HUT PGRI dan KORPRI di KLU: Bupati Najmul Tekankan Perlindungan Hukum Guru di Tengah Era Transformasi Digital
Lombok Utara (Getinsidetv.com) Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (KLU) menggelar upacara gabungan yang khidmat untuk memperingati dua hari besar nasional. Bupati Lombok Utara, Dr. H. Najmul Akhyar, S.H., M.H., bertindak sebagai Inspektur Upacara (Irup) Peringatan HUT PGRI ke-80 yang dirangkaikan dengan HUT KORPRI ke-54.
Upacara dilaksanakan di Lapangan Umum Gondang, Kecamatan Gangga, pada 25 November. Acara dihadiri oleh jajaran lengkap Forkopimda KLU, Pj. Sekretaris Daerah Sahabudin, S.Sos., M.Si, para kepala OPD, seluruh Camat, Kepala Sekolah se-KLU, serta perwakilan siswa.
Upacara ini diikuti oleh seluruh Guru mulai dari jenjang SD, SMP, hingga SMA se-KLU, serta seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemda KLU, dan perwakilan siswa-siswi sekolah di Kecamatan Gangga, mencerminkan kesatuan korps ASN dan pendidik.
Dalam amanatnya, Bupati Najmul membacakan Sambutan Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia, Prof. Dr. Teguh Sumarno, M.Pd. Sambutan tersebut menguatkan kembali semangat pengabdian dan keikhlasan para pendiri PGRI di usia ke-80.
Ketua Umum PGRI menyoroti bahwa dunia pendidikan terus mengalami perubahan yang masif. Perkembangan kecerdasan buatan (AI), transformasi digital, dan tuntutan keterampilan abad ke-21 mengharuskan para guru untuk tidak berhenti belajar.
Bupati mengajak seluruh guru Indonesia untuk terus berinovasi, belajar sepanjang hayat, berkolaborasi lintas bidang, serta memiliki pola pikir bertumbuh (growth mindset). Sikap ini krusial agar guru siap menghadapi tantangan zaman yang dinamis.
Amanat tersebut menekankan bahwa pendidikan yang berkualitas akan terwujud manakala guru sebagai aktor utama pendidikan mendapat perhatian serius dalam hal peningkatan kesejahteraan, peningkatan kompetensi, dan perlindungan hukum.
Sorotan tajam diberikan pada maraknya kasus guru di berbagai daerah yang mengalami kekerasan, dilaporkan, dan diproses hukum di pengadilan. Fenomena ini menunjukkan lemahnya perlindungan guru saat menjalankan profesinya mendidik anak bangsa.
“Jangan ada lagi guru yang tersandung kasus hukum saat menunaikan tugasnya, negara harus melindungi guru saat menjalankan tugasnya mendidik anak bangsa,” tegas Bupati Najmul, menyuarakan desakan dari organisasi profesi.
Bupati berharap pemerintah bersama DPR dapat memasukkan norma-norma hukum tentang perlindungan guru dalam RUU tersendiri. RUU ini dimaksudkan untuk melindungi dunia pendidikan secara menyeluruh: guru, siswa, dan tenaga kependidikan agar terbebas dari kekerasan.
PGRI juga diingatkan untuk berperan sebagai kekuatan moral intelektual para guru, pendidik, dan tenaga kependidikan dalam memperjuangkan harkat dan martabat anggotanya.
PGRI didorong untuk mengedepankan sikap terbuka, inklusif, dengan memegang teguh etika, merawat, dan mengedepankan karakter bangsa yang silih asih, asah, dan asuh dalam spirit organisasi yang mandiri, unitaristik, inklusif, dan nonpartisan.
Usai upacara, kegiatan dilanjutkan dengan pemberian penghargaan. Tanda Kehormatan Satya Lencana Karya Satya diserahkan kepada tiga ASN berprestasi, yaitu Haitul Masnawati, S.Pd., Faitina Argarini, dan Denda Patma Herawati, S.STP.
Penghargaan juga diberikan kepada para Guru Purna Tugas di masing-masing kecamatan, sebagai bentuk penghormatan atas pengabdian mereka. Selain itu, diberikan penghargaan kepada Juara FTBI tingkat Provinsi NTB serta Juara PORSENIJAR Tingkat Kabupaten.
Peringatan HUT PGRI dan KORPRI di KLU ini menjadi momentum evaluasi dan penguatan komitmen Pemda. Melalui desakan legislasi perlindungan guru dan pemberian apresiasi, Lombok Utara menegaskan prioritasnya pada peningkatan kesejahteraan dan kualitas SDM pendidikan di tengah tantangan zaman yang semakin kompleks.(r15)
Share this content:




Post Comment