Lombok Utara (Getinsidetv.com) – Ketimpangan pembangunan infrastruktur antara kawasan perkotaan dan pelosok desa di Kabupaten Lombok Utara (KLU) kembali menjadi sorotan. Hal ini mengemuka saat Anggota DPRD KLU Dapil IV Bayan, Raden Nyakradi, menggelar reses masa sidang I tahun dinas 2026 di Dusun Batu Rakit.

Bertempat di Kampung Bilok Melek, Minggu (15/2/2026), kegiatan serap aspirasi tersebut dihadiri oleh ratusan warga. Mulai dari kalangan ibu-ibu (inak-inak), tokoh masyarakat, perwakilan RT Tapen, tokoh pemuda, hingga warga dari berbagai penjuru Dusun Batu Rakit tampak memadati lokasi acara.

Raden Nyakradi, yang juga menjabat sebagai Ketua Fraksi Golkar DPRD KLU, menggunakan momentum ini untuk memberikan pemahaman politik kepada konstituennya. Suasana reses dikemas layaknya “sekolah rakyat”, di mana warga diajak memahami proses penganggaran daerah secara transparan.

Dalam pidatonya, Nyakradi menegaskan bahwa warga di pelosok memiliki hak yang sama untuk mengetahui progres pembangunan yang telah berjalan. Transparansi ini penting agar masyarakat dapat mengawal rencana pembangunan ke depan yang telah disusun oleh pemerintah daerah.

Berdasarkan hasil dialog intensif dengan warga, kebutuhan infrastruktur jalan aspal yang layak menjadi tuntutan yang paling dominan. Hampir seluruh perwakilan blok dan RT mengeluhkan kondisi akses jalan yang menghambat mobilitas ekonomi dan sosial mereka.

Menanggapi keluhan tersebut, Nyakradi memberikan kritik pedas terhadap kebijakan alokasi anggaran belanja modal Pemerintah Daerah (Pemda) KLU. Ia meminta Pemda lebih bijak dan adil dalam mendistribusikan anggaran agar tidak terjadi kesenjangan yang mencolok antarwilayah.

Ketua Fraksi Golkar ini menyoroti tren kebijakan belakangan ini yang dinilai terlalu fokus pada proyek-proyek penataan lingkungan perkotaan. Proyek-proyek tersebut memang mempercantik wajah kota, namun dinilai menyedot porsi anggaran yang sangat signifikan.

Di sisi lain, fakta lapangan menunjukkan kondisi yang kontras di wilayah pedesaan. Tidak sedikit jalan kabupaten, jalan desa, hingga jalan usaha tani yang kini dalam kondisi rusak parah dan membutuhkan revitalisasi segera dari anggaran daerah.

“Pemda harus melihat secara utuh. Anggaran besar tersedot untuk penataan kota, sementara di pelosok seperti Bayan ini, jalan-jalan kita masih banyak yang memprihatinkan,” tegas Nyakradi di hadapan warga Bilok Melek.

Ia mengingatkan bahwa jalan desa dan jalan tani adalah urat nadi perekonomian bagi masyarakat agraris di Lombok Utara. Kerusakan akses jalan secara langsung akan meningkatkan biaya logistik petani dan menurunkan daya saing hasil bumi daerah.

Menurutnya, pembangunan harus menganut prinsip keadilan sosial, di mana masyarakat pelosok tidak boleh merasa dianaktirikan. Alokasi belanja modal seharusnya diprioritaskan untuk infrastruktur dasar yang memberikan dampak langsung pada kesejahteraan rakyat banyak.

Aspirasi warga mengenai kebutuhan aspal di Dusun Batu Rakit akan menjadi catatan penting bagi Fraksi Golkar dalam rapat-rapat pembahasan anggaran di tingkat DPRD. Nyakradi berjanji akan mengawal usulan tersebut agar masuk dalam skala prioritas pembangunan tahun mendatang.

Selain masalah jalan, Nyakradi juga memberikan edukasi mengenai fungsi pengawasan legislatif. Ia berharap warga semakin kritis dalam memantau setiap proyek pembangunan yang masuk ke desa mereka guna memastikan kualitas pengerjaan yang baik.

Antusiasme warga terlihat dari banyaknya usulan tertulis maupun lisan yang disampaikan selama sesi diskusi. Kehadiran Nyakradi dinilai memberikan harapan baru bagi masyarakat yang merasa aspirasinya sulit menembus dinding birokrasi eksekutif.

Warga RT Tapen dan RT Bilok Melek secara spesifik meminta adanya jadwal pasti kapan perbaikan jalan di wilayah mereka akan direalisasikan. Mereka berharap reses ini bukan sekadar agenda rutin tahunan, melainkan menjadi jembatan solusi yang nyata.

Nyakradi menegaskan bahwa Fraksi Golkar akan terus menyuarakan kepentingan masyarakat desa agar mendapatkan porsi kue pembangunan yang layak. Komitmen ini merupakan bagian dari tanggung jawab moral sebagai wakil rakyat dari Dapil Bayan.

Sinergi antara pemerintah desa dan anggota legislatif diharapkan dapat mempercepat penyelesaian persoalan infrastruktur ini. Nyakradi meminta para tokoh pemuda untuk aktif mendata titik-titik kerusakan yang paling krusial sebagai bahan argumen di meja sidang nantinya.

Reses yang berlangsung hingga sore hari ini ditutup dengan kesepakatan untuk terus menjalin komunikasi antara warga dan wakil rakyat. Silaturahmi yang terbangun diharapkan dapat memperkuat posisi tawar warga dalam menuntut hak-hak pembangunan mereka.

Politisi Golkar ini berkomitmen untuk membawa “suara dari Bayan” ini ke tingkat kabupaten dengan argumen yang kuat. Fokus pada infrastruktur dasar tetap menjadi garis perjuangan utama fraksinya demi mewujudkan pemerataan pembangunan di seluruh KLU.

Dengan berakhirnya masa reses ini, bola panas kini berada di tangan eksekutif untuk merespons kritik dan tuntutan warga pelosok. Pemerataan pembangunan bukan sekadar pilihan, melainkan mandat konstitusi yang harus dipenuhi oleh Pemda Lombok Utara.(r15)