Lombok Utara (Getinsidetv.com)  – Politisi senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Lalu Muhammad Zaki, kembali menyuarakan kritik pedas terhadap pola pembangunan infrastruktur di Kabupaten Lombok Utara (KLU). Anggota DPRD KLU tiga periode ini menilai, jargon “pembangunan merata dan berkeadilan” yang kerap didengungkan pemerintah daerah masih sebatas retorika atau “omon-omon” semata.

Zaki, yang secara konsisten duduk di Komisi III sejak 2014 hingga periode 2024-2029 ini, mengungkapkan fakta miris di daerah pemilihannya, Dapil IV Kecamatan Bayan. Ia menyoroti kondisi jalur Akar-Akar menuju Desa Gunjar Asri yang hingga kini masih memprihatinkan, padahal di jalur tersebut terdapat fasilitas umum vital seperti SD, TK, SMP, hingga SMA.

“Sangat menyedihkan. Ada masyarakat yang belum pernah mencicipi aspal sejak dunia ini diciptakan, mereka hanya menginjak tanah. Sementara di sisi lain, jalan yang kondisinya masih bagus, seperti di jalur pariwisata, justru di-hotmix ulang. Di mana keadilannya?” tegas Zaki dalam wawancara di Tanjung, Senin (26/1).

Dampak dari rusaknya infrastruktur jalan ini, menurut Zaki, berujung pada tingginya biaya hidup masyarakat. Salah satu contoh nyata adalah harga air bersih. Karena kondisi jalan yang ekstrem, sopir truk tangki mematok harga hingga Rp350.000 per truk. Jika jalan dalam kondisi baik, harga air seharusnya hanya berkisar di angka Rp100.000.

“Kuncinya untuk memberantas kemiskinan adalah jalan. Kalau jalannya bagus, secara otomatis perekonomian masyarakat akan meningkat dan hasil kebun bisa dipasarkan dengan biaya angkut yang murah,” tambahnya.

Legislator asal Bayan ini juga mengkritik efektivitas Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dinilainya hanya formalitas atau “pemanis” saja. Aspirasi yang diusulkan seringkali mental karena keputusan akhir dianggap terlalu bergantung pada kebijakan subjektif pimpinan daerah.

“Kami di DPRD sudah bersuara, masyarakat sudah mengusulkan lewat Musrenbang, tapi hasilnya tetap saja begitu. Bahkan ada warga yang saking kecewanya berceletuk lebih baik kembali bergabung ke Kabupaten Lombok Barat saja karena merasa tidak diperhatikan,” ungkap Zaki menirukan keresahan warga.

Meski memiliki dana Pokok Pikiran (Pokir), Zaki mengakui anggarannya terbatas. Dengan Pokir sebesar Rp1 miliar, sulit untuk membangun jalan hotmix yang per kilometernya bisa menelan biaya Rp1,5 miliar hingga Rp1,9 miliar. Selama ini, ia hanya mampu membantu pengerasan jalan sepanjang 1,2 kilometer, sementara sisanya masih berupa tanah yang menyulitkan mobilitas warga.

Ia pun menyentil janji-janji kampanye yang seringkali terlupakan begitu kursi jabatan diraih. Zaki mencontohkan salah satu dusun yang memberikan suara signifikan hingga 98 persen bagi pimpinan daerah saat ini, namun hingga kini jalannya masih menyerupai aliran sungai saat hujan.

Di akhir penyampaiannya, Lalu Muhammad Zaki berkomitmen untuk tetap konsisten di jalur perjuangan masyarakat melalui Komisi III DPRD KLU. Ia mendesak pemerintah daerah untuk berhenti melakukan “pemerataan yang tebang pilih” dan mulai memprioritaskan jalur-jalur produksi serta pemukiman warga yang selama puluhan tahun terisolasi oleh infrastruktur yang buruk.(r15)