Lombok Utara, GET Inside tv.com – Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (KLU) mendapat kunjungan penting dari Wakil Kepala I Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP-Taskin) Republik Indonesia, Nanik Sudaryati Deyang, pada Rabu (25/6) di Kantor Bupati. Kunjungan kerja ini menjadi momentum untuk menyelaraskan upaya pengentasan kemiskinan antara pemerintah pusat dan daerah, terutama mengingat status KLU sebagai kabupaten dengan tingkat kemiskinan tertinggi di NTB.

Sekretaris Daerah KLU Anding Duwi Cahyadi memimpin langsung penerimaan kunjungan ini, didampingi Asisten I Setda KLU Atmaja Gumbara, Kepala Bappeda KLU Gatot Sugihartono, Kepala Dinas P2KBPMD Mala Siswandi, Kepala Dinas Sosial Fatturahman, serta sejumlah undangan lainnya.

Perjalanan KLU: Dari Kemiskinan 43% Menuju Optimisme Penurunan

Dalam sambutannya, Sekda Anding Duwi Cahyadi memperkenalkan profil KLU yang akan berusia 17 tahun pada Juli 2025. Sebagai kabupaten termuda di NTB, KLU memiliki lima kecamatan, 43 desa, dan 461 dusun, dengan wilayah geografis yang dikelilingi perbukitan dan pantai, serta berbatasan langsung dengan Lombok Barat dan Lombok Timur.

Anding menjelaskan bahwa sejak pemekaran dari Lombok Barat pada tahun 2008, tingkat kemiskinan KLU mencapai 43,14 persen. Namun, data Badan Pusat Statistik (BPS) terbaru pada tahun 2024 menunjukkan penurunan signifikan menjadi 23,96 persen.

“Meskipun dilihat dari tingkat kemiskinan Lombok Utara masih menjadi daerah termiskin di NTB, dari sisi lain KLU menjadi daerah yang paling aman di NTB,” ungkap Sekda Anding. Ia juga menyampaikan optimisme Pemda KLU untuk terus menurunkan angka kemiskinan dalam lima hingga sepuluh tahun ke depan, dengan harapan mampu melampaui kabupaten dan kota lain di NTB.

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi indikator positif lainnya. Dari Rp120 miliar pada tahun 2020, PAD KLU pada tahun 2024 telah mencapai Rp333 miliar, dengan sektor pariwisata sebagai penyumbang terbesar. “Terima kasih atas kunjungannya, dan selamat datang di Lombok Utara. Semoga kunjungan kerja ini menjadi penyemangat Pemda untuk terus bersinergi mempercepat penurunan angka kemiskinan di daerah,” pungkas Sekda Anding.

BP-Taskin: Hadir dengan Rencana Induk Nasional dan Data Tepat Sasaran

Wakil Kepala I BP-Taskin RI, Nanik Sudaryati Deyang, menjelaskan bahwa BP-Taskin adalah badan baru setingkat kementerian yang langsung berada di bawah naungan Presiden RI. Tugas utamanya adalah membuat Rencana Induk (Rinduk) pengentasan kemiskinan yang akan menjadi program lintas kementerian.

“Data BPS menunjukkan angka kemiskinan nasional kurang lebih 9,8 persen, dan angka kemiskinan ekstrem mencapai 1,57 persen, sesuai dengan perubahan kondisi global dan pandemi COVID-19,” terang Nanik.

Ia menyampaikan apresiasi tinggi kepada Pemda KLU atas optimisme dalam penurunan angka kemiskinan. Nanik menyoroti peningkatan PAD KLU yang luar biasa, dari hanya Rp8 miliar pada tahun 2008 menjadi Rp333 miliar saat ini, sebagai hal positif untuk terus menurunkan, bahkan menghilangkan kemiskinan di Lombok Utara.

“Dengan penurunan angka kemiskinan lebih dari 20 persen sejak tujuh belas tahun lalu, tentu ini adalah hal yang positif. Namun, perlu ditekan lagi angka kemiskinan dengan harapan bisa di bawah rata-rata kemiskinan nasional,” harapnya.

Nanik juga membeberkan beberapa cara yang akan dilakukan Presiden RI dalam menuntaskan kemiskinan di Indonesia, seperti pendirian sekolah rakyat, program Makanan Bergizi Gratis (MBG), serta bantuan sosial lainnya. Ini semua bertujuan untuk mengoptimalkan pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem dengan memastikan ketepatan sasaran dan integrasi program.

“Tentu dengan banyaknya bantuan sosial dari Pemerintah Pusat, pentingnya data yang baik sehingga BLT, Jamsostek, JKN, MBG, sekolah rakyat, dan lainnya sebagai bentuk nyata pemerintah menuntaskan pengentasan kemiskinan di Indonesia dapat tersalurkan dan tepat sasaran kepada masyarakat yang layak mendapatkan,” tutup Nanik, menekankan pentingnya akurasi data.(get)