Lombok Utara – Getinsidetv.com –  Sejumlah massa aksi dari aliansi pemuda dan masyarakat di Lombok Utara (KLU) mendatangi kantor DPRD KLU pada Senin (1/9/2025) untuk menyampaikan sembilan tuntutan. Aksi ini menyoroti berbagai isu yang dianggap merugikan masyarakat, mulai dari evaluasi kinerja anggota dewan hingga penolakan kenaikan sejumlah pajak dan tunjangan.

Koordinator Umum (Kordum) Aksi, Sofyan Hakiki, menegaskan bahwa aksi demo berjalan damai dan tidak ada tindak anarkis. Massa aksi datang untuk menyampaikan aspirasi masyarakat kepada wakil rakyat terkait kondisi dan persoalan di KLU. Salah satu tuntutan utama adalah evaluasi kinerja DPRD dan penutupan dermaga di Dusun Selengen, Desa Selengen, Kecamatan Kayangan, yang dinilai merugikan masyarakat setempat.

Aksi ini juga menuntut DPRD agar lebih responsif dalam menanggapi keluhan masyarakat, meminta Polres KLU menindak tegas oknum yang melakukan tindakan represif terhadap pejuang demokrasi, menolak kenaikan tunjangan DPR-RI dan kenaikan pajak PBB di KLU, serta menuntut pengesahan RUU Perampasan Aset. Selain itu, massa juga mendesak percepatan pengadaan penerangan jalan umum (PJU) dan peningkatan kesejahteraan buruh, petani, nelayan, dan masyarakat kecil.

Sofyan Hakiki berharap tuntutan ini menjadi perhatian serius bagi pemerintah dan DPRD KLU untuk segera ditindaklanjuti. Ia menekankan pentingnya responsifitas pemerintah terhadap aspirasi masyarakat demi kemajuan daerah.

Beberapa tuntutan massa aksi akhirnya disetujui oleh DPRD dan pemerintah KLU, termasuk evaluasi kinerja wakil rakyat dan penutupan dermaga yang diminta oleh massa aksi. Hal ini menunjukkan adanya titik temu antara aspirasi masyarakat dan kebijakan pemerintah daerah. (Getmedia)