Lombok Utara, Getinsidetv.Com — Fenomena alam yang menyentuh garis pantai utara Pulau Lombok kini bukan lagi sekadar ritme pasang surut yang memberikan berkah bagi para nelayan, melainkan telah menjelma menjadi ancaman eksistensial yang menghantui masa depan warga di Dusun Jambianom. Kawasan Muara Pantai Bintang yang terletak di Desa Medana, Kabupaten Lombok Utara (KLU), kini berada di bawah bayang-bayang banjir rob ekstrem yang frekuensinya terus meningkat selaras dengan perubahan iklim global yang semakin sulit diprediksi. Kawasan yang seharusnya menjadi etalase pariwisata strategis ini kini menjadi medan laga antara upaya manusia mempertahankan ruang hidupnya dan desakan air laut yang kian hari kian merangsek ke daratan.

Melalui kacamata sosiologis, bencana ini bukan sekadar persoalan teknis hidrologi, melainkan cerminan dari kompleksitas interaksi antara ambisi pembangunan ekonomi pariwisata dan pengabaian terhadap daya dukung lingkungan. Diperlukan sebuah paradigma baru dalam melihat pesisir, bukan hanya sebagai komoditas lahan, melainkan sebagai ekosistem rapuh yang memerlukan perlindungan hukum dan teknis yang sangat mendalam demi menjamin keberlanjutan hidup generasi mendatang.

Sebagai upaya merespons krisis yang kian nyata ini, metodologi kajian yang ditempuh dalam laporan tersebut menggunakan pendekatan kualitatif-analitis yang sangat ketat melalui studi literatur dan pembedahan data sekunder yang berasal dari berbagai otoritas resmi. Tim peneliti menggabungkan data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Badan Pusat Statistik (BPS), hingga catatan-catatan ilmiah yang mendokumentasikan kerugian ekonomi dan perubahan garis pantai di wilayah Nusa Tenggara Barat.

Penekanan utama dari metodologi ini adalah pada objektivitas data yang disandingkan dengan realitas lapangan, di mana variabel risiko bencana dihitung melalui rumus integral yang melibatkan bahaya (hazard), kerentanan (vulnerability), serta kapasitas masyarakat lokal dalam menghadapi tekanan eksternal. Dengan menggunakan data-data yang terkumpul dari publikasi media kredibel dan laporan tahunan pemerintah, kajian ini mencoba menjembatani celah antara kebijakan publik dan kebutuhan riil di lapangan. Hasilnya adalah sebuah dokumen strategis yang tidak hanya berfungsi sebagai peringatan dini, tetapi juga sebagai peta jalan bagi Pemerintah Kabupaten Lombok Utara dalam merumuskan langkah-langkah mitigasi yang tidak lagi bersifat sporadis atau sekadar reaktif, melainkan sebuah kebijakan yang bersifat preventif dan berjangka panjang sesuai dengan karakteristik hidrometeorologi kawasan.

Analisis mendalam terhadap identifikasi bahaya menunjukkan bahwa ancaman banjir rob di Jambianom merupakan resultan dari berbagai faktor yang saling mengunci satu sama lain dalam sebuah siklus destruktif. Kenaikan muka air laut global akibat pencairan es di kutub telah menyebabkan ambang batas pasang maksimum di Pantai Bintang terus terlampaui setiap tahunnya, sebuah fenomena yang diperparah dengan dugaan adanya penurunan muka tanah atau subsidence yang meski belum terukur secara masif, namun secara empiris telah dirasakan dampaknya oleh penduduk pesisir. Lebih jauh lagi, letak geografis Muara Pantai Bintang yang menjadi titik pertemuan antara aliran air tawar dan air laut menciptakan fenomena genangan ganda yang sangat mematikan bagi struktur bangunan di sekitarnya.

Saat curah hujan tinggi di hulu sungai bertepatan dengan pasang laut ekstrem, muara kehilangan fungsinya sebagai penyalur air ke laut, yang kemudian menyebabkan air meluap dan merendam permukiman dengan durasi yang semakin lama. Ketidakmampuan sistem drainase alami ini untuk mengakomodasi debit air yang melimpah menunjukkan bahwa tantangan fisik yang dihadapi KLU bukan lagi sekadar soal ombak besar, melainkan masalah tata ruang air yang telah kehilangan keseimbangannya akibat intervensi manusia yang kurang memperhatikan dinamika hidrodinamika pantai yang sangat dinamis dan sulit dikendalikan.

