Lombok Utara (Getinsidetv.com) Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (KLU) menerima kunjungan kerja (Kunker) dari Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Dr. Drs. Agus Fatoni. Kedatangan pejabat tinggi Kemendagri ini diterima langsung oleh Bupati Lombok Utara, Dr. H. Najmul Akhyar, S.H., M.H., bersama Wakil Bupati Kusmalahadi Syamsuri, S.T., M.T., di Lombok Utara pada Sabtu (18/10).

Kunjungan Dirjen Agus Fatoni bertujuan untuk sharing dan bertukar pendapat mengenai isu-isu strategis di Lombok Utara, terutama yang berkaitan dengan pengoptimalan keuangan daerah di tengah kebijakan efisiensi anggaran dari Pemerintah Pusat, serta penataan birokrasi.

Bupati Najmul Akhyar menyampaikan ucapan terima kasih atas kunjungan Dirjen Keuda Kemendagri. “Dengan kehadiran Pak Dirjen, kami mendapatkan informasi yang bisa di-sharing tentang bagaimana kebijakan pusat khususnya dalam efisiensi anggaran guna memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat,” jelasnya.

Bupati Najmul Akhyar menjelaskan strategi Pemda KLU dalam menyikapi kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan oleh Pemerintah Pusat. Strategi utama adalah membangun komitmen seluruh perangkat daerah untuk berinovasi.

Inovasi tersebut berfokus pada pencarian sumber-sumber pendapatan baru di berbagai sektor, mulai dari peningkatan pariwisata, pengembangan sumber daya manusia, hingga ekspor hasil bumi daerah.

Bupati menyebutkan salah satu hasil nyata dari inovasi peningkatan pendapatan ini. “Beberapa waktu yang lalu pemerintah daerah KLU telah melakukan business matching ekspor cengkeh dan mete mencapai nilai 11,2 Milyar,” tandasnya, menunjukkan langkah konkret Pemda KLU.

Dirjen Keuda Kemendagri, Agus Fatoni, menyampaikan apresiasi kepada seluruh perangkat daerah KLU yang hadir. Beliau menilai pertemuan seperti ini sangat penting. “Hal ini juga menunjukkan komitmen dan semangat dari Pemda KLU dalam melayani masyarakat,” katanya.

Dirjen Fatoni menekankan bahwa untuk menyikapi efisiensi anggaran dari Pusat, daerah perlu melakukan optimalisasi di berbagai sektor, seperti pendidikan, pariwisata, serta pajak. “Anggaran dari pusat dapat dioptimalkan pemanfaatannya oleh daerah,” pesannya.

Beliau juga memberikan kunci penting dalam perencanaan anggaran daerah. “Perlunya update data di daerah sehingga anggaran dari pusat dapat turun, dan membuat perencanaan yang matang dan menjadi fokus sesuai dengan RPJMD dan visi kepala daerah,” tegasnya.

Dirjen Kemendagri menyoroti peran penting Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam mewujudkan visi kepala daerah. OPD harus mampu menerjemahkan visi tersebut menjadi program kegiatan yang konkret.

Hal ini krusial agar program kerja yang dijalankan OPD benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dalam perjalanan waktu. “Di mana peran penting harus diambil oleh OPD dan harus mampu menerjemahkan setiap visi dalam sebuah program kegiatan sehingga dalam perjalanan waktu hasil akan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” jelas Dirjen.

Dirjen Agus Fatoni juga memberikan apresiasi moral kepada Pemda KLU yang dinilai mampu membangun optimisme di tengah berbagai tantangan. “Apresiasi juga saya sampaikan kepada Pemda KLU yang telah membangun optimisme dalam kondisi apapun, harus bangkit untuk mencari solusi setiap permasalahan,” tuturnya.

Selain keuangan, isu penataan birokrasi juga menjadi fokus diskusi. Dirjen menekankan bahwa birokrasi harus sejalan dan searah dengan visi kepala daerah agar setiap program dapat diwujudkan secara efektif.

Dirjen Fatoni menyarankan agar Kepala Daerah tidak ragu melakukan evaluasi birokrasi. “Evaluasi atau penyegaran birokrasi perlu dilakukan oleh setiap kepala daerah agar setiap program bisa terlaksana dengan baik,” katanya.

Kunjungan Dirjen Bina Keuda Kemendagri ini memberikan arahan strategis yang jelas bagi Pemda KLU. Dengan komitmen terhadap inovasi pendapatan, perencanaan yang fokus pada RPJMD, serta penataan birokrasi yang profesional, Lombok Utara diharapkan mampu mengoptimalkan anggaran daerah demi meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mencapai kesejahteraan masyarakat.(r15)