Lombok Utara (Getinsidetv.com) – Gedung baru Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Utara (KLU) kembali menjadi tujuan kunjungan kerja lintas daerah. Kali ini, jajaran Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Gianyar, Bali, melakukan studi komparasi terkait mekanisme pengawasan pemerintahan, Kamis (26/03/2026).

Kedatangan delegasi dari Pulau Dewata tersebut diterima langsung oleh Kepala Bagian Fasilitasi Sekretariat DPRD KLU, Adiwibawa, S.Pt. Pertemuan ini berlangsung di ruang rapat yang representatif di bangunan baru yang kini menjadi ikon administrasi di Tanjung tersebut.

Turut hadir mendampingi dalam penerimaan tamu tersebut, jajaran Anggota DPRD Kabupaten Lombok Utara serta Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan, Faisol Mangku Alam. Kehadiran unsur pimpinan sekretariat dan legislator KLU ini guna memberikan perspektif komprehensif bagi para tamu.

Fokus utama pembahasan dalam kunjungan kerja kali ini adalah mengenai Standar Operasional Prosedur (SOP) dan strategi pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2025. Isu ini dianggap sangat krusial bagi kedua lembaga legislatif di awal tahun anggaran 2026.

Pimpinan DPRD Gianyar menyampaikan bahwa proses evaluasi terhadap LKPJ kepala daerah memerlukan ketelitian dan instrumen pengawasan yang tajam. Hal ini guna memastikan capaian kinerja eksekutif selaras dengan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Lombok Utara dipilih sebagai lokasi kunjungan karena dinilai memiliki dinamika pembahasan LKPJ yang progresif dan melibatkan partisipasi publik yang cukup baik. Pengalaman KLU dalam merumuskan rekomendasi DPRD terhadap LKPJ menjadi poin yang ingin digali lebih dalam oleh delegasi Gianyar.

Adiwibawa, S.Pt., memaparkan peran Bagian Fasilitasi dalam mendukung kerja-kerja Panitia Khusus (Pansus) LKPJ. Dukungan data yang akurat dan penyediaan tenaga ahli yang mumpuni menjadi faktor penentu kualitas rekomendasi yang dihasilkan dewan.

“Kami memberikan dukungan administratif dan teknis agar para anggota Pansus memiliki landasan yang kuat saat melakukan bedah dokumen pertanggungjawaban pemerintah daerah,” ujar Adiwibawa di hadapan peserta rapat.

Faisol Mangku Alam dari Bagian Persidangan menambahkan informasi mengenai sinkronisasi peraturan perundang-undangan terbaru yang menjadi acuan dalam penyusunan rekomendasi LKPJ. Kepatuhan terhadap norma hukum menjadi prioritas utama agar produk legislatif tidak cacat prosedur.

Interaksi antara Anggota DPRD KLU dan Anggota DPRD Gianyar berlangsung sangat dinamis. Keduanya saling berbagi pengalaman mengenai kendala-kendala yang sering ditemui saat melakukan evaluasi capaian kinerja OPD di lapangan.

Selain aspek teknis LKPJ, rombongan DPRD Gianyar juga memberikan apresiasi terhadap kemegahan dan fasilitas yang tersedia di Gedung Baru DPRD Lombok Utara. Gedung ini dinilai mampu menunjang produktivitas kerja para wakil rakyat secara maksimal.

Pertukaran ide mengenai cara mengukur efektivitas program pengentasan kemiskinan dan stunting dalam laporan LKPJ juga menjadi sub-topik yang cukup hangat dibahas. Kedua daerah memiliki komitmen yang sama dalam menekan angka masalah sosial tersebut.

Melalui kunjungan ini, diharapkan tercipta sinergi berkelanjutan antara DPRD Gianyar dan DPRD KLU dalam hal penguatan fungsi pengawasan. Studi banding semacam ini dianggap sangat efektif untuk memperkaya referensi kebijakan di masing-masing daerah.

Pimpinan rombongan DPRD Gianyar mengakui bahwa beberapa pola koordinasi antara legislatif dan eksekutif di KLU bisa menjadi inspirasi untuk diterapkan di Kabupaten Gianyar guna mempercepat proses evaluasi kinerja daerah.

Faisol Mangku Alam menegaskan bahwa pintu DPRD KLU selalu terbuka bagi daerah mana pun yang ingin berbagi praktik terbaik (best practices) dalam tata kelola parlemen daerah yang transparan dan akuntabel.

Pertemuan diakhiri dengan peninjauan singkat ke beberapa ruangan di Gedung Baru DPRD KLU. Tamu dari Gianyar tampak terkesan dengan tata ruang yang dirancang secara modern namun tetap menyematkan nuansa lokal Lombok Utara.

Cenderamata khas daerah masing-masing diserahkan sebagai simbol ikatan persaudaraan dan profesionalisme antar-lembaga legislatif di wilayah Nusa Tenggara dan Bali.

Keamanan dan protokol sekretariat memastikan seluruh rangkaian penerimaan tamu berjalan sesuai standar operasional prosedur kedinasan. Tidak ada kendala berarti yang mengganggu jalannya diskusi dari awal hingga akhir.

Kunjungan kerja ini pun ditutup dengan sesi foto bersama di lobi utama Gedung DPRD KLU yang baru, mengabadikan momen kolaborasi antar-pemerintahan daerah demi kemajuan rakyat.

DPRD KLU berharap hasil dari pertemuan ini dapat semakin menajamkan fungsi pengawasan dewan terhadap jalannya pemerintahan di Kabupaten Lombok Utara, terutama dalam mengawal transparansi LKPJ Bupati 2025.(r15)