Loading Now

Sekolah Rakyat KLU Jadi Proyek Permanen Pertama di NTB: Anggaran Rp 250 Miliar Siap Kucur

Sekolah Rakyat KLU Jadi Proyek Permanen Pertama di NTB: Anggaran Rp 250 Miliar Siap Kucur

Dimulai Desember 2025, Najmul Harap Kerja Sama Lintas Sektor; Ketua DPRD Tekankan Fungsi Pemberdayaan dan Karakter

Lombok Utara (Getinsidetv.com) Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (KLU) mematangkan persiapan pembangunan proyek strategis nasional, yaitu Sekolah Rakyat di Desa Gumantar. Bupati Lombok Utara, Dr. H. Najmul Akhyar, S.H., M.H., memimpin Rapat Pembangunan Sekolah Rakyat Provinsi NTB di Aula Kantor Bupati pada 3 November 2025, menandai komitmen Pemda dalam menyambut program pendidikan besar ini. Kehadiran Tim Satker Pelaksanaan Prasarana Strategis NTB dari Kementerian PUPR menunjukkan keseriusan pusat.

Rapat konsolidasi ini dihadiri oleh Asisten I Setda KLU, Rusdi, S.T., M.M., serta para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, yang wajib mendukung suksesnya proyek ini. Sekolah Rakyat ini merupakan bagian dari program strategis nasional yang diusung berdasarkan “Asta Cita” Presiden Prabowo Subianto. Program ini bertujuan menyediakan pendidikan dan keterampilan bagi anak-anak kurang mampu, memastikan kondisi ekonomi tidak membatasi akses mereka.

572596149_18310558321217231_5655975252252841400_n-1024x484 %post

Pembangunan Sekolah Rakyat ini adalah wujud nyata kolaborasi lintas kementerian di tingkat pusat. Program ini bekerja sama antara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang bertanggung jawab atas infrastruktur, dan Kementerian Sosial RI yang menangani aspek sasaran sosial dan pendidikan. Sinergi ini menjamin proyek berjalan di bawah payung hukum dan dukungan finansial yang kuat.

Lombok Utara mencatatkan sejarah sebagai daerah yang dipilih untuk lokasi Sekolah Rakyat skala besar. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA) KLU, Faturrahman, memastikan bahwa Sekolah Rakyat di Desa Gumantar akan menjadi satu-satunya dan pertama di NTB yang dibangun secara permanen melalui program nasional pemerintah pusat. Ini membedakannya dari beberapa lokasi rintisan yang sudah ada.

Pembangunan Sekolah Rakyat permanen ini direncanakan berdiri di atas lahan seluas 6,5 hektare di Desa Gumantar, Kecamatan Kayangan. Skala lahan yang luas ini menunjukkan rencana pembangunan fasilitas yang komprehensif. Sebelumnya, NTB telah memiliki beberapa lokasi rintisan Sekolah Rakyat, seperti di Lombok Barat, Lombok Timur, dan Sumbawa, namun KLU menjadi yang pertama mendapat jatah pembangunan permanen.

Dinsos PPPA KLU, Faturrahman, mengumumkan bahwa proses tender proyek ini sedang berjalan. Target utama yang ditetapkan adalah, pada Bulan Desember tahun 2025 ini, sudah dilakukan peletakan batu pertama dan dimulainya pekerjaan fisik di lapangan. Penentuan jadwal yang ketat ini menunjukkan urgensi program dari pemerintah pusat untuk segera terealisasi.

Faturrahman menjelaskan detail pembiayaan proyek ini. Sekolah Rakyat Lombok Utara bersifat multi years dengan total anggaran kolosal sekitar Rp 250 miliar. Seluruh pembiayaannya dipastikan bersumber dari Kementerian PUPR. Besaran anggaran ini mencerminkan komitmen besar negara dalam menyediakan fasilitas pendidikan yang berkualitas bagi anak-anak kurang mampu di NTB.

