Lombok Utara, GET Inside tv.com – Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (KLU) kembali menorehkan prestasi gemilang dalam pengelolaan keuangan daerah. Dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) KLU pada Rabu (16/6), Bupati Lombok Utara Dr. H. Najmul Akhyar menjelaskan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024.

Rapat paripurna yang berlangsung di Ruang Sidang DPRD ini dipimpin oleh Ketua DPRD KLU Agus Jasmani didampingi Wakil Ketua I Hakamah, serta disaksikan oleh 26 anggota dewan lainnya. Turut hadir dalam acara tersebut anggota Forkopimda KLU, para Asisten Setda KLU, serta kepala perangkat daerah.

Komitmen Transparansi dan Akuntabilitas Berbuah Opini WTP Beruntun

Dalam penjelasannya, Bupati Najmul Akhyar menegaskan bahwa penyusunan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD merupakan wujud komitmen pemerintah daerah terhadap pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. “Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD bukan hanya sekadar penyusunan laporan, tetapi juga merupakan bagian penting dari siklus pengelolaan keuangan daerah,” ujarnya.

Proses penyusunan laporan ini telah melalui audit ketat oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI selama lebih dari satu bulan. Hasilnya, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) KLU Tahun Anggaran 2024 berhasil meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), yang telah disampaikan BPK RI pada 27 Mei 2025.

“Alhamdulillah, dengan diterimanya Opini WTP atas LKPD tahun anggaran 2024 ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara telah menerima Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) secara berturut-turut untuk yang ke-11 kalinya,” jelas Bupati Najmul.

Prestasi ini, menurut Bupati, tidak lepas dari kerja keras, kerja sama, dan dukungan dari semua pihak. Ia menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya dan menegaskan bahwa tantangan ke depan adalah terus mempertahankan Opini WTP serta meningkatkan kualitas LKPD daerah.

Untuk mempertahankan Opini WTP tersebut, Pemda KLU telah melakukan beberapa upaya, termasuk memaksimalkan penggunaan sistem informasi pengelolaan keuangan secara daring dan mengintegrasikan sistem SIPD dengan sistem keuangan pemda untuk memastikan seluruh transaksi keuangan tercatat dengan baik, dari SKPD hingga pemerintah pusat.

Realisasi APBD 2024: Pendapatan Melampaui Target, Angka Surplus Tercipta

Bupati Najmul juga memaparkan detail Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pendapatan dan Belanja Daerah 2024:

• Pendapatan Asli Daerah (PAD): Dianggarkan sebesar Rp301,41 miliar lebih, terealisasi Rp286,11 miliar lebih atau mencapai 94,92 persen. Meskipun tidak mencapai 100%, PAD mengalami peningkatan signifikan sebesar 26,13 persen (Rp59,41 miliar lebih) dibandingkan tahun sebelumnya, didorong oleh realisasi penerimaan pajak daerah yang mencapai 124,02 persen dari anggarannya.
• Pendapatan Transfer: Dianggarkan Rp856,92 miliar lebih, terealisasi Rp859,64 miliar lebih atau mencapai 100,32 persen. Pendapatan transfer juga meningkat 6,21 persen (Rp50,24 miliar lebih) dibandingkan 2023, dengan realisasi pendapatan bagi hasil antar daerah mencapai 104,25 persen.
• Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah: Meskipun tidak dianggarkan pada TA 2024, terdapat realisasi sebesar Rp74,28 miliar lebih. Jumlah ini merupakan bagian keuntungan pemerintah daerah dari keuntungan bersih PT Amman Mineral Internasional, Tbk. Angka ini jauh lebih tinggi sebesar Rp71,44 miliar lebih dibanding realisasi tahun 2023.

Secara keseluruhan, total pendapatan daerah yang dianggarkan sebesar Rp1,15 triliun lebih berhasil terealisasi Rp1,22 triliun lebih atau tercapai 105,33 persen. Angka ini menunjukkan kenaikan signifikan 17,42 persen (Rp180,96 miliar lebih) dibandingkan realisasi tahun 2023.

Sementara itu, belanja dan transfer daerah dari anggaran sebesar Rp1,17 triliun lebih, terealisasi sebesar Rp1,12 triliun lebih atau 96,13 persen. Realisasi belanja ini mengalami kenaikan 9,94 persen (Rp102,14 miliar lebih) dibandingkan tahun 2023, dengan peningkatan signifikan pada belanja operasi (10,56%) dan belanja modal (10,42%).

“Dari realisasi pendapatan dan belanja tersebut, terjadi surplus sebesar Rp90,74 miliar lebih,” tutup Bupati Najmul. Surplus ini, menurutnya, bersumber dari realisasi pendapatan asli daerah yang melampaui anggaran yang telah direncanakan.(get)