Lombok Utara (getinsidetv.com) – Ambisi Lombok Utara (KLU) untuk meraih predikat Kabupaten Layak Anak (KLA) masih menghadapi jalan terjal. Meski telah memulai langkah konkret, pemerintah daerah menyadari bahwa prosesnya butuh sinergi kuat dari berbagai pihak. Hal ini menjadi pembahasan utama dalam Rapat Koordinasi (Rakor) penguatan Gugus Tugas KLA yang digelar Lembaga Klub Baca Perempuan (LKBP) dan Wahana Visi Indonesia di Angkringan Balap Tanjung, Selasa (24/9).

Wakil Bupati (Wabup) Lombok Utara, Kusmalahadi Syamsuri, menegaskan bahwa predikat KLA bukanlah sekadar status, melainkan cerminan komitmen serius dalam memastikan hak-hak anak terpenuhi. “Saat ini Lombok Utara masih berada di level Pratama. Tentu ini masih membutuhkan proses dan tahapan yang panjang,” ujarnya lugas di hadapan para peserta Rakor.

Lebih dari sekadar gelar, menurut Wabup, predikat KLA adalah indikator keberhasilan pemerintah dalam melindungi dan memfasilitasi tumbuh kembang anak secara optimal. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya kerja nyata dan progres berkelanjutan setiap tahun.

Rakor ini dihadiri oleh jajaran penting, mulai dari Kepala Dinas Sosial PPPA Faturrahman, Ketua Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Provinsi NTB, hingga perwakilan dari 10 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Kehadiran mereka menunjukkan komitmen lintas sektor yang menjadi kunci dalam upaya mewujudkan KLA.

Direktur LKBP, Nursida Syam, menjelaskan bahwa lembaganya telah aktif melakukan pendampingan di 10 desa di Kecamatan Bayan selama dua tahun terakhir. Upaya ini merupakan bagian dari komitmen mereka untuk mendukung pemenuhan hak anak di KLU. “Kami sudah melakukan beberapa hal bersama pemerintah daerah dan desa, salah satunya pembentukan forum anak desa di delapan desa binaan,” papar Nursida.

Tidak hanya itu, inisiatif lain yang juga telah berjalan adalah pembentukan ‘sekolah perempuan’ yang didampingi oleh tokoh agama dan tokoh masyarakat setempat. Program ini bertujuan memberdayakan perempuan sebagai agen perubahan dan pendidik pertama bagi anak-anak di lingkungan keluarga. “Kami juga mengirimkan perwakilan ke Jakarta untuk mengikuti Forum Anak PATBM,” imbuhnya, menunjukkan langkah kolaboratif yang lebih luas.

Menanggapi hal tersebut, Wabup Kusmalahadi memberikan apresiasi tinggi atas inisiatif yang digagas oleh LKBP. Menurutnya, kerja-kerja kolaboratif seperti inilah yang dibutuhkan untuk mempercepat pemenuhan indikator-indikator KLA. “Saya mengapresiasi kegiatan yang dilaksanakan Klub Baca Perempuan. Semoga ikhtiar kita mendapatkan hasil yang baik,” tuturnya penuh harap.

Namun, Wabup mengingatkan, perjalanan menuju KLA tidak bisa berdiri sendiri. Ia menyoroti beberapa ‘pekerjaan rumah’ (PR) besar lain yang harus diselesaikan secara paralel. Isu kemiskinan, stunting, dan berbagai persoalan sosial lain merupakan tantangan nyata yang berdampak langsung pada kesejahteraan anak.

Menurutnya, penanganan masalah-masalah ini harus menjadi prioritas. “Untuk mengentaskan semua itu, dibutuhkan kolaborasi dari semua pihak. Setiap entitas harus mengambil peran sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing,” tegas Kusmalahadi.

Ia percaya bahwa melalui Rakor ini, setiap OPD bisa lebih memahami peran dan kontribusi yang harus diberikan. Wabup berharap, koordinasi yang intens akan mempermudah pemenuhan setiap indikator dalam penilaian KLA secara bertahap. “Dengan Rakor, indikator yang ada dalam penilaian Kabupaten Layak Anak itu pelan-pelan kita penuhi secara bertahap,” katanya.

Sinergi yang dimaksud tidak hanya sebatas birokrasi, tetapi juga melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, hingga media massa. Semua elemen diharapkan bersatu padu, bergerak serentak untuk menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan ramah anak.

Kusmalahadi menutup arahannya dengan menekankan pentingnya membangun kesadaran kolektif. “Mewujudkan KLA adalah tanggung jawab bersama. Ini bukan hanya tugas pemerintah, tapi seluruh warga Lombok Utara,” pungkasnya.

Dengan hasil Rakor ini, Gugus Tugas KLA KLU akan menyusun langkah strategis yang lebih terperinci. Setiap OPD diminta untuk segera mengimplementasikan program-program yang telah disepakati, memastikan setiap upaya tercatat dan dapat diukur progresnya.

Optimisme pun membayangi upaya KLU. Meski jalan masih panjang, dengan sinergi yang kuat dan komitmen yang tak tergoyahkan, target untuk meraih predikat KLA bukan lagi sekadar mimpi, melainkan sebuah realita yang siap diwujudkan.(r15)