Laut Sehat 2029: Tiga Gili Jadi Modeling Pengelolaan Sampah Pulau Kecil Nasional

Lombok Utara (Getinsidetv.com) – Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (KLU) memperkuat komitmennya menjadikan Gili Trawangan, Gili Meno, dan Gili Air (Gili Matra) sebagai kawasan pariwisata bebas sampah. Komitmen ini diwujudkan melalui Rapat Koordinasi (Rakor) strategis bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang membahas tuntas penanganan sampah Gili Matra, Kamis (23/10).

Rakor yang diselenggarakan Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) Kupang Satker Gili Matra berkolaborasi dengan KKP RI ini menjadi langkah penting mendukung program nasional Laut Sehat Bebas Sampah 2029. Acara dibuka langsung oleh Bupati Lombok Utara, Dr. H. Najmul Akhyar, SH., MH, di Kantor Bupati.

Hadir dalam pertemuan krusial tersebut Direktur Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil KKP, Dr. Ahmad Aris, SP., M.Si, mendampingi Kepala Dinas Lingkungan Hidup KLU, Husnul Ahadi, serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya. Kolaborasi ini menandakan fokus pusat dan daerah dalam menyelamatkan aset wisata unggulan.

Bupati Najmul Akhyar menegaskan bahwa Tiga Gili adalah aset terbesar yang dimiliki KLU, yang sangat membutuhkan perhatian serius dan komprehensif dari semua pihak, terutama terkait isu lingkungan.

“Permasalahan sampah di Gili Matra merupakan hal yang harus disikapi secara serius oleh pemerintah,” kata Bupati, menyoroti urgensi penanganan masalah ini yang kerap menjadi keluhan wisatawan.

Najmul mengakui bahwa persoalan sampah di Gili Matra dipicu oleh beberapa faktor, salah satunya adalah kurangnya sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang memadai untuk kawasan kepulauan yang terisolir.

Oleh karena itu, kehadiran KKP di Lombok Utara diharapkan dapat membawa solusi yang transformatif dan berbasis teknologi. “Kami berharap permasalahan yang ada di Gili Matra dapat terjawab dengan kehadiran Kementerian Kelautan dan Perikanan di Lombok Utara,” harapnya.

Menanggapi permintaan Pemda, Direktur Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil KKP, Ahmad Aris, menjamin bahwa kolaborasi ini adalah bagian dari target nasional laut bebas sampah pada tahun 2029.

Aris menjelaskan, Gili Matra hingga kini masih berstatus sebagai daerah konservasi yang dikelola langsung oleh KKP. Oleh sebab itu, sinergi antara KKP, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan sangat diperlukan demi mewujudkan ekosistem laut yang bersih.

Program KKP tersebut, lanjut Aris, berfokus pada sumber-sumber utama penghasil sampah, termasuk sampah yang berasal dari muara sungai, kawasan pesisir, pelabuhan, aktivitas laut, dan yang terpenting, pulau-pulau kecil seperti Gili Matra.

KKP menunjuk Gili Matra sebagai kawasan modeling (percontohan) bagi penanganan sampah di pulau-pulau kecil lainnya di Indonesia. Status Gili Matra sebagai kawasan konservasi sekaligus destinasi pariwisata menjadikannya lokasi ideal untuk intervensi model.

Penanganan sampah di Gili Matra akan diawali dengan tahapan fundamental, yakni pemetaan data yang akurat. “Sehingga intervensi dapat dilakukan dengan tepat sasaran,” tutur Aris, menegaskan pentingnya pendekatan berbasis data.

Sebagai bantuan konkret, KKP berjanji akan memberikan bantuan berupa alat insinerator yang telah lulus uji kelayakan lingkungan. Teknologi ini diharapkan mampu mengelola sampah dengan baik dan efisien.

“Tujuan pemberian alat insinerator ini adalah menghindari penumpukan sampah yang ekstrem yang selama ini menjadi persoalan di Tiga Gili,” jelasnya.

Target ambisius KKP dan Pemda KLU adalah menjadikan Gili Matra sebagai kawasan “zero waste”. Ini mencakup penyelesaian tuntas sampah yang telah menumpuk lama, sekaligus mekanisme penanganan yang efektif untuk sampah yang dihasilkan setiap hari.

Untuk mendukung keberlanjutan program ini, KKP juga menyoroti pentingnya aspek regulasi. Diharapkan pemerintah daerah dapat segera menerbitkan Peraturan Bupati (Perbup) yang akan memberikan penekanan dan landasan hukum kuat mengenai pengelolaan sampah terpadu di Lombok Utara.(r15)