Lombok Utara (Getinsidetv.com) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Utara (KLU) bergerak intensif melakukan evaluasi kesiapan program kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk tahun anggaran 2026. Bertempat di Gedung DPRD KLU, Selasa (27/1/2026), jajaran Komisi III menggelar rapat kerja marathon bersama sejumlah dinas teknis.

Rapat koordinasi tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Ketua II DPRD KLU, I Made Kariyasa, S.Pd.H., didampingi Ketua Komisi III, Sutranto, S.H., beserta seluruh anggota komisi yang membidangi pembangunan dan infrastruktur.

Hadir dalam kesempatan tersebut para pimpinan OPD strategis, di antaranya Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dikpora), Kepala Dinas Kesehatan (Dikes), Kepala Dinas Sosial (Dinsos), Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH), serta Kepala Bidang Ekonomi dari instansi terkait.

Wakil Ketua II DPRD KLU, I Made Kariyasa, menekankan bahwa rapat ini bertujuan untuk memastikan bahwa program-program yang telah disusun dalam APBD 2026 benar-benar selaras dengan kebutuhan masyarakat dan siap dieksekusi tepat waktu.

“Kami ingin memastikan setiap rupiah yang dianggarkan memiliki dampak langsung, terutama pada sektor pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Kita tidak ingin ada kendala administratif yang menghambat program di tengah jalan,” tegas Made Kariyasa.

Sementara itu, Ketua Komisi III Sutranto, S.H., memberikan perhatian khusus pada sinkronisasi program lintas sektor. Ia menyoroti keterkaitan antara penanganan masalah sosial (Dinsos) dengan peningkatan standar kesehatan masyarakat serta kualitas lingkungan hidup (DLH).

“Komisi III fokus pada efektivitas pelaksanaan di lapangan. Kami meminta dinas teknis untuk transparan mengenai progres perencanaan mereka, termasuk kesiapan tender proyek fisik agar tidak menumpuk di akhir tahun,” ujar Sutranto.

Dalam rapat tersebut, masing-masing Kepala Dinas memaparkan prioritas program mereka, mulai dari peningkatan sarana pendidikan, pemenuhan jaminan kesehatan masyarakat, penyaluran bantuan sosial tepat sasaran, hingga strategi pengelolaan kebersihan dan lingkungan.

Rapat kerja ini diharapkan menghasilkan kesepahaman antara legislatif dan eksekutif guna mengawal pembangunan Lombok Utara yang lebih terukur, transparan, dan berdampak luas bagi kesejahteraan masyarakat di tahun 2026.(r15)