurangi dampak buruk dari krisis planet kembar tiga ini.

Menteri LH Hanif Faisol berharap kegiatan Rapimnas ini tidak hanya berhenti pada pembahasan dan penyampaian deklarasi semata. Beliau berharap bahwa pada akhirnya nanti, akan ada kegiatan nyata yang akan dibangun oleh Gema Budhis di seluruh Indonesia. Aksi nyata pasca-Rapimnas menjadi tolok ukur keberhasilan acara ini dalam mendorong perubahan perilaku lingkungan. Harapan ini menuntut output yang konkret dari Gemabudhi.

Menteri Hanif Faisol memberikan instruksi tegas kepada para pemimpin daerah. Beliau menjelaskan bahwa masing-masing kepala daerah mulai sekarang harus merubah tata kelola sampahnya untuk mengurangi dampak buruk dari lingkungan yang terus memburuk. Ia secara spesifik menyebut Lombok Utara harus lebih siap menyambut pariwisata dengan cara memperbaiki tata kelola sampah di ketiga Gili secara total. Perbaikan tata kelola sampah ini adalah kunci utama keberlanjutan pariwisata KLU.

Hanif Faisol menutup pesannya dengan seruan yang kuat: “Mari kita jaga dengan serius Nusa Tenggara Barat (NTB)”. Penjagaan ini harus dilakukan melalui kesiapan daerah dan penduduknya untuk menerima wisatawan. Kesiapan ini tidak hanya mencakup infrastruktur, tetapi juga etika lingkungan dan keramahan. NTB, khususnya KLU, harus memastikan bahwa pariwisata berjalan seiring dengan konservasi.

Di akhir sambutannya, Menteri LH RI menegaskan prinsipnya: tidak ada toleransi bagi kerusakan lingkungan. Beliau menyatakan bahwa setiap toleransi yang diberikan, maka sebesar toleransi tersebut juga kerusakan lingkungan yang akan terjadi. Pernyataan ini merupakan peringatan keras kepada seluruh pelaku usaha dan pemerintah daerah untuk tidak berkompromi dengan praktik yang merusak alam. Pesan ini menjadi penutup yang menggarisbawahi komitmen keras Kemen LH.(r15)