Lombok Utara (Getinsidetv.com) Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (KLU) terus mematangkan langkah strategis dalam upaya pengurangan risiko bencana sebagai fondasi pembangunan daerah. Bupati Lombok Utara, Dr. H. Najmul Akhyar, SH., MH., secara resmi membuka Musrenbang Tematik Kebencanaan untuk penyusunan RKPD Tahun 2027, Selasa (03/03/2026).

Kegiatan yang berlangsung di Aula Kantor Bupati ini menjadi krusial mengingat karakteristik geografis KLU yang berada di zona rawan. Forum ini dihadiri oleh perwakilan Bappeda Provinsi NTB Lalu Satria, Kepala Bappeda KLU Ir. Hermanto, serta Kalak BPBD KLU M. Zaldi Rahadian, S.T.

Musrenbang Tematik ini digelar untuk kedua kalinya dalam bulan ini, menunjukkan konsistensi pemerintah daerah dalam memperkuat langkah preventif. Agenda ini dirancang untuk meminimalisasi potensi gap antara perencanaan pembangunan dengan realitas ancaman bencana di lapangan.

Kepala Bappeda KLU, Ir. Hermanto, menegaskan bahwa seluruh orientasi pembangunan masa depan harus bertumpu pada pengurangan risiko bencana secara terpadu. Hal ini bukan sekadar imbauan, melainkan amanat langsung dari regulasi nasional yang berlaku.

“Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 adalah dasar utama kita. Aturan ini mengatur komprehensif mulai dari prabencana, tanggap darurat, hingga pascabencana,” jelas Ir. Hermanto di hadapan para kepala OPD dan pejabat daerah yang hadir.

Hermanto menambahkan bahwa integrasi penanggulangan bencana ke dalam dokumen RKPD 2027 akan mencakup aspek kelembagaan, pemenuhan hak masyarakat, hingga tanggung jawab pemerintah dalam perlindungan warga di zona merah.

Bupati Najmul Akhyar dalam sambutannya menyatakan bahwa pemerintah dan masyarakat memiliki visi yang sama, yakni keselamatan. Kepastian tindakan saat menghadapi situasi darurat hanya bisa dicapai melalui perencanaan yang matang dan terarah sejak sekarang.

“Kita harus memperkecil celah persoalan di masa depan. Musrenbang ini adalah bukti nyata komitmen kita untuk memperkuat fokus pada sektor kebencanaan agar tidak ada lagi keraguan saat krisis terjadi,” ujar Bupati Najmul.

Salah satu poin revolusioner yang ditekankan Bupati adalah mengenai penanaman budaya mitigasi sejak dini. Ia meminta agar aspek kebencanaan tidak hanya dipandang sebagai urusan teknis pembangunan fisik semata.

Bupati menginstruksikan agar edukasi dan simulasi kebencanaan di sekolah-sekolah menjadi agenda rutin yang terstruktur. Siswa-siswi di Lombok Utara harus memiliki pemahaman mendalam dan kesiapsiagaan yang tinggi sejak bangku sekolah.

“Sangat penting bagi siswa kita untuk tahu apa yang harus dilakukan saat bencana terjadi. Kita tidak hanya membangun fisik, tetapi juga membangun kesadaran dan budaya tangguh bencana dalam jiwa generasi muda,” tegasnya.

Perwakilan Bappeda Provinsi NTB, Lalu Satria, turut memberikan pandangan mengenai pentingnya menjadikan mitigasi sebagai arus utama (mainstream). Pembangunan yang berkelanjutan adalah pembangunan yang mampu melindungi investasi dan nyawa masyarakat dari risiko bencana.

Menurut Lalu Satria, setiap program yang dirancang oleh OPD wajib mempertimbangkan potensi risiko di wilayah kerjanya. Sinkronisasi antara pemerintah daerah dan provinsi menjadi kunci agar kebijakan ini berjalan selaras di seluruh lini.

“Sinergi ini diharapkan mewujudkan Kabupaten Lombok Utara yang tangguh, aman, dan berketahanan. Melalui forum ini, kita memperkuat koordinasi agar pembangunan benar-benar melindungi masyarakat,” ungkap Lalu Satria.

Dalam sesi diskusi, dibahas pula mengenai penguatan kapasitas BPBD KLU sebagai garda terdepan dalam koordinasi lapangan. Alokasi sumber daya untuk alat deteksi dini dan infrastruktur evakuasi menjadi salah satu poin yang diusulkan masuk dalam RKPD 2027.

Para peserta Musrenbang yang terdiri dari pemangku kepentingan lintas sektor sepakat bahwa mitigasi adalah investasi jangka panjang. Pengurangan dampak kerusakan melalui perencanaan yang baik jauh lebih efisien dibandingkan biaya rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

Bupati juga mengapresiasi dukungan dari berbagai pihak yang terus mengawal KLU menjadi kabupaten tangguh. Pengalaman masa lalu menjadi guru terbaik dalam merumuskan kebijakan yang lebih responsif dan adaptif terhadap perubahan iklim.

Rangkaian Musrenbang ditutup dengan perumusan draf rekomendasi yang akan diintegrasikan ke dalam sistem perencanaan daerah. Targetnya, pada tahun 2027, setiap proyek infrastruktur di KLU telah melewati kajian risiko bencana yang ketat.

Kepedulian terhadap keselamatan publik ini diharapkan menjadi standar baru dalam tata kelola pemerintahan di NTB. KLU bertekad menjadi model daerah yang mampu menyeimbangkan ambisi pertumbuhan dengan keamanan warganya.

Bupati Najmul berharap hasil dari pertemuan ini segera ditindaklanjuti dengan langkah-langkah teknis di setiap dinas. “Mari kita jadikan ketangguhan sebagai identitas baru Lombok Utara,” pungkasnya menutup acara tersebut.(r15)