Lombok Utara – Getinsidetv.com –  Aksi unjuk rasa yang digelar oleh Aliansi Pemuda dan Masyarakat Lombok Utara (APMLU) di depan Kantor DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU) pada Senin, 1 September 2025, berjalan dengan damai. Ratusan massa aksi diterima oleh sejumlah anggota DPRD, Wakil Bupati Lombok Utara, dan dikawal oleh aparat keamanan dari Polres Lombok Utara, TNI, dan Satpol PP.

APMLU menyampaikan sembilan poin tuntutan kepada DPRD, di antaranya penolakan kenaikan PBB, penutupan terminal “tikus” di Desa Selengen, evaluasi kinerja DPRD, pengesahan RUU Perampasan Aset, pengawalan anggaran PJU, dan persoalan ekonomi masyarakat. Kordum Aksi, Sopian Hakiki, menyoroti kerugian yang ditimbulkan oleh terminal khusus dermaga Ponton di Desa Selengen, yang dinilai merugikan warga dan daerah, serta minimnya pelibatan sopir lokal.

Ketua LSM Surak Agung, Wira Maya Arnadi, juga meminta DPRD untuk mengawasi rencana kenaikan PBB yang dinilai akan membebani masyarakat yang masih kesulitan secara ekonomi. Ia menegaskan bahwa kebijakan tersebut tidak tepat untuk diterapkan saat ini.

Menanggapi tuntutan tersebut, Wakil Ketua II DPRD KLU, I Made Kariyasa, berkomitmen untuk menindaklanjuti setiap aspirasi yang disampaikan. Ia berjanji akan memperbaiki respons institusi terhadap permohonan hearing dan akan menganggarkan penambahan PJU serta pembangunan gapura batas Lombok Utara – Lobar pada APBD 2026. Ia juga menegaskan bahwa aspirasi yang disampaikan dengan baik akan selalu ditanggapi. Wakil Bupati KLU, Kusmalahadi Syamsuri, merespons tuntutan terkait terminal Ponton dengan menyatakan bahwa jika sarana tersebut terbukti merugikan masyarakat dan merusak lingkungan, maka akan ditutup pada hari itu juga. Jawaban ini disambut baik oleh massa aksi dan mengakhiri orasi. Aksi diakhiri dengan tabur bunga di depan gerbang DPRD sebagai simbol belasungkawa dan harapan akan demokrasi yang lebih baik. (Getmedia)