572596149_18310558321217231_5655975252252841400_n-Copy-1024x526 %post

Sekolah Rakyat ini nantinya akan memiliki fasilitas pendidikan lengkap untuk mendukung proses belajar dan tinggal bagi peserta didik. Fasilitas tersebut mencakup gedung sekolah, asrama sebagai tempat tinggal siswa, kantin, sarana ibadah, hingga lapangan olahraga. Kelengkapan fasilitas ini dirancang untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang holistik dan suportif.

Dengan dimulainya pembangunan fisik pada Desember 2025, target operasional Sekolah Rakyat ini ditetapkan sangat optimis. Targetnya, pada tahun ajaran baru di Bulan Juli 2026 mendatang, sekolah tersebut sudah dapat menerima peserta didik baru. Target ambisius ini menuntut kinerja pembangunan yang cepat dan tepat waktu dari semua pihak terkait.

Paragraf 10: Harapan Bupati Najmul: Kerjasama dan Pemanfaatan Tepat Waktu

Bupati Najmul Akhyar menyampaikan harapannya agar dalam pembangunan Sekolah Rakyat ini dapat terjalin kerjasama yang baik antara Pemda KLU, Kementerian PUPR, dan semua stakeholder terkait. Kerjasama yang sinergis dibutuhkan agar pembangunan sekolah rakyat dapat selesai tepat waktu sesuai jadwal. Tujuannya agar fasilitas ini dapat segera dimanfaatkan oleh masyarakat yang telah lama menantikan akses pendidikan yang layak.

Najmul Akhyar menegaskan kembali tujuan sosial dari proyek ini. “Dengan adanya sekolah rakyat ini seluruh kalangan masyarakat berkesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang layak,” katanya. Sekolah Rakyat diharapkan menjadi instrumen untuk memutus mata rantai kemiskinan dengan menyediakan pendidikan gratis dan berkualitas, terutama bagi anak-anak yang terhalang kondisi ekonomi keluarga.

Ketua DPRD Lombok Utara, Agus Jasmani, memberikan apresiasi tinggi atas keberhasilan Pemda KLU dalam menjemput program nasional ini. Beliau menyebut bahwa ini merupakan hasil dari komitmen dan kerja nyata Pemda KLU dalam memperjuangkan peningkatan mutu pendidikan di daerah. Politisi PKB tersebut memandang ini sebagai capaian kolektif yang patut dibanggakan.

Agus Jasmani menekankan agar Pemda melakukan monitoring dan evaluasi secara menyeluruh, baik sebelum maupun setelah sekolah berdiri. Ia juga secara khusus menekankan agar sekolah ini menjangkau anak-anak kurang mampu agar mereka dapat memperoleh pendidikan gratis dan layak sesuai dengan tujuan awal program. Pengawasan yang ketat diperlukan agar sasaran program tidak melenceng.

Lebih dari sekadar tempat belajar, Ketua DPRD berharap Sekolah Rakyat ini dapat bertindak sebagai pusat pemberdayaan masyarakat. Ia berharap sekolah ini menjadi tempat tumbuhnya nilai-nilai kebersamaan dan wadah generasi Lombok Utara yang unggul dan berkarakter. Sekolah Rakyat harus memberikan dampak yang luas, tidak hanya pada siswa tetapi juga pada lingkungan sosial di sekitarnya.

Rencana pembangunan Sekolah Rakyat permanen di Desa Gumantar dengan alokasi anggaran Rp 250 miliar menunjukkan komitmen kuat KLU dan Pemerintah Pusat dalam mengatasi kesenjangan pendidikan. Dengan sinergi Pemda, DPRD, dan Kementerian PUPR, KLU optimis fasilitas ini akan beroperasi Juli 2026, menjadi model pendidikan inklusif yang melahirkan generasi Lombok Utara yang unggul dan berdaya.(R15)

Share this content:

Post Comment

You cannot copy content of this page