LOMBOK UTARA – Wakil Bupati Lombok Utara, Kusmalahadi Syamsuri, melakukan kunjungan kerja mendadak ke kantor Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lombok Utara (KLU), Rabu (14/1/2026). Kunjungan ini bertujuan memastikan penguatan disiplin serta mengevaluasi kesiapan sarana prasarana (sarpras) di sektor penyelamatan.

Kedatangan orang nomor dua di KLU tersebut disambut langsung oleh Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan KLU, Erwin Rahadi. Dalam pertemuan tersebut, pimpinan daerah memberikan penekanan khusus pada penerapan konsep manajemen 4M, yakni Man, Money, Method, dan Material, sebagai fondasi utama pelayanan publik yang prima.

Monitoring ini disebut bukan sekadar inspeksi rutin, melainkan bentuk apresiasi bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang tetap menunjukkan kinerja tinggi. Kehadiran pimpinan diharapkan menjadi suntikan motivasi sekaligus pengingat bagi seluruh staf dan pejabat agar tetap menjaga kedisiplinan serta menghindari keterlambatan pelayanan.

“Pimpinan daerah ingin melihat kondisi riil di lapangan. Fokus utamanya adalah bagaimana kapasitas SDM (Man) dan pengelolaan anggaran (Money) dapat bersinergi dengan metode kerja (Method) yang efisien serta ketersediaan alat pendukung (Material) yang berfungsi optimal,” ujar Erwin Rahadi menjelaskan inti kunjungan tersebut.

Namun, dalam evaluasi mendalam tersebut, terungkap fakta mengenai keterbatasan infrastruktur yang dihadapi Dinas Damkar. Saat ini, instansi vital tersebut belum memiliki gedung kantor yang representatif. Kondisi ini bahkan berdampak pada pembatalan sejumlah agenda besar tingkat daerah demi menjaga citra atau marwah KLU di mata tamu luar daerah.

Selain persoalan gedung, kondisi armada pemadam kebakaran juga menjadi sorotan tajam. Dari total enam unit mobil pemadam yang dimiliki (nomor lambung 01 hingga 06), tercatat hanya empat unit yang berada dalam kondisi siap operasi penuh. Dua unit lainnya membutuhkan perhatian teknis serius agar dapat kembali memperkuat armada tempur.

Situasi di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Tiga Gili (Trawangan, Meno, dan Air) mendapatkan perhatian paling krusial. Selama ini, proteksi kebakaran di kawasan wisata dunia tersebut hanya mengandalkan armada roda tiga. Seiring masifnya pembangunan hotel dan infrastruktur, kapasitas armada kecil tersebut dinilai sudah tidak memadai lagi.

“Kapasitas kendaraan roda tiga sangat terbatas untuk memadamkan bangunan luas. Apalagi saat ini infrastruktur di Gili sudah semakin maju dengan adanya penataan trotoar oleh pemerintah pusat. Kita butuh alat yang lincah namun memiliki kapasitas air yang mumpuni,” tegas pihak dinas dalam sesi diskusi lapangan.

Pemerintah daerah kini tengah merancang transformasi armada dengan mengusulkan pengadaan mobil pemadam mini sekelas minibus atau pick-up khusus. Kendaraan ini dinilai lebih adaptif untuk menyusuri jalur sempit dan trotoar di Tiga Gili tanpa merusak estetika kawasan wisata yang telah ditata rapi.

Rencana pengadaan ini diharapkan mendapat dukungan dari pemerintah pusat, khususnya melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) serta kementerian terkait lainnya. Mengingat status Tiga Gili sebagai destinasi prioritas nasional, standar keselamatan yang diterapkan harus setara dengan standar keamanan pariwisata kelas dunia.

Secara administratif, Dinas Damkar KLU telah menyusun telaah staf dan usulan anggaran melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Langkah ini dilakukan agar pembangunan gedung kantor baru dan peremajaan armada bisa masuk dalam skala prioritas pada tahun anggaran mendatang atau pada APBD Perubahan.

“Kami berupaya agar pada anggaran tahun depan, pembangunan gedung kantor tidak lagi tertunda. Ini bukan sekadar tempat kerja, tapi pusat komando keselamatan bagi warga dan wisatawan di Lombok Utara,” tambah Erwin.

Pimpinan daerah berharap manajemen 4M tidak hanya berhenti sebagai slogan, tetapi diimplementasikan dalam bentuk integritas staf di lapangan. Di tengah keterbatasan fasilitas, kreativitas metode kerja menjadi kunci agar pelayanan penyelamatan tidak terhambat oleh minimnya anggaran atau kerusakan alat.

Evaluasi ini juga menjadi momentum bagi Pemkab KLU untuk melihat sejauh mana serapan anggaran telah memberikan dampak langsung pada keamanan masyarakat. Sinergi antara kebijakan anggaran pusat dan daerah diharapkan menjadi solusi atas tantangan geografis Lombok Utara yang memiliki wilayah kepulauan.

Keselamatan wisatawan di Tiga Gili menjadi taruhan bagi reputasi pariwisata Indonesia di kancah internasional. Oleh karena itu, modernisasi alat pemadam kebakaran dianggap sebagai investasi jangka panjang, bukan sekadar beban pengeluaran daerah semata.

Ke depan, koordinasi lintas sektor akan diperkuat untuk memastikan jalur evakuasi dan titik hidran di kawasan wisata berfungsi dengan baik. Kunjungan Wakil Bupati ini menjadi sinyal kuat bahwa sektor penyelamatan akan menjadi prioritas dalam rencana pembangunan daerah tahun 2026.

Dinas Damkar juga didorong untuk terus melakukan inovasi dalam metode penyelamatan di wilayah perairan. Mengingat mobilitas di Gili terbatas bagi kendaraan besar, pelatihan bagi warga lokal sebagai relawan pemadam kebakaran (Redkar) akan semakin diintensifkan sebagai pendukung armada mini yang diusulkan.

Dengan pengawasan ketat terhadap disiplin pegawai, Pemkab KLU optimis tingkat kebocoran waktu dan keterlambatan respon bencana dapat ditekan seminimal mungkin. Disiplin adalah ruh dari profesi pemadam kebakaran yang tidak mengenal waktu dalam bertugas.

Monitoring ini diakhiri dengan komitmen bersama untuk segera merealisasikan perbaikan sarpras secara bertahap. Pimpinan daerah menegaskan bahwa ketersediaan sarana yang layak adalah hak bagi para petugas yang telah mempertaruhkan nyawa di garis depan pemadaman.

Lombok Utara kini tengah bersiap meningkatkan kelas pelayanan daruratnya. Dengan penguatan fasilitas di kawasan Gili dan pembenahan kantor komando, citra KLU sebagai destinasi wisata yang aman dan tangguh bencana diharapkan semakin kokoh di masa depan.(r15)