

Genjot Kepatuhan Wajib Pajak, Bapenda Lombok Utara Berikan Insentif kepada Petugas Penagih PBB-P2
Lombok Utara (Getinsidetv.com) — Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Lombok Utara (KLU) terus tancap gas memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui berbagai terobosan strategis di lapangan. Setelah sukses mencatatkan capaian positif dengan melampaui target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Bapenda KLU kini menggencarkan sosialisasi perpajakan menyeluruh hingga ke tingkat kecamatan sekaligus membidik potensi pajak baru dari sektor wisata menyelam (diving).
Kepala Bapenda Kabupaten Lombok Utara, Tri Darma Sudiana, S.STP., (11/11) mengungkapkan bahwa keberhasilan menembus target PBB-P2 tidak lepas dari penerapan strategi stimulan berupa alokasi insentif bagi para petugas pemungut pajak di lapangan. Kebijakan ini dirancang khusus untuk memacu motivasi dan etos kerja kolektor di tingkat desa hingga dusun agar lebih aktif melakukan penagihan langsung secara door-to-door menjangkau wajib pajak dari wilayah pesisir hingga perbukitan.
“Langkah ini menjadi motor penggerak bagi rekan-rekan petugas di lapangan. Dengan adanya pembagian insentif dari realisasi pemungutan PBB, etos kerja petugas meningkat drastis dan langsung berdampak pada terlampauinya target penerimaan PBB kita,” ujar Tri Darma di Tanjung.
Selain mengandalkan pola jemput bola dan sinergi digitalisasi layanan perpajakan untuk menekan kebocoran potensi pajak, Bapenda KLU kini mulai melakukan sosialisasi intensif di seluruh kecamatan dengan melibatkan pemerintah desa dan aparat kewilayahan. Langkah ini menyasar berbagai jenis pajak daerah, mulai dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), hingga evaluasi berkelanjutan terhadap pendataan PBB-P2.
Menurut Tri Darma, sosialisasi masif tersebut sangat mendesak untuk meluruskan mispersepsi yang masih kerap ditemui di kalangan pelaku usaha dan masyarakat. Sebagian wajib pajak masih menganggap bahwa pungutan pajak merupakan potongan yang diambil pemerintah dari hak keuntungan mereka, padahal pajak tersebut merupakan dana titipan dari konsumen.
Ia mencontohkan mekanisme pada pajak jasa penginapan: apabila tarif kamar dipatok sebesar Rp400 ribu ditambah pajak 10 persen, maka konsumen membayar total Rp440 ribu. “Selisih Rp40 ribu tersebut merupakan pajak dari konsumen dan wajib disetorkan kepada pemerintah daerah,” tegasnya meluruskan pemahaman para pengelola akomodasi wisata.
Validasi data wajib pajak pun menjadi fokus utama, terutama di Kecamatan Pemenang dan kawasan wisata pesisir yang memiliki aktivitas ekonomi tinggi namun masih menyisakan potensi yang belum tercatat. Tri Darma mengungkapkan temuan di kawasan wisata Nipah, di mana terdapat vila yang telah beroperasi tetapi belum melaporkan aktivitas usahanya, sehingga petugas lapangan bersama kepala dusun setempat harus turun langsung melakukan pencatatan dan pendataan ulang.
Di samping menertibkan wajib pajak konvensional, Bapenda KLU juga tengah mengkaji secara serius potensi penerimaan jangka panjang dari sektor wisata bahari, khususnya aktivitas wisata bawah laut atau diving. Tingginya arus wisatawan yang melakukan penyelaman di kawasan Tiga Gili (Gili Trawangan, Gili Meno, dan Gili Air) dinilai menyimpan potensi fiskal yang sangat menjanjikan bagi kemandirian daerah.
“Kami sudah berkonsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan terkait rencana pemungutan pajak dari aktivitas diving. Kita mencoba memasukkan karena setelah kita konsultasi, itu diperbolehkan untuk dipungut,” tandas Tri Darma.
Seluruh dana yang berhasil dihimpun dari optimalisasi sektor perpajakan ini nantinya akan dikembalikan sepenuhnya kepada masyarakat Lombok Utara dalam bentuk percepatan pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan kualitas layanan publik, serta program penguatan ekonomi kerakyatan yang merata di seluruh kecamatan.(r15)
Share this content:



















Post Comment
Anda harus masuk untuk berkomentar.