Lombok Utara – Penurunan angka kemiskinan sebesar 3,22% menjadi sorotan utama Fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Lombok Utara. Angka yang melorot dari 23,96% menjadi 20,74% pada tahun 2025 itu dinilai sebagai capaian signifikan yang patut diapresiasi. Meski demikian, Fraksi Demokrat mengingatkan pemerintah daerah untuk tidak berpuas diri dan terus melanjutkan program-program pengentasan kemiskinan secara konsisten.

Hal ini disampaikan Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD KLU, Ardianto, dalam pandangan umum fraksinya terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun Anggaran 2025 pada (23/9). “Penurunan angka kemiskinan… adalah sebuah pencapaian yang cukup tinggi. Kami dari Fraksi Demokrat memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas kerja keras semua pihak,” ujar Ardianto dalam forum resmi tersebut.

Pernyataan ini menunjukkan bahwa Fraksi Demokrat memandang serius keberhasilan pemerintah, namun tetap menuntut adanya keberlanjutan.

Ardianto menegaskan bahwa capaian ini bukanlah akhir dari perjuangan. Ia menekankan bahwa angka statistik harus diterjemahkan menjadi dampak nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat. “Keberhasilan ini tidak boleh membuat kita lengah. Justru harus menjadi motivasi untuk terus melakukan langkah-langkah konkret dan berkelanjutan, agar dampaknya benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” tambahnya.

Menurutnya, pemerintah daerah perlu terus memperkuat sinergi dengan berbagai elemen masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Kolaborasi ini sangat krusial dalam menciptakan program-program pro-rakyat yang lebih efektif.

Ia mencontohkan, program-program bantuan sosial harus tepat sasaran. Selain itu, pemerintah juga harus membuka lebih banyak peluang ekonomi bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang berada di garis kemiskinan. Pelatihan keterampilan, akses permodalan, dan pendampingan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) harus digencarkan.

Fraksi Demokrat juga mendorong agar alokasi anggaran dalam APBD-P 2025 benar-benar memprioritaskan sektor-sektor yang memiliki dampak langsung pada pengentasan kemiskinan. Infrastruktur dasar seperti jalan dan air bersih harus dipastikan tersedia, karena hal itu menjadi fondasi penting bagi peningkatan kesejahteraan.

Lebih lanjut, Ardianto mengingatkan pemerintah agar tidak hanya fokus pada pembangunan fisik. Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui sektor pendidikan dan kesehatan juga harus diperhatikan. Angka kemiskinan sering kali berkorelasi dengan rendahnya tingkat pendidikan dan kesehatan.

Peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan dan kesehatan juga harus menjadi bagian dari program pengentasan kemiskinan. Fraksi Demokrat berharap, sinergi yang kuat antara legislatif dan eksekutif dapat terus terjalin untuk mencapai target yang lebih baik di tahun-tahun mendatang.

Komitmen ini tidak hanya ditunjukkan melalui pernyataan di ruang sidang, tetapi juga melalui kerja sama nyata di lapangan. Fraksi Demokrat siap mendukung program-program pemerintah yang berpihak pada rakyat miskin, serta memberikan masukan konstruktif demi perbaikan berkelanjutan.

Pernyataan dari Ketua Fraksi Demokrat ini menjadi cerminan dari semangat oposisi yang konstruktif. Mereka tidak hanya mengkritik, tetapi juga memberikan apresiasi atas capaian positif, sekaligus mendorong pemerintah untuk terus bergerak maju.

Dengan adanya pengawasan dan masukan dari legislatif, diharapkan pemerintah daerah dapat lebih optimal dalam menjalankan program-programnya, sehingga target penurunan angka kemiskinan yang lebih ambisius di masa depan dapat tercapai.(r15)