Lombok Utara (Getinsidetv.com) Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (KLU) serius mempersiapkan langkah strategis untuk pembangunan infrastruktur di tengah tantangan fiskal daerah. Bupati Lombok Utara, Dr. H. Najmul Akhyar, S.H., M.H., secara resmi membuka kegiatan Peningkatan Kapasitas (Capacity Building) Kerjasama Pemerintah Daerah dan Badan Usaha (KPDBU) fokus pada proyek Alat Penerangan Jalan (APJ).

Acara penting ini berlangsung di Same Hotel, Mataram, pada Kamis (27/11), menunjukkan komitmen Pemda untuk melibatkan para pemangku kepentingan dalam pelatihan dