Loading Now
×

Sekda Sahabudin Sampaikan Jawaban Eksekutif atas Pandangan Fraksi DPRD KLU

Sekda Sahabudin Sampaikan Jawaban Eksekutif atas Pandangan Fraksi DPRD KLU

Lombok Utara (Getinsidetv.com) – Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (KLU) menunjukkan respons cepat dan terukur terhadap dinamika pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027. Melalui Rapat Paripurna DPRD KLU yang digelar pada Jumat (13/11/2026), Sekretaris Daerah (Sekda) KLU, Sahabudin, S.Sos., M.Si., hadir menyampaikan Nota Penjelasan dan Jawaban Kepala Daerah atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi Dewan.

Sidang paripurna yang berlangsung di Ruang Sidang Utama DPRD KLU tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD KLU, Agus Jasmani, serta diikuti oleh jajaran pimpinan dan anggota dewan, para Staf Ahli Bupati, kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan berbagai unsur undangan lainnya.

Dalam pengantar penyampaiannya, Sekda Sahabudin menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh fraksi dewan atas berbagai masukan, kritik konstruktif, serta catatan strategis yang telah diberikan. Ia mengakui bahwa tantangan fiskal yang dihadapi Kabupaten Lombok Utara pada tahun anggaran mendatang tergolong cukup berat, terutama menyusul adanya penurunan drastis pada alokasi Transfer ke Daerah (TKD) dari Pemerintah Pusat.

Merespons sorotan kritis dari Fraksi Golkar terkait selisih proyeksi angka transfer, Sekda KLU memberikan klarifikasi komprehensif. Ia menjelaskan bahwa proyeksi awal pendapatan transfer sebesar Rp945 miliar lebih merupakan akumulasi gabungan antara Transfer Pemerintah Pusat (sebesar Rp893,55 miliar) dan Pendapatan Transfer Antar Daerah (sebesar Rp52 miliar lebih).

Namun, berdasarkan ketentuan resmi dalam Surat DJPK Nomor S-95/PK/2026, alokasi murni Transfer Pusat yang diterima KLU ditetapkan sebesar Rp590,37 miliar. “Artinya, ada penurunan atau selisih defisit sebesar Rp303 miliar lebih. Menyikapi hal ini, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) segera melakukan rasionalisasi postur R-APBD 2027 bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD saat ini juga, tanpa harus menunggu mekanisme APBD Perubahan,” tegas Sahabudin di hadapan forum dewan.

Guna menutupi celah fiskal yang cukup lebar akibat susutnya dana pusat tersebut, Pemkab KLU mengambil langkah berani dengan memangkas pos-pos belanja operasi yang dinilai non-prioritas. Selama ini, pos belanja operasional dan seremonial mendominasi struktur anggaran hingga mencapai 78 persen. Melalui rasionalisasi ini, anggaran dari efisiensi tersebut akan dialihkan secara proporsional untuk memperkuat belanja modal serta pembangunan infrastruktur dasar yang merata di seluruh kecamatan.

Sementara itu, menanggapi kekhawatiran yang disuarakan oleh Fraksi PKB serta Gabungan Fraksi PDI-P, PKN, dan PBB terkait target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dipatok sebesar Rp395,01 miliar, Sekda memberikan jaminan penuh bahwa kebijakan tersebut tidak akan mencekik atau membebani masyarakat kecil maupun pelaku UMKM.

“Peningkatan PAD ditempuh melalui digitalisasi pembayaran pajak via sistem SIPENDA, pemasangan perangkat tapping box secara masif, intensifikasi uji petik pajak hotel dan restoran, serta optimalisasi sektor pariwisata dan pengelolaan aset daerah yang selama ini belum produktif, tanpa sedikit pun menaikkan beban retribusi bagi masyarakat kecil,” jelas Sekda menegaskan.

Di bidang tata kelola birokrasi, merespons pandangan Fraksi Demokrat dan PKB mengenai pentingnya soliditas teamwork dan peningkatan kinerja perangkat daerah, Sekda Sahabudin menegaskan bahwa kepemimpinan eksekutif tidak akan mentolerir adanya ego sektoral maupun budaya kerja “asal bapak senang”. Evaluasi kinerja seluruh Kepala OPD dipastikan akan dilakukan secara objektif berbasis indikator Perjanjian Kinerja, dan penataan jabatan ke depan akan ditempuh murni melalui penerapan sistem merit. Pemerintah daerah juga berkomitmen untuk mengakomodasi Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD secara proporsional ke dalam Rencana Kerja (Renja) OPD agar aspirasi warga benar-benar terjawab.

Berkenaan dengan upaya menekan angka Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), Pemkab KLU berkomitmen untuk mempercepat proses lelang serta pengadaan barang dan jasa sejak awal Triwulan I. Sedangkan untuk menanggapi sorotan Fraksi Gerindra dan PNI terkait tingginya dominasi belanja pegawai yang mencapai Rp516,6 miliar (atau 38,65 persen dari total belanja), Pemkab KLU akan memanfaatkan masa transisi UU HKPD untuk menyusun peta jalan pengendalian belanja pegawai secara bertahap.

Langkah taktis yang disiapkan meliputi pemberlakuan moratorium rekrutmen pegawai non-ASN, penataan formasi aparatur yang berpedoman ketat pada Analisis Beban Kerja (ABK), serta intensifikasi komunikasi dengan Kementerian Keuangan guna menyampaikan potret riil kapasitas fiskal dan angka kemiskinan di Bumi Tioq Tata Tunaq.

Terakhir, terkait rencana Penyertaan Modal Daerah sebesar Rp5,75 miliar—khususnya yang dialokasikan kepada Perumda Air Minum (PDAM) yang saat ini tengah menjalani proses audit—Sekda memastikan bahwa pencairan dan pemanfaatannya akan dikawal secara ketat. Seluruh proses didasarkan pada hasil audit yang transparan, kajian kelayakan investasi yang matang, serta target penurunan tingkat kebocoran air yang terukur.

“Hal-hal yang bersifat lebih teknis dan rinci akan kita bahas dan sempurnakan bersama pada rapat-rapat pembahasan lanjutan antara Banggar DPRD dan TAPD,” pungkas Sekda Sahabudin, menandai kuatnya komitmen kemitraan antara eksekutif dan legislatif demi mewujudkan postur APBD 2027 yang sehat, kredibel, dan berpihak penuh pada kesejahteraan rakyat Lombok Utara.(r15)

Share this content:

KESEHATAN

You cannot copy content of this page