Lombok Utara, Getinsidetv.com – Wakil Bupati Lombok Utara (KLU), Kusmalahadi Syamsuri, secara resmi mengukuhkan Komite Pemantau Kabupaten (KPKab) pada Jumat, 17 Oktober 2025, di Tanjung. Pembentukan komite ini menandai langkah strategis Pemerintah Daerah dalam memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan strategi advokasi terhadap pelaksanaan berbagai program pembangunan dan bantuan sosial, termasuk Program Keluarga Harapan (PKH). Pengukuhan ini diharapkan menjadi momentum kunci untuk memastikan pembangunan KLU berjalan setara dan berkeadilan sosial bagi seluruh masyarakat.

Komite Pemantau Kabupaten merupakan entitas baru yang dihasilkan dari penggabungan dua unit pemantauan sebelumnya, yaitu Tim Pemantau Komunitas (TPKom) dan Tim Pemantau Kabupaten (TPKab). Langkah konsolidasi ini difasilitasi oleh Lembaga Pengembangan Sumberdaya Manusia (LPSDM) bersama Institut KAPAL Perempuan melalui program INKLUSI, dengan tujuan menciptakan sinergi multipihak yang lebih kuat dalam mendorong perubahan kebijakan.

Sebelum pengukuhan, LPSDM dan Institut KAPAL Perempuan telah melakukan pemantauan mendalam terhadap implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Lombok Utara. Pemantauan ini melibatkan kolaborasi antara NGO, komunitas Sekolah Perempuan, dan unsur-unsur pemerintah daerah, menunjukkan komitmen bersama untuk mengevaluasi efektivitas program sosial di lapangan.

Direktur LPSDM, Ririn Hayudiani, dalam sambutannya menekankan bahwa hasil-hasil pemantauan yang telah dilakukan bukan sekadar laporan, melainkan rujukan penting yang akan digunakan dalam proses advokasi kepada para pengambil kebijakan. “Kami berniat melakukan diseminasi hasil ini agar dapat menjadi basis data yang kuat, baik di tingkat kabupaten maupun nasional, untuk perbaikan program di masa depan,” ujar Ririn.

KPKab dibentuk sebagai wadah sinergi yang melibatkan berbagai unsur multistakeholder di Lombok Utara. Anggotanya terdiri dari perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), akademisi, media massa, tokoh agama, lembaga swadaya masyarakat (NGO), serta Tim Pemantau Komunitas (TPKom) yang berasal dari Sekolah Perempuan penerima manfaat program.

Komite Pemantau Kabupaten mengemban tugas yang berat dan signifikan. Mereka diamanatkan untuk tidak hanya memantau PKH, tetapi juga seluruh program pembangunan daerah dan bantuan sosial di KLU. Mandat utamanya adalah memastikan bahwa setiap program pembangunan benar-benar tepat sasaran dan memberikan manfaat yang adil bagi seluruh lapisan masyarakat.

Ririn Hayudiani juga menegaskan bahwa KPKab diharapkan dapat menjadi mitra strategis Pemerintah Daerah. “Tim pemantau ini sama dengan tim pemantau lain, memadukan multistakeholder yang ada, sehingga pembangunan benar-benar dirasakan oleh masyarakat dan mempercepat pelaksanaan pembangunan daerah,” tuturnya.

Salah satu contoh spesifik tugas pemantauan yang bisa dilakukan KPKab adalah mengawasi distribusi dan penerima manfaat program strategis seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP), memastikan tidak ada penyimpangan atau ketidaktepatan data di tingkat tapak. Komite ini juga berfungsi sebagai pos pengaduan yang terstruktur.

Di akhir sambutannya, Direktur LPSDM berharap Komite Pemantau Kabupaten dapat menyumbangkan pemikiran-pemikiran strategis. “Komite bisa menjadi bagian dari mitra strategis yang bisa memikirkan ide-ide baik dan pikiran untuk perwujudan Lombok Utara yang setara dengan daerah lain,” pungkasnya, menekankan pentingnya peran mereka dalam mewujudkan keadilan sosial.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Kusmalahadi Syamsuri menyambut baik pengukuhan ini. Ia menjelaskan bahwa keberadaan komite pemantau merupakan bagian integral dari upaya mewujudkan visi dan misi “KLU Setara” yang telah ia sampaikan kepada masyarakat, khususnya terkait isu kesetaraan gender dan keadilan sosial dalam segala hal.

Wakil Bupati mengakui bahwa pengukuhan tim ini menjadi momentum penting untuk mengingatkan kembali Pemerintah Daerah akan visi misi yang telah dicanangkan. “Dengan adanya tim pemantau ini, kami diingatkan kembali akan visi misi tersebut,” ujarnya. Ia menyadari bahwa pembangunan tidak mungkin dilakukan oleh pemerintah daerah sendiri tanpa adanya sinergi dan kolaborasi dari mitra.

Kusmalahadi memberikan apresiasi tinggi kepada LPSDM dan kawan-kawan NGO. Menurutnya, lembaga non-profit seperti NGO tidak dapat dipandang sebelah mata karena bekerja murni berdasarkan kesadaran sosial. “Terkadang pembentukan komunitas seperti ini tanpa pernah memikirkan gaji, murni dari hati bagaimana maslahah di tengah masyarakat bisa teratasi,” sanjungnya.

Wakil Bupati menegaskan bahwa tugas pembangunan di Lombok Utara bukanlah semata-mata tugas bupati dan wakil bupati, atau jajaran Pemda dan OPD saja. Bantuan dan kontribusi dari Komite Pemantau sangat dibutuhkan untuk mengakselerasi pembangunan daerah menuju KLU yang setara.

Wakil Bupati mengharapkan kolaborasi, komunikasi, dan kontribusi yang berkelanjutan dari Komite Pemantau. “Kami sama-sama memberikan dukungan dan kontribusi, karena semuanya tidak bisa dilakukan oleh pemerintah daerah sendiri tanpa ada tim pemantau yang dibentuk,” tegasnya, menempatkan NGO sebagai mitra strategis yang vital.

Pengukuhan Komite Pemantau Kabupaten Lombok Utara ini diharapkan menjadi titik awal terciptanya ekosistem tata kelola pemerintahan yang lebih inklusif dan responsif. Dengan sinergi antara pemerintah, NGO, dan komunitas, cita-cita mewujudkan Kabupaten Lombok Utara yang berkeadilan sosial dan setara untuk semua dapat direalisasikan dengan lebih cepat dan merata.(r15)