Lombok Utara (Getinsidetv.com) Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (KLU) melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapprida) resmi menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD tahun 2027. Kegiatan strategis ini dilangsungkan di Golf Kosaido Country Club, Sire, pada Kamis (5/3/2026).

Pembukaan acara ditandai dengan pemukulan gong oleh Bupati Lombok Utara, Dr. H. Najmul Akhyar, SH., MH., didampingi Wakil Bupati Kusmalahadi Syamsuri, ST., MT. Musrenbang kali ini mengusung tema sentral ”Penguatan Kualitas Hidup Masyarakat”.

Hadir dalam forum tersebut Ketua DPRD KLU Agus Jasmani, Anggota DPRD Provinsi NTB H. Raden Nuna Abriadi, S.IP., unsur Forkopimda, serta 250 peserta dari berbagai elemen. Peserta terdiri dari jajaran kepala perangkat daerah, camat, kepala desa, NGO, hingga tokoh agama dan masyarakat.

Kepala Bapprida KLU, Ir. Hermanto, melaporkan bahwa Musrenbang ini bertujuan mewujudkan perencanaan partisipatif. Fokus utamanya adalah menyelaraskan usulan dari tingkat desa dan kecamatan agar terintegrasi dengan prioritas pembangunan daerah tahun 2027.

“Sasaran kami adalah teridentifikasinya program inovasi desa yang mampu mendongkrak ekonomi lokal. Hasil akhirnya adalah dokumen RKPD yang menjadi acuan perencanaan tahunan daerah,” jelas Hermanto.

Kepala Bidang P2EPD Bappeda Provinsi NTB, Firmansyah, S.Hut., M.Si., menekankan bahwa forum ini adalah momentum menentukan arah kebijakan jangka panjang. Ia menyoroti pentingnya kesinambungan program antara daerah, provinsi, dan nasional.

Firmansyah menyebut arah pembangunan KLU tahun ini selaras dengan kebijakan Gubernur NTB, terutama terkait pengelolaan sampah dan program Desa Berdaya. Empat desa di KLU, yakni Bayan, Gumantar, Malaka, dan Sigar Penjalin, menjadi lokus utama program tersebut.

“Kami berharap Musrenbang ini mendukung program percepatan nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Sekolah Rakyat. Hasilnya harus memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat,” tutur Firmansyah.

Dari sisi legislatif, Ketua DPRD KLU Agus Jasmani menyampaikan 886 Pokok-Pokok Pikiran (Pokpir) dewan yang telah diintegrasikan ke dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Pokpir tersebut tersebar di 12 Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Agus menegaskan bahwa aspirasi masyarakat KLU didominasi oleh sektor pertanian, mengingat lebih dari 80 persen warga adalah petani. Ia meminta Pemda memperbanyak pelatihan kemampuan masyarakat guna menekan angka pengangguran.

“Pokok pikiran DPRD adalah representasi suara rakyat dari hasil reses. Kami ingin perencanaan 2027 benar-benar berpihak pada petani dan penyiapan lapangan kerja,” tegas Agus Jasmani.

Bupati Najmul Akhyar dalam arahannya membawa kabar optimis terkait kondisi sosial ekonomi daerah. Berdasarkan data BPS, persentase penduduk miskin di KLU tahun 2025 mengalami penurunan signifikan sebesar 3,22 persen.

Angka kemiskinan yang sebelumnya berada di level 23,96 persen pada tahun 2024, kini turun menjadi 20,74 persen pada tahun 2025. Capaian ini menjadi bukti bahwa intervensi kebijakan pemerintah daerah mulai memberikan dampak positif yang nyata.

“Penurunan ini adalah dorongan bagi kita untuk terus bersinergi. Tema ‘Penguatan Kualitas Hidup’ menegaskan bahwa pembangunan tidak hanya soal pertumbuhan ekonomi, tapi juga kesejahteraan berkelanjutan,” ujar Bupati Najmul.

Bupati merinci langkah strategis untuk tahun 2027 mencakup peningkatan kualitas SDM dan penguatan ekonomi berbasis desa serta UMKM. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pendapatan Asli Desa juga menjadi target krusial untuk memperkuat fiskal.

Sektor infrastruktur tetap menjadi prioritas, namun dengan pendekatan yang lebih berkelanjutan dan berwawasan kebencanaan. Hal ini penting untuk menciptakan daya tahan wilayah mengingat KLU berada di zona rawan bencana.

Tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel diposisikan sebagai pendukung utama. Bupati menekankan bahwa setiap rupiah anggaran harus memberikan manfaat nyata dan merespons aspirasi masyarakat secara cepat.

“Perencanaan tidak boleh lagi dilakukan secara biasa-biasa saja. Diperlukan inovasi, efisiensi, dan penguatan sinergi lintas sektor serta skema pembiayaan alternatif,” tambah Bupati di hadapan para narasumber dan peserta.

Inklusivitas menjadi poin penting dalam Musrenbang 2027 ini. Keterlibatan generasi muda, perempuan, lansia, hingga penyandang disabilitas memastikan bahwa pembangunan di Lombok Utara tidak meninggalkan siapapun (no one left behind).

Acara ditutup dengan harapan agar hasil musyawarah ini menghasilkan program yang realistis dan terukur. Dokumen RKPD 2027 diharapkan menjadi landasan kokoh bagi KLU untuk terus tumbuh sebagai daerah yang mandiri dan berdaya saing di NTB.(r15)