Lombok Utara (Getinsidetv.com) Bupati Lombok Utara (KLU), Dr. H. Najmul Akhyar, S.H., M.H., menghadiri Rapat Percepatan Investasi Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang dipimpin langsung oleh Gubernur NTB, Dr. Lalu Muhammad Iqbal. Rapat yang mempertemukan seluruh kepala daerah se-NTB ini digelar di Ruang Rapat Kantor Pusat Bank NTB Syariah pada Kamis (16/10).

Dalam laporannya, Kepala DPMPTSP Provinsi NTB, H. Irnadi Kusuma, S.STP., M.E., menuturkan bahwa target investasi NTB mencapai sekitar Rp61,9 triliun. Realisasinya pada triwulan ketiga telah menyentuh angka 80,2 persen, didorong oleh potensi besar dari sektor pariwisata, pertanian, hingga tambang.

Irnadi Kusuma menyebutkan tiga daerah penyumbang realisasi terbesar, yakni Kabupaten Sumbawa Barat (Rp36,3 Triliun), Kabupaten Lombok Tengah (Rp5,5 Triliun), dan Kota Mataram (Rp1,6 Triliun). Sementara itu, tiga daerah dengan serapan terendah adalah Kota Bima, Kabupaten Bima, dan Kabupaten Lombok Timur.

Kepala DPMPTSP NTB secara spesifik menyoroti kendala investasi di KLU. Beliau menyebut bahwa masalah investasi di Tiga Gili terhambat disebabkan status kawasan Gili Trawangan, Meno, dan Air (Gili Tramena) yang masih menjadi kawasan konservasi, sehingga sangat mempengaruhi proses perizinan usaha dan investasi.

Gubernur NTB, Muhammad Iqbal, dalam arahannya menekankan bahwa realisasi investasi tidak dapat dicapai sendiri oleh provinsi. “Karna terkait percepatan investasi, provinsi tidak bisa berdiri sendiri namun membutuhkan kerjasama antar kabupaten dan kota di NTB,” katanya.

Gubernur mengakui, meskipun realisasi akumulatif telah menyentuh angka 80 persen, angka tersebut didominasi oleh sektor tambang. “Jika hanya mengejar perspektif angka bukan merupakan hal yang sulit, namun Pemprov tidak boleh terbuai akan hal itu, karena dampak yang diberikan tidak nyata bagi daya beli masyarakat,” tandasnya.

Gubernur M. Iqbal mendorong agar perhatian mulai diarahkan pada sektor non-tambang yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat. “Namun kita perlu mulai memberikan perhatian pada sektor non-tambang seperti pertanian dan pariwisata,” pesannya.

Gubernur menjelaskan tiga isu utama yang menjadi keluhan para investor, yaitu kepastian hukum (termasuk status tanah), isu sosial (persiapan sosial dan rekayasa sosial), dan isu perizinan.

Terkait perizinan, Gubernur menyarankan agar daerah bersikap proaktif. “Saya menyarankan kepada daerah agar perizinan perlu dipercepat dengan cara proaktif untuk mempermudah investasi di wilayah masing-masing,” pintanya.

Bupati Najmul Akhyar lantas memaparkan kondisi dan upaya investasi di KLU. Beliau menyebut nilai investasi di KLU telah mencapai Rp7,654 Triliun. Pemda KLU pun aktif mencari peluang melalui pola kerja sama ekspor impor.

Bupati Najmul merinci beberapa kegiatan yang baru saja diselenggarakan Pemda KLU untuk mendukung ekspor dan impor, diantaranya business matching yang berhasil menghasilkan nilai Rp11,6 miliar, Expo Global Event North Lombok, serta pelepasan ekspor cengkeh ke pasar internasional.

Upaya mencari peluang baru juga dilakukan dengan melepas petani kurma untuk mengikuti pameran di Abu Dhabi, yang diharapkan mampu memberikan peluang investasi baru bagi Lombok Utara di sektor agrowisata.

Bupati Najmul kembali menegaskan bahwa potensi investasi terbesar di KLU, yaitu pariwisata, terhambat oleh konflik regulasi. “Puluhan tahun kawasan Gili sebagai daerah pariwisata, namun sejak keluarnya peraturan yang merubah status kawasan Gili menjadi kawasan konservasi menyebabkan banyak permasalahan dalam pengambilan keputusan dan investasi,” ungkapnya.

Bupati Najmul berharap Rapat Percepatan Investasi ini dapat menjadi momentum untuk menyelesaikan konflik regulasi yang menghambat Tiga Gili. “Bupati Najmul juga berharap dengan adanya kegiatan percepatan investasi dapat memberikan solusi atas permasalahan yang sedang dihadapi Lombok Utara,” jelasnya.

Rapat yang dipimpin Gubernur NTB ini menegaskan bahwa kerja sama antar-daerah dan penyelesaian isu hukum, terutama status Tiga Gili, adalah kunci agar investasi di sektor non-tambang dapat berjalan lancar. Hal ini diharapkan mampu memberikan manfaat nyata dan langsung bagi kemajuan dan daya beli masyarakat Lombok Utara.(r15)