Lombok Utara (Getinsidetv.com) – Dinamika anggaran di Kabupaten Lombok Utara (KLU) kini tengah berada pada titik yang menantang. Wakil Ketua Komisi I DPRD KLU, H. M. Yusuf, M.Pd.I., mengungkapkan bahwa gelombang efisiensi anggaran dari pemerintah pusat telah berdampak signifikan pada kemampuan daerah dalam memenuhi tuntutan infrastruktur masyarakat, khususnya di tingkat desa.

Legislator asal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dari Dapil III Kecamatan Kayangan ini menjelaskan bahwa saat ini banyak kepala desa yang mengeluh karena Dana Desa (DD) maupun Alokasi Dana Desa (ADD) mengalami pemangkasan drastis.

“Realitas di lapangan, desa-desa sekarang hanya menerima sekitar Rp371 juta sekian. Padahal sebelumnya bisa mencapai Rp1,6 miliar hingga Rp2 miliar. Efisiensi ini luar biasa dampaknya bagi pembangunan di tingkat bawah,” ujar H. M. Yusuf saat dikonfirmasi di Gedung DPRD KLU, Senin (26/1/2026).

Menurut Yusuf, pemangkasan ini merupakan konsekuensi dari pengalihan fokus anggaran pemerintah pusat ke program-program prioritas nasional, seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan penguatan Koperasi Merah Putih. Hal ini membuat pemerintah daerah dan para wakil rakyat harus ekstra hati-hati dalam memberikan janji saat turun melakukan reses ke masyarakat.

“Masyarakat banyak yang teriak soal jalan desa yang rusak parah. Tapi kami harus jujur mengatakan agar mereka bersabar. Dana yang semula satu miliar sekian sekarang menyusut tajam. Kami harus pandai mengatur situasi agar ekspektasi masyarakat tetap terjaga dan tidak merasa dituntut janji yang mustahil segera terwujud,” tambahnya.

Meski demikian, Yusuf memastikan bahwa dalam APBD 2026 yang telah disahkan, terdapat beberapa prioritas infrastruktur yang selaras dengan visi-misi bupati untuk segera dikerjakan. Fokus utama tahun ini mencakup pengaspalan jalur strategis dari Kecamatan Kayangan menuju Santong, serta perbaikan jalur Senaru di Kecamatan Bayan.

Selain infrastruktur jalan, agenda besar pemerintah daerah yang tetap diupayakan pada 2026 meliputi pembangunan Rumah Sakit Daerah di Bayan, pembangunan Sport Center di Kayangan, serta inisiasi pembangunan universitas daerah.

“Untuk jalan-jalan desa memang belum ada jawaban pasti secara total di RPJMD, namun ada inisiatif dari dinas terkait untuk membangun secara bertahap, bukan berarti tidak ada sama sekali,” jelas Yusuf.

Menghadapi situasi fiskal yang ketat ini, H. M. Yusuf mengajak masyarakat untuk memahami kondisi daerah yang sedang menghadapi “sabuk pengencang” anggaran. Ia berkomitmen untuk terus mengawal aspirasi warga Dapil Kayangan agar tetap masuk dalam rencana pembangunan jangka menengah, meski realisasinya mungkin baru bisa dirasakan secara bertahap pada tahun 2027 atau 2028.

“Tahun ini memang berat akibat efisiensi. Namun, kami di DPRD tetap berupaya melakukan interaksi maksimal dengan pemerintah daerah agar dana yang sedikit ini bisa dialokasikan pada hal-hal yang paling urgen dan berdampak luas bagi rakyat,” pungkasnya.(r15)