Dalam aspek kerentanan fisik, data menunjukkan bahwa ratusan rumah di Kabupaten Lombok Utara telah mengalami kerusakan baik ringan maupun berat akibat terjangan rob yang terjadi secara berulang dalam beberapa tahun terakhir. Di Dusun Jambianom sendiri, setidaknya terdapat 15 hingga 20 kepala keluarga di kawasan Teluk Kombal dan 10 keluarga di Muara Putat yang hidup dalam kondisi was-was setiap kali bulan purnama tiba karena rumah mereka berada tepat di garis depan serangan air laut. Kerusakan fisik ini bukan hanya soal retaknya dinding beton atau rusaknya perabotan rumah tangga, melainkan juga menyangkut degradasi infrastruktur publik seperti jalan desa dan saluran pembuangan yang kini mulai terkikis oleh salinitas air laut yang tinggi. Kondisi ini diperparah dengan kualitas material bangunan masyarakat yang sebagian besar tidak dirancang untuk menghadapi lingkungan dengan kelembapan dan kadar garam yang ekstrem, sehingga biaya perawatan rumah menjadi beban ekonomi tambahan yang sangat memberatkan bagi keluarga berpendapatan rendah.

Laporan, kepala dusun jambianom, sulaeman, memberikan konfirmasi bahwa tanpa adanya intervensi struktural yang memadai, wilayah ini berpotensi kehilangan sebagian besar lahan permukimannya dalam dua dekade ke depan, yang akan memicu gelombang pengungsi iklim internal di wilayah Lombok Utara yang harus segera diantisipasi oleh otoritas terkait.

Dampak ekonomi dari bencana ini tidak kalah mengkhawatirkan, di mana potensi kerugian sektor pariwisata yang merupakan tulang punggung ekonomi KLU.

Di Jambianom, ancaman ini mulai terlihat dari menurunnya minat investor untuk membangun fasilitas penunjang wisata di sekitar muara, serta kerusakan pada warung-warung lokal dan fasilitas publik yang seharusnya menjadi daya tarik bagi wisatawan mancanegara maupun domestik. Ketidakpastian jadwal banjir rob membuat operasional bisnis pariwisata menjadi sangat berisiko, yang pada akhirnya akan berdampak pada hilangnya lapangan pekerjaan bagi pemuda desa setempat dan menurunnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor retribusi wisata. Jika kita melihat secara makro, kerentanan ekonomi ini merupakan ancaman bagi visi Lombok Utara sebagai destinasi wisata kelas dunia yang berkelanjutan, karena daya tarik estetika pantai yang hilang akibat tumpukan sampah sisa rob dan kerusakan lansekap akan menurunkan nilai jual wilayah ini di mata pelaku industri perjalanan global yang kian selektif dalam memilih destinasi.

Hilangnya vegetasi pesisir ini menghilangkan fungsi filter alami dan tempat pemijahan ikan, yang secara langsung memukul mata pencaharian nelayan tradisional yang selama ini mengandalkan ekosistem muara sebagai sumber kehidupan. Ironisnya, upaya untuk mempercantik kawasan demi kepentingan pariwisata jangka pendek justru sering kali menjadi penyebab utama kehancuran infrastruktur pelindung alami tersebut, sebuah paradoks pembangunan yang menunjukkan minimnya pemahaman mengenai pentingnya menjaga harmoni antara kebutuhan ekonomi dan integritas ekologis. Tanpa adanya pemulihan ekosistem mangrove secara masif dan terstruktur, maka segala upaya pembangunan tembok-tembok beton di masa depan hanya akan menjadi solusi sementara yang bersifat semu dan tidak akan mampu menahan kekuatan destruktif dari alam.

Di tengah situasi yang serba sulit tersebut, titik terang muncul dari sisi kapasitas kelembagaan dan sosial yang dimiliki oleh Kabupaten Lombok Utara melalui sinergi antara berbagai instansi pemerintah dan kesadaran masyarakat yang kian tumbuh. BPBD KLU bersama Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pariwisata mulai menunjukkan komitmen untuk duduk bersama dalam merumuskan strategi mitigasi yang lebih terpadu, meskipun tantangan keterbatasan anggaran sering kali menjadi penghalang utama dalam implementasi kebijakan di lapangan. Kapasitas alamiah wilayah ini sebenarnya masih menyimpan potensi besar melalui sisa-sisa ekosistem mangrove yang masih bisa direhabilitasi jika ada kemauan politik yang kuat dari pembuat kebijakan untuk menjadikannya prioritas utama dalam perencanaan wilayah. Selain itu, modal sosial berupa kearifan lokal masyarakat Jambianom yang mulai terbuka terhadap program-program pendampingan mitigasi bencana menjadi modal penting yang tidak ternilai harganya bagi keberhasilan setiap program pemerintah.

