Fasilitas Sekretariat Tetap Jadi Sorotan, Dewan Pendidikan Minta Rotasi Guru Dilakukan Secara Proporsional Tanpa Bebani Tenaga Pendidik.

Lombok Utara (Getinsidetv.com) Sektor pendidikan Kabupaten Lombok Utara (KLU) menuntut perhatian serius dari lembaga legislatif, terutama terkait optimalisasi anggaran dan kesejahteraan tenaga pendidik. Tuntutan ini disampaikan langsung oleh Dewan Pendidikan KLU dalam hearing resmi dengan Komisi III DPRD pada Senin (20/10). Fokus utama yang disuarakan adalah pentingnya pengalokasian anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBD agar benar-benar dioptimalkan untuk menyejahterakan guru, khususnya yang berstatus honorer di sekolah negeri maupun swasta. Wakil Ketua Dewan Pendidikan KLU, Tarna, menegaskan bahwa nasib para guru honorer harus menjadi prioritas kebijakan daerah, mengingat peran vital mereka dalam proses belajar mengajar. Pengoptimalan anggaran tersebut, menurut Dewan Pendidikan, sangat mungkin diwujudkan melalui skema Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA), yang diharapkan dapat memberikan peningkatan insentif dan motivasi kerja bagi para guru.

Dalam pertemuan tersebut, Dewan Pendidikan KLU menyampaikan sejumlah aspirasi strategis yang menyangkut fungsi dan peran mereka sebagai mitra kerja pemerintah daerah. Tarna menyoroti kendala mendasar yang dihadapi, yaitu ketiadaan fasilitas sekretariat tetap yang representatif, yang dinilai menghambat kelancaran koordinasi dan operasional lembaga. Oleh karena itu, Dewan Pendidikan secara resmi meminta dukungan penuh dari pemerintah daerah dan DPRD agar fasilitas sekretariat dapat segera disediakan. Selain masalah fasilitas fisik, Tarna juga menekankan pentingnya perhatian terhadap penganggaran operasional Dewan Pendidikan itu sendiri. “Kaitan dengan penganggaran, kami berharap diperhatikan karena Dewan Pendidikan ini mitra kerja pemerintah daerah,” ujar Tarna, menegaskan bahwa dukungan finansial adalah kunci agar mereka dapat menjalankan fungsi pengawasan dan pemberian masukan secara efektif.

Tidak hanya isu kesejahteraan dan fasilitas, Dewan Pendidikan juga menyinggung aspek manajerial dalam pengelolaan sumber daya manusia (SDM) pendidikan, terutama terkait penataan dan rotasi guru. Dewan Pendidikan mendesak agar penempatan dan pemindahan tenaga pendidik dilakukan secara profesional dan proporsional, dengan mempertimbangkan aspek geografis dan kemanusiaan agar tidak membebani guru. Tarna memberikan contoh konkret mengenai ketidakadilan dalam penugasan: “Misalnya guru yang rumahnya di Kecamatan Bayan jangan dipindah ke Pemenang, atau sebaliknya,” imbuhnya. Tuntutan ini merefleksikan pentingnya kebijakan penempatan guru yang adil, sehingga tenaga pendidik dapat fokus pada peningkatan mutu pembelajaran tanpa direpotkan oleh beban biaya dan waktu tempuh yang ekstrem akibat rotasi yang tidak proporsional.

Menanggapi masukan komprehensif tersebut, Ketua Komisi III DPRD Lombok Utara, Sutranto, menyampaikan apresiasi tinggi terhadap keaktifan Dewan Pendidikan. Sutranto memastikan bahwa masukan yang disampaikan sangat membantu Komisi III dalam memperoleh informasi akurat terkait kondisi riil guru dan sekolah di lapangan, sehingga dapat merumuskan kebijakan yang tepat sasaran. Ia menjanjikan bahwa Komisi III akan membawa isu dukungan anggaran dan fasilitas operasional Dewan Pendidikan ke dalam pembahasan APBD mendatang. Lebih lanjut, Sutranto berharap Pemda KLU benar-benar dapat memaksimalkan alokasi anggaran pendidikan yang mencapai 20 persen untuk secara substansial meningkatkan kesejahteraan guru. Ia optimis, program BOSDA yang telah dijanjikan pemerintah daerah dapat menjadi solusi konkret untuk honorarium guru, mengingat program ini terbukti “cukup sukses di periode pertama Bupati Najmul Akhyar.”(r15)