Lombok Utara (Getinsidetv.com) Rencana perpindahan anggota legislatif ke Gedung DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU) yang baru terancam tertunda. Hal ini menyusul ditemukannya sejumlah kerusakan serius pada fisik bangunan yang seharusnya baru akan mulai ditempati tersebut.

Wakil Ketua DPRD KLU, I Made Kariyasa, S.Pd.H., mengungkapkan kekecewaannya setelah meninjau langsung kondisi gedung. Ia menyoroti adanya kebocoran di beberapa titik atap serta jatuhnya plafon di sejumlah ruangan. Kondisi ini dinilai sebagai bukti rendahnya kualitas pengerjaan proyek oleh pihak rekanan.

“Kalau kita bicara kualitas, ini jelas belum sesuai harapan. Gedung baru tapi sudah bocor dan plafon jatuh. Artinya, kualitas pembangunan memang kurang baik,” tegas Made Kariyasa dengan nada kecewa.

Tuntut Perbaikan Segera Politisi asal Dapil Pemenang-Tanjung ini menegaskan bahwa pihaknya tidak akan menoleransi alasan apa pun terkait kerusakan tersebut. Ia meminta instansi terkait dan pihak pelaksana untuk segera melakukan perbaikan menyeluruh selama masa pemeliharaan masih berlaku.

“Kami sudah meminta agar seluruh kerusakan segera diperbaiki. Tanggung jawab ini harus tuntas agar gedung dapat digunakan secara aman dan layak bagi para wakil rakyat dalam menjalankan tugasnya,” ujarnya.

Soroti Estetika dan Wibawa Lembaga Selain kerusakan fisik bangunan utama, Made Kariyasa juga memberikan catatan kritis terhadap penataan area luar atau taman gedung. Menurutnya, area hijau di lingkungan kantor baru tersebut masih jauh dari kata representatif dan terkesan diabaikan.

“Penataan taman juga perlu diperhatikan. Jangan sampai terkesan seperti tempat pembuangan sampah karena tidak ditata secara maksimal. Lingkungan gedung harus mencerminkan wibawa lembaga legislatif,” tambahnya.

Harapan ke Depan Kejadian ini diharapkan menjadi pelajaran berharga bagi Pemerintah Kabupaten Lombok Utara dalam mengawasi proyek-proyek fisik di masa mendatang. Made Kariyasa mengimbau agar setiap pembangunan gedung pemerintahan lebih mengedepankan kualitas jangka panjang daripada sekadar mengejar target penyelesaian fisik semata.

“Ke depan, setiap pembangunan fisik harus benar-benar mengutamakan kualitas bangunan. Jangan sampai kejadian seperti ini terus terulang dan justru merugikan keuangan daerah di kemudian hari,” pungkasnya.

Hingga saat ini, proses perpindahan inventaris kantor masih dilakukan secara bertahap sambil menunggu perbaikan titik-titik kerusakan yang dianggap membahayakan keselamatan staf dan anggota dewan.(r15)