Lombok Utara (Getinsidetv.com) Persoalan pengelolaan sampah di Kabupaten Lombok Utara (KLU) masih menjadi pekerjaan rumah (PR) yang akut bagi pemerintah daerah. Meski komitmen apresiasi terhadap petugas kebersihan ditingkatkan, kinerja Unit Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R) di KLU masih jauh dari optimal, bahkan cenderung terseok-seok.

Dari total 19 unit TPS3R dan satu Bank Sampah Induk (BSI) di Desa Malaka, tercatat enam unit TPS3R tidak beroperasi sama sekali. Sementara 13 unit lainnya yang berstatus aktif, belum mampu berjalan maksimal.

Kabid Persampahan dan Limbah B3 KLU, Samsul Hadi, mengakui kondisi kritis tersebut. Enam unit TPS3R yang mati total berada di Desa Sambik Elen, Sokong, Kayangan, Gondang, Segara Katon, dan Pemenang Timur.

Samsul menjelaskan, penyebab ketidakfungsian TPS3R sangat beragam, meliputi kendala teknis dan non-teknis. Masalah dimulai dari keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dan minimnya pengetahuan pengelola dalam mengoperasikan alat.

“Bahkan ada TPS3R yang tidak bisa diakses kendaraan roda tiga karena jalan sempit, serta lokasinya berdekatan dengan permukiman sehingga ditolak masyarakat,” ungkap Samsul, Senin (29/9/2025).

Lebih jauh, ia menyebut TPS3R yang masih berjalan pun umumnya hanya mampu mengolah sampah sampai tahap pemilahan. Sisa sampah residu yang masif tersebut kemudian terpaksa diangkut langsung oleh dinas ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

Situasi diperparah dengan adanya disharmoni antara pengelola TPS3R di lapangan dengan pemerintah desa setempat, yang turut memperumit situasi koordinasi dan operasional harian.

“Pengelolaan sampah kita belum maksimal. Sebagian besar hanya bisa memilah, sisanya kami yang harus menanggung untuk dibawa ke TPA,” ujarnya, menyoroti beban besar yang ditanggung Dinas Lingkungan Hidup.

Menyadari beratnya pekerjaan ini, Pemda KLU mengambil langkah apresiasi. Honor bagi pengelola di 13 unit TPS3R yang aktif akan dinaikkan dari Rp1 juta menjadi Rp2 juta per bulan pada APBD Perubahan 2025.

Peningkatan honor sebesar 100 persen ini menjadi bentuk penghargaan moral. “Orang yang bekerja di kantor dengan pakaian rapi bisa digaji, maka yang bekerja di TPS3R dengan kondisi kotor dan berhadapan dengan bau busuk sepatutnya juga mendapatkan penghargaan,” jelas Samsul.

Samsul membeberkan bahwa volume sampah di Lombok Utara mencapai angka yang fantastis, yakni 108,79 ton per hari. Sumber terbesar berasal dari rumah tangga dengan dominasi sampah sisa makanan mencapai 60 persen, disusul sampah plastik sebesar 15 persen.

Untuk menekan timbulan sampah organik yang dominan, pemerintah daerah berencana mendorong penggunaan tong kompos di setiap dusun, sebagai upaya agar masyarakat mulai memilah dan mengolah sampah organik dari rumah tangga.

Namun, Samsul juga berharap ada intervensi serius dari Pemda yang melampaui sekadar honor. Ia mendesak adanya dukungan dalam pemasaran produk hasil olahan TPS3R.

Ia mencontohkan model sukses di Banyumas, di mana pemerintah daerah tidak hanya memberi honor, tetapi juga membeli hasil produksi TPS3R. “Model seperti ini bisa menjadi solusi keberlanjutan,” tutupnya.

Sementara itu, Kepala Desa Segara Katon, Ramdhan, membenarkan bahwa TPS3R di desanya belum berfungsi. Ia mengeluhkan persoalan klasik yang sama: sulitnya mencari orang yang mau bekerja secara serius di TPS3R, meski honor sudah dijanjikan naik.

“Kami masih merekrut anak yang benar-benar mau bekerja,” ujarnya singkat, mengindikasikan krisis SDM yang serius dalam sektor persampahan.(r15)