Lombok Utara (Getinsidetv.com) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Utara (KLU) menerima kunjungan kerja (kunker) dari jajaran pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali. Pertemuan strategis ini berlangsung di Ruang Rapat Pimpinan DPRD KLU pada Kamis (19/02/2026).

Rombongan legislator dari “Kota Seni” tersebut diterima langsung oleh Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan Sekretariat DPRD KLU, Adhi Wibawa. Agenda utama kunjungan ini difokuskan pada penguatan fungsi pengawasan dan pengelolaan dana desa.

Kunjungan ini merupakan bagian dari upaya DPRD Gianyar untuk melakukan studi komparasi terkait efektivitas pengawasan anggaran di tingkat tapak. Lombok Utara dipilih sebagai lokasi rujukan karena dinilai memiliki dinamika pengelolaan dana desa yang progresif dalam beberapa tahun terakhir.

Adhi Wibawa dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas dipilihnya Lombok Utara sebagai destinasi kunjungan kerja. Ia menekankan bahwa fungsi pengawasan legislatif terhadap dana desa merupakan pilar penting dalam menjaga akuntabilitas pembangunan daerah.

Dalam diskusi formal tersebut, kedua belah pihak membedah berbagai mekanisme pengawasan yang melibatkan peran aktif masyarakat dan lembaga terkait. Fokus utama adalah bagaimana memastikan setiap rupiah dana desa tepat sasaran dan memberikan dampak nyata.

Pihak DPRD Gianyar sangat tertarik pada pola koordinasi yang dibangun antara Sekretariat DPRD KLU dengan instansi teknis dalam memantau realisasi anggaran desa. Mereka menilai sinkronisasi data menjadi kunci utama agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan.

Diskusi juga menyentuh aspek transparansi penggunaan dana desa yang berbasis digital. Di era keterbukaan informasi, akses publik terhadap penggunaan anggaran desa menjadi indikator keberhasilan tata kelola pemerintahan yang baik.

Adhi Wibawa menjelaskan bahwa di Lombok Utara, peran pendamping desa dan sinergi dengan aparat penegak hukum juga terus diperkuat. Hal ini dilakukan sebagai langkah preventif untuk meminimalisir potensi penyimpangan administratif di tingkat desa.

Selain itu, delegasi DPRD Gianyar menanyakan tentang strategi KLU dalam mendorong desa-desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes). Kemandirian ekonomi desa dianggap sebagai solusi jangka panjang agar desa tidak hanya bergantung pada dana transfer pusat.

Kedua lembaga legislatif ini sepakat bahwa tantangan pengelolaan dana desa ke depan semakin kompleks seiring dengan tuntutan kebutuhan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat yang meningkat. Oleh karena itu, diperlukan inovasi dalam sistem pelaporan kinerja desa.

Kunjungan ini juga menjadi ajang pertukaran informasi mengenai regulasi-regulasi terbaru yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Penyesuaian aturan seringkali menjadi kendala di lapangan, sehingga diperlukan kesamaan persepsi antara eksekutif dan legislatif.

Suasana pertemuan berlangsung akrab dan dinamis, di mana masing-masing anggota dewan berbagi pengalaman mengenai kendala unik yang dihadapi di wilayah masing-masing. Gianyar dengan keunggulan pariwisatanya dan KLU dengan pemulihan infrastruktur pascagempa memberikan perspektif yang kaya.

Sekretariat DPRD KLU memberikan paparan teknis mengenai bagaimana hasil pengawasan dewan ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah. Proses check and balances ini dipastikan berjalan sesuai dengan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.

Adhi Wibawa menambahkan, kunjungan antar-daerah seperti ini sangat penting untuk memperluas cakrawala berpikir aparatur sipil negara di lingkungan Sekretariat Dewan. Inovasi yang berhasil di Gianyar juga bisa menjadi referensi berharga bagi Lombok Utara.

Delegasi DPRD Gianyar memberikan pujian atas sambutan hangat dan keterbukaan informasi yang diberikan oleh pihak KLU. Mereka berharap hasil dari kunjungan ini dapat segera diimplementasikan dalam penyusunan kebijakan pengawasan di Kabupaten Gianyar.

Pertemuan diakhiri dengan tukar-menukar cinderamata sebagai simbol persahabatan dan kerjasama antar-daerah yang berkelanjutan. Kedua belah pihak berkomitmen untuk terus menjaga komunikasi guna memperkuat peran legislatif di masing-masing wilayah.

Harapan besar dari kunker ini adalah terciptanya tata kelola dana desa yang lebih transparan dan akuntabel di kedua kabupaten. Dengan pengawasan yang ketat, pembangunan di tingkat desa diharapkan dapat berjalan lebih akseleratif dan inklusif.

Hasil dari diskusi ini nantinya akan dirangkum menjadi bahan laporan bagi pimpinan DPRD masing-masing untuk dijadikan dasar evaluasi rutin. Kemitraan strategis ini menjadi bukti bahwa kolaborasi antar-daerah adalah kunci kemajuan pemerintahan daerah di Indonesia.

Sektor pemerintahan desa sebagai ujung tombak pelayanan publik memang memerlukan perhatian ekstra, terutama dalam hal kapasitas sumber daya manusia. Melalui kunker ini, peningkatan kapasitas tersebut terus diupayakan secara kolektif.

Kegiatan ditutup dengan foto bersama dan rencana kunjungan balasan di masa mendatang untuk memperdalam topik-topik krusial lainnya di sektor pemerintahan. Lombok Utara dan Gianyar berkomitmen untuk terus maju bersama dalam bingkai otonomi daerah yang sehat.(r15)