Lombok Utara – GET Inside – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Utara dan Pemerintah Kabupaten Lombok Utara menunjukkan sinergi kuat mereka dalam mengelola kebijakan fiskal daerah. Sinergi tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Rapat paripurna bersejarah ini berlangsung di Ruang Sidang DPRD KLU pada Jumat (12/9/2025).

Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Lombok Utara, Agus Jasmani, dan dihadiri oleh Wakil Bupati Lombok Utara, Kusmalahadi Syamsuri, S.T., M.T., beserta jajaran anggota dewan, para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Kehadiran lengkap seluruh elemen ini menegaskan komitmen bersama dalam menyelaraskan arah pembangunan daerah.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua DPRD Agus Jasmani menyampaikan apresiasi tinggi kepada seluruh anggota dewan atas kerja keras mereka dalam membahas dokumen KUA-PPAS. Beliau menekankan pentingnya komitmen bersama antara legislatif dan eksekutif untuk mewujudkan Lombok Utara yang lebih maju. “Penandatanganan nota kesepakatan ini menjadi tonggak penting dalam perencanaan pembangunan daerah,” ujar Agus Jasmani. Ia menambahkan bahwa dokumen ini akan menjadi landasan kuat untuk penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, yang nantinya akan dibahas lebih mendalam.

Prioritaskan Kebutuhan Masyarakat dan Infrastruktur

Nota kesepakatan KUA-PPAS perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 menjadi respons strategis pemerintah daerah dalam menyesuaikan kebijakan fiskal dengan kondisi aktual, terutama untuk memastikan program prioritas tetap berjalan sesuai kebutuhan masyarakat. Dokumen ini menjadi pedoman untuk mengalokasikan anggaran pada sektor-sektor kunci, seperti infrastruktur dasar, pelayanan publik, pendidikan, dan kesehatan. Selain itu, penguatan ekonomi daerah juga menjadi salah satu fokus utama untuk mendorong pertumbuhan dan kesejahteraan.

Rapat paripurna ini berlangsung dengan tertib dan khidmat, menunjukkan eratnya kolaborasi antara kedua lembaga dalam merumuskan arah pembangunan. Dengan adanya kesepakatan KUA-PPAS perubahan APBD 2025, diharapkan pembangunan di Lombok Utara dapat lebih terarah, transparan, dan mampu menjawab tantangan yang dihadapi masyarakat secara efektif. Momen ini juga menjadi bukti nyata bahwa DPRD dan Pemerintah Kabupaten Lombok Utara bersatu padu dalam membangun fondasi yang kokoh untuk masa depan daerah.(r15)