LOMBOK UTARA (getinsidetv.com) – Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lombok Utara (KLU) mendapat sorotan tajam dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Anggota Komisi I dari Fraksi Golkar, Nyakradin, menilai program prioritas, khususnya sektor infrastruktur, berjalan timpang dan tidak efisien. Di saat yang sama, potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Pelabuhan Teluk Nara terancam hilang karena terganjal status aset yang hingga kini masih dikuasai Pemerintah Pusat.

Nyakradin menyatakan keprihatinannya terhadap efisiensi pajak, belanja daerah, dan Belanja Modal yang semestinya difokuskan pada pengentasan kemiskinan, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Namun, ia menyentil adanya pergeseran alokasi anggaran yang tidak sesuai dalam APBD Perubahan. “Ini yang kami pertanyakan di DPRD, sudah ada anggaran untuk Jalan A, tiba-tiba bergeser dan ‘hilang’ ke Jalan B. Ini tidak boleh terjadi,” tegasnya, menuntut konsistensi perencanaan pembangunan.

Kritik infrastruktur Nyakradin sangat menohok: perbaikan jalan strategis kabupaten harus segera dibenahi agar tidak terjadi ketimpangan. Ia membandingkan kondisi mulusnya Jalan Nasional dari Pemenang hingga Bayan yang dibangun Pusat dengan kondisi Jalan Kabupaten yang masih kurang baik. “Jalan Nasional kita bagus, tapi jalan daerah kita kurang bagus. Ini harus sejalan agar pembangunan KLU tidak timpang,” ujarnya, mendesak Pemda KLU fokus pada perbaikan jalan strategis daerah.

Sorotan beralih pada aset daerah yang strategis. Pemerintah Daerah (Pemda) KLU saat ini belum memiliki kewenangan penuh untuk mengelola dan menarik retribusi dari Pelabuhan Teluk Nara. Pasalnya, terminal dan dermaga tersebut hingga kini masih tercatat sebagai aset milik Pemerintah Pusat. Status quo ini jelas merugikan daerah dari sisi pendapatan.

Meski kewenangan belum penuh, Pemda KLU sudah menyusun rencana pengembangan ambisius untuk memaksimalkan potensi Teluk Nara. Pemda bahkan sudah menyiapkan anggaran miliaran rupiah yang dialokasikan khusus untuk program pembebasan lahan di sekitar pelabuhan. Rencana ini adalah langkah awal untuk pembangunan fasilitas penunjang bagi wisatawan.

Pengembangan Teluk Nara dinilai vital dalam upaya mendukung pertumbuhan ekonomi di wilayah barat Lombok Utara. Rencana jangka panjang Pemda adalah perluasan lahan untuk membangun fasilitas penunjang, termasuk kantor terpadu, area UMKM, dan fasilitas parkir.

Melihat situasi ini, Komisi I DPRD KLU menuntut kejelasan status aset sebelum Pemda menggelontorkan anggaran pembelian lahan. Pihak legislatif ingin memastikan kapan aset Pelabuhan Teluk Nara akan diserahkan ke daerah.

Jika status aset segera berpindah dari Pusat ke Pemda, pengelolaan Pelabuhan Teluk Nara dapat dimaksimalkan, sehingga daerah bisa mulai menarik retribusi dari aktivitas penyeberangan wisatawan ke Tiga Gili. Hal ini dinilai krusial untuk menjadikan pelabuhan tersebut sebagai sumber PAD baru yang signifikan bagi KLU.(r15)