Lombok Utara, GET Inside tv.com – Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (KLU) terus memperkuat tata kelola keuangannya, khususnya terkait dana transfer dari pemerintah pusat. Wakil Bupati Lombok Utara, Kusmalahadi Syamsuri, S.T., M.T., secara resmi membuka Sosialisasi Pengelolaan Transfer Daerah yang dihadiri Direktur Fasilitas Transfer Direktorat Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia di Aula Kantor Bupati pada Rabu (28/5).

Acara ini turut dihadiri para Asisten Setda KLU, para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) se-KLU, serta tamu undangan lainnya, menunjukkan komitmen Pemda KLU dalam memastikan pengelolaan anggaran berjalan efektif dan akuntabel.

Dalam sambutannya, Wabup Kusmalahadi Syamsuri menekankan pentingnya sosialisasi ini. “Agar dalam melaksanakan anggaran yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dapat clear, terlebih ada beberapa perubahan kebijakan dalam tata pengelolaan keuangan daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada BPK RI,” jelasnya. Ia juga menyambut baik kehadiran Direktur dan narasumber dari Direktorat Keuangan Daerah Kemendagri, berharap kunjungan ini dapat memberikan manfaat signifikan bagi pembangunan daerah.

Wabup Kusmalahadi menyoroti bahwa hampir 70 persen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Lombok Utara berasal dari pusat, sehingga peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi krusial. “Target PAD 2025 kita adalah Rp 303 miliar,” ungkapnya. Peningkatan ini penting untuk mendukung visi dan misi Asta Cita Presiden Prabowo serta visi misi KLU yang telah disampaikan kepada masyarakat. Sebagai penutup, Wabup menyampaikan rasa syukur atas opini WTP ke-11 kali berturut-turut dari BPK RI yang baru saja diterima Bupati Lombok Utara, Najmul Akhyar.

Kemendagri Dorong Perbaikan Data DAU dan Apresiasi WTP KLU

Di kesempatan yang sama, Direktur Fasilitas Transfer dan Pembiayaan Utang Daerah Ditjen Keuangan Daerah Kemendagri, Nasrun, S.H., menyampaikan bahwa kunjungan ke Lombok Utara ini adalah yang pertama baginya setelah dilantik pada 16 Mei 2025. Menurut data Kemendagri, data transfer Lombok Utara termasuk baik, namun ada beberapa data terkait Dana Alokasi Umum (DAU) yang perlu diperbaiki.

“Perbaikan data dapat diselesaikan dan diterima Kemendagri pada akhir Juli 2025,” kata Nasrun. Ia secara personal juga merasa Lombok Utara seperti rumah kedua baginya, menjadi daerah pertama yang dikunjungi sejak menjabat direktur. Nasrun menekankan perlunya kolaborasi dan dukungan bersama dalam memperbarui data DAU yang bersifat dinamis, mengingat kebijakan DAU 2025 mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2024.

“Saya ucapkan selamat kepada Kabupaten Lombok Utara atas Opini WTP ke-11 tahun berturut-turut dari BPK RI dalam pengelolaan keuangan yang baik dan benar,” pungkasnya, mengapresiasi capaian KLU.

Sebelumnya, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) KLU Sahabudin, S.Sos., M.Si., menyampaikan bahwa meskipun Lombok Utara adalah kabupaten termuda di NTB, namun dari segi pendapatan daerah dan efektivitas belanja daerah, KLU lebih baik dibandingkan daerah lain di provinsi tersebut. Ia berterima kasih atas kunjungan rombongan Kemendagri, berharap dapat memberikan dampak positif dalam kebijakan dana transfer daerah untuk pembangunan dan pelayanan terbaik bagi masyarakat Lombok Utara.

“Berdasarkan audit dari BPK Provinsi NTB, proporsi Dana Transfer KLU sekitar 64,77 persen berdasarkan realisasi tahun 2024,” tutup Sahabudin, memberikan gambaran konkret ketergantungan KLU pada dana transfer pusat.(GET)