Urgensi Data Pilah Untuk Kebijakan Inklusi

Lombok Utara, Getinsidetv.com – Persoalan kemiskinan di Kabupaten Lombok Utara (KLU) kini tak lagi sekadar angka makro. Lembaga Pengembangan Sumber Daya Mitra (LPSDM) bersama Institut KAPAL Perempuan Jakarta menyoroti fenomena “feminisasi kemiskinan”—sebuah kondisi di mana kemiskinan memiliki wajah perempuan akibat akses dan kontrol yang timpang terhadap sumber daya ekonomi dan sosial.
Isu krusial ini menjadi bahasan utama dalam Workshop Data Kabupaten yang digelar di Tanjung, Lombok Utara, Senin (22/12/2025). Forum ini mempertemukan lintas sektor, mulai dari Bappeda, BPS, hingga aktivis Sekolah Perempuan, untuk membedah data melalui kacamata GEDSI (Gender Equality, Disability, and Social Inclusion).

Direktur LPSDM, Ririn Hayudiani, menegaskan bahwa data tidak boleh hanya bersifat netral gender. Menurutnya, data harus “berbunyi” untuk mengungkap fakta di balik angka-angka agregat.
“Data feminisasi kemiskinan menunjukkan data pilah gender yang dipertajam. Kita sering melihat program perlindungan sosial seperti PKH sudah tepat sasaran secara administratif, namun faktanya masih banyak perempuan marginal yang tidak terdata karena kendala dokumen hukum akibat perkawinan anak,” ujar Ririn dalam sambutannya.
Ririn menambahkan, persoalan ini menciptakan siklus yang tak terputus. Anak yang menikah di bawah umur cenderung kehilangan hak sekolah dan tidak memiliki akta nikah, sehingga mereka tidak terdata di Dukcapil. Imbasnya, mereka tidak bisa mengakses bantuan pemerintah meskipun berada di garis kemiskinan ekstrem.

Di sisi kebijakan, Pemerintah Kabupaten Lombok Utara melalui Bappeda telah mengintegrasikan isu-isu tematik ke dalam perencanaan daerah. Perencana Ahli Madya Bappeda KLU, I Wayan Suartana, memaparkan bahwa meskipun KLU mencatat progres penurunan kemiskinan yang signifikan—dari 43,12 persen (2020) menjadi 20,24 persen (2025)—tantangan fiskal tetap membayangi.
“Ada tantangan penurunan transfer dana ke daerah pada 2026 sebesar Rp 206,8 miliar. Di tengah keterbatasan anggaran, kami harus tetap memastikan program strategis seperti ‘KLU Setara’ tetap berjalan melalui inovasi perencanaan tematik yang mencakup perempuan, anak, lansia, dan disabilitas,” jelas Wayan.

Wayan juga menekankan pentingnya transformasi sosial untuk memutus rantai kemiskinan, terutama melalui sektor pendidikan dan pengolahan hasil bumi agar memiliki nilai tambah di daerah sendiri.

Kepala BPS KLU, Isa, memberikan perspektif menarik mengenai dinamika penduduk. Meski secara kuantitas jumlah laki-laki sedikit lebih banyak di usia muda, namun pada usia lanjut (45 tahun ke atas), populasi perempuan justru mendominasi karena Angka Harapan Hidup (AHH) perempuan yang lebih tinggi.
Namun, tingginya harapan hidup ini tidak berbanding lurus dengan partisipasi ekonomi formal. “Partisipasi kerja perempuan masih banyak berada di kategori ‘pekerja keluarga tidak dibayar’. Mereka membantu suami di sawah atau kios tanpa upah tetap. Inilah yang perlu kita cermati dalam data perlindungan sosial ke depan,” ungkap Isa.

Workshop ini diharapkan menjadi jembatan bagi pemerintah daerah untuk menyinkronkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dengan fakta lapangan yang ditemukan oleh kader-kader Sekolah Perempuan di desa-desa.
Dengan sinergi antara pemerintah, BPS, dan mitra pembangunan, Lombok Utara berupaya memastikan tidak ada kelompok marginal yang tertinggal dalam gerak pembangunan menuju target 2029.(r15)