Lombok Utara – Getinsidetv.com –  Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (KLU) bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) KLU secara resmi menandatangani Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk APBD Tahun Anggaran 2026 pada Jumat (29/8). Penandatanganan ini dilakukan dalam rapat paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD KLU Agus Jasmani dan Wakil Ketua II I Made Karyase, serta dihadiri oleh Bupati Lombok Utara Dr. H. Najmul Akhyar, SH., MH., dan Wakil Bupati Kusmalahadi Syamsuri.

Dalam laporan Badan Anggaran (Banggar) DPRD KLU yang disampaikan oleh Zakaria Abdillah, SH.I, disebutkan bahwa pembahasan KUA-PPAS dilakukan sesuai amanat PP Nomor 12 Tahun 2019. Hasilnya, pendapatan daerah tahun anggaran 2026 ditetapkan sebesar Rp1,189 triliun, dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp341,61 miliar, menunjukkan kenaikan dari target awal Rp303,21 miliar sesuai RPJMD 2025–2029, serta dana transfer sebesar Rp847,44 miliar.

Belanja daerah disepakati sebesar Rp1,184 triliun, dengan fokus pada belanja operasi, belanja modal, dan pembiayaan pembangunan. Pengeluaran pembiayaan ditetapkan Rp5 miliar untuk penyertaan modal pada PT Bank NTB Syariah, PDAM Amerta Dayan Gunung, dan PT Tata Tunaq Berkah. Beberapa penyesuaian belanja meliputi rasionalisasi belanja barang dan jasa, peningkatan belanja modal jalan dan irigasi, serta alokasi belanja modal tanah untuk pengadaan lahan penunjang pariwisata di Teluk Nare yang akan dibahas kembali pada APBD induk.

Belanja bangunan dan gedung sebesar Rp98,13 miliar diarahkan untuk pembangunan sejumlah kantor perangkat daerah, rumah sakit, puskesmas, sekolah, hingga fasilitas umum lainnya. Zakaria Abdillah menegaskan bahwa Banggar telah mendalami kebijakan pendapatan dan belanja daerah tahun 2026, termasuk penyelarasan dengan visi-misi Bupati dalam RPJMD serta keselarasan dengan RPJMD provinsi dan nasional.

Kesepakatan KUA-PPAS ini diharapkan dapat menjadi landasan kuat bagi pembangunan Kabupaten Lombok Utara di tahun 2026, dengan fokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan di berbagai sektor.