Tingkat kesadaran masyarakat terhadap ancaman rob telah mendorong terbentuknya komunitas-komunitas kecil yang peduli terhadap kebersihan muara dan perlindungan pantai, yang jika dikelola dengan baik, akan menjadi garda terdepan dalam sistem peringatan dini dan proses evakuasi yang efektif saat bencana terjadi, sehingga dapat meminimalkan risiko jatuhnya korban jiwa.

Dalam merumuskan solusi fisik, strategi mitigasi struktural harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan didasarkan pada studi hidrologi yang mendalam agar tidak menimbulkan efek samping negatif di area pesisir lainnya. Pembangunan tanggul dan sea wall memang menjadi kebutuhan mendesak bagi zona permukiman dengan risiko tertinggi, namun desainnya harus mengintegrasikan sistem drainase darat yang mumpuni agar air hujan dari daratan tidak terjebak di balik tembok saat laut pasang. Selain itu, pengerukan dan normalisasi muara harus dilakukan secara berkala untuk memastikan aliran air tetap lancar, namun proses ini wajib disertai dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang ketat guna menghindari kerusakan lebih lanjut pada ekosistem dasar laut dan sirkulasi sedimen pantai.

Rehabilitasi dan konservasi mangrove bukan lagi sekadar kegiatan seremonial penanaman bibit, melainkan sebuah kewajiban strategis mengingat data menunjukkan bahwa sabuk hijau mangrove setebal 100 meter mampu meredam energi gelombang hingga 66 persen dan mengendapkan sedimen yang sangat diperlukan untuk menaikkan elevasi lahan secara alami. Selain itu, edukasi berkelanjutan mengenai siklus pasang surut laut dan pelatihan kesiapsiagaan bencana bagi warga Dusun Jambianom harus diarusutamakan dalam kurikulum pendidikan lokal dan kegiatan kemasyarakatan agar budaya sadar bencana melekat kuat dalam sanubari setiap individu.

Pemerintah juga perlu melakukan peninjauan kembali terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) pesisir dengan secara tegas menetapkan zona merah yang dilarang bagi pembangunan permanen, guna membatasi risiko kerugian di masa depan. Regulasi yang ketat mengenai garis sempadan pantai harus ditegakkan tanpa pandang bulu, baik bagi masyarakat kecil maupun pengembang besar, sebagai bentuk kehadiran negara dalam melindungi warganya dari ancaman bencana yang telah berada di depan mata akibat ketidakteraturan penataan ruang di masa lalu.

Sebagai langkah konkret ke depan, laporan kajian ini merekomendasikan serangkaian aksi strategis yang memerlukan komitmen politik yang tak tergoyahkan dari Bupati dan jajaran legislatif di Lombok Utara, dimulai dengan pemberlakuan moratorium pembangunan di zona hijau mangrove. Penegakan hukum terhadap proyek-proyek pesisir yang tidak memiliki dokumen lingkungan seperti SPPL atau AMDAL harus dilakukan dengan tegas melalui audit lingkungan yang transparan agar tidak ada lagi proyek pembangunan yang justru merusak pertahanan alami pesisir. Selain itu, penyusunan peta risiko banjir rob dengan skala detail 1:5.000 menjadi kebutuhan mendesak sebagai landasan dalam menentukan jalur evakuasi dan perencanaan tata ruang di Dusun Jambianom yang lebih akurat dan terukur.

Secara finansial, pemerintah daerah perlu mengupayakan peningkatan kapasitas fiskal dengan mengajukan dana hibah atau pinjaman lunak ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) maupun kementerian terkait untuk mendanai proyek mitigasi terpadu yang membutuhkan biaya besar. Pada akhirnya, perjuangan melawan banjir rob di Muara Pantai Bintang adalah ujian bagi solidaritas dan kecerdasan kita dalam beradaptasi dengan perubahan zaman; sebuah upaya kolektif untuk memastikan bahwa keindahan pesisir Lombok Utara tidak hanya tinggal kenangan dalam buku sejarah, melainkan tetap menjadi warisan berharga yang bisa dinikmati oleh anak cucu kita dalam keadaan aman dan bermartabat.(r15)