Lombok Utara (Getinsidetv.com) – Kondisi infrastruktur jalan di wilayah Kabupaten Lombok Utara (KLU), khususnya di Kecamatan Bayan, kini berada dalam titik nadir. Pantauan lapangan menunjukkan hampir 50 persen jalan kabupaten dan akses strategis desa di wilayah utara ini mengalami kerusakan parah, memicu gelombang protes dari masyarakat yang menilai proses perbaikan berjalan sangat lambat dan diskriminatif.

Kritik tajam mulai dialamatkan pada Pemerintah Kabupaten Lombok Utara terkait efektivitas alokasi anggaran infrastruktur. Masyarakat menyoroti adanya ketimpangan pembangunan yang signifikan, bahkan membandingkan ritme perbaikan jalan saat ini dengan periode sebelum wilayah ini mekar dari Kabupaten Lombok Barat.

Anggota Komisi I DPRD KLU, Raden Nyakradi, menegaskan bahwa keresahan konstituennya telah mencapai puncaknya. Saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (22/1/2026), Nyakradi menyoroti strategi pembangunan infrastruktur yang dinilai kehilangan skala prioritas dan gagal menjawab kebutuhan mobilitas warga secara tuntas.

Sorotan utama tertuju pada fenomena yang disebut warga sebagai sistem “odop-odop” atau pembangunan setengah-setengah. Di Kecamatan Bayan, dari total kebutuhan perbaikan jalan sepanjang empat kilometer, pemerintah daerah dilaporkan hanya merealisasikan pengaspalan sekitar 600 meter dalam satu tahun anggaran.

“Kebutuhan masyarakat mencapai empat kilometer, tapi yang dibangun tidak sampai satu kilometer. Ini namanya sistem ‘odop-odop’, hanya menggugurkan kewajiban tanpa menyelesaikan masalah secara tuntas,” ujar seorang warga dalam diskusi publik terkait buruknya aksesibilitas di wilayah Bayan.

Sistem “cicilan” aspal ini dianggap sia-sia dan membuang anggaran daerah secara tidak efektif. Pasalnya, bagian jalan yang baru diperbaiki seringkali kembali mengalami kerusakan akibat beban kendaraan dan cuaca, sebelum sambungan jalan berikutnya sempat tersentuh proyek perbaikan pada tahun anggaran berikutnya.

Daftar kerusakan jalan ini membentang luas dari kawasan pesisir hingga jalur pendakian internasional. Ruas jalan Karang Bajo – Anyar yang meliputi wilayah Karang Rakitan, Hutan Asri, hingga Pawang Tumpas dilaporkan hancur dan menjadi rintangan berat bagi kendaraan pengangkut hasil bumi.

Di Desa Sukadana, kondisi aspal di depan kantor desa dilaporkan telah hilang sepenuhnya, menyisakan lubang dalam yang membahayakan pengendara. Kondisi ini ironis mengingat kantor desa seharusnya menjadi representasi kehadiran pelayanan publik yang prima di tingkat basis.

Keterbatasan perhatian pemerintah memaksa warga mengambil langkah ekstrem dengan melakukan perbaikan secara swadaya. Menggunakan semen seadanya hasil pengumpulan dana mandiri, warga berusaha menambal jalan agar akses menuju dusun mereka tidak terputus total.

Kerusakan juga menyasar urat nadi pariwisata di Desa Sambik Elen, Loloan, dan Senaru. Jalur-jalur strategis yang menjadi pintu masuk pendakian Gunung Rinjani ini masih dipenuhi bebatuan terjal, yang dikhawatirkan dapat menurunkan citra pariwisata Lombok Utara di mata wisatawan mancanegara.

Kondisi paling memprihatinkan ditemukan di ruas Pawang Tumpas, di mana kerusakan jalan mencapai panjang 11 kilometer tanpa penanganan signifikan. Infrastruktur yang hancur ini tidak hanya melumpuhkan ekonomi, tetapi juga mulai mengancam keberhasilan program strategis nasional di daerah.

Distribusi logistik program Makan Bergizi Gratis (MBG) kini terhambat akibat medan jalan yang sulit ditembus. Mobil pengantar makanan dilaporkan kesulitan menjangkau sekolah-sekolah di pelosok, seperti SD Pang Tumpas dan SD Pang Tenun, terutama saat hujan mengguyur wilayah tersebut.

“Infrastruktur adalah kunci bagi semua layanan publik. Tanpa jalan layak, distribusi gizi untuk anak-anak sekolah terhambat karena kendaraan logistik tertahan lumpur,” ungkap perwakilan warga yang mengkhawatirkan dampak kesehatan bagi siswa akibat keterlambatan distribusi pangan.

Dampak ekonomi juga dirasakan langsung oleh para petani di Bayan yang harus menanggung biaya angkut lebih mahal. Kendaraan logistik skala besar enggan masuk ke wilayah pelosok karena tingginya risiko kerusakan mesin, yang pada akhirnya memangkas margin keuntungan para produsen hasil bumi.

Selain persoalan jalan, ancaman isolasi wilayah juga menghantui akibat kondisi jembatan yang mulai rapuh. Kepala Desa Andalan, Megawadi, mengungkapkan kekhawatiran mendalam terkait kondisi Jembatan Lendang Jeliti melalui sambungan telepon kepada awak media.

Jembatan Lendang Jeliti merupakan akses vital yang menghubungkan tiga desa strategis, yakni Desa Baturakit, Desa Andalan, dan Desa Sukadana. Jika infrastruktur penghubung ini tidak segera diperkuat, mobilitas ribuan warga di tiga desa tersebut terancam lumpuh total dalam waktu dekat.

“Jembatan ini adalah penyambung nyawa ekonomi dan sosial kami. Kami mendesak pemerintah tidak lagi melihat masalah ini dengan sebelah mata, karena keamanan warga yang melintas setiap hari menjadi taruhannya,” tegas Megawadi dengan nada mendesak.

Pihak DPRD KLU meminta pemerintah daerah melakukan audit terhadap perencanaan anggaran pembangunan jalan. Ada tuntutan agar pemda berani menggunakan skema anggaran tahun jamak (multi-years) untuk menuntaskan satu ruas jalan secara utuh daripada membaginya dalam proyek-proyek kecil yang tidak solutif.

Masyarakat kini menantikan langkah nyata dari Bupati Lombok Utara untuk mengalihkan fokus pada perbaikan infrastruktur dasar secara menyeluruh. Tanpa akses jalan yang memadai, segala visi kemajuan ekonomi yang dicanangkan pemerintah daerah dinilai hanya akan menjadi wacana tanpa realisasi di lapangan.

Kini, harapan warga Bayan tertumpu pada perubahan kebijakan anggaran yang lebih berpihak pada kebutuhan riil di pelosok. Infrastruktur yang layak bukan lagi sekadar fasilitas, melainkan hak dasar warga untuk mendapatkan akses pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan yang setara di Lombok Utara.(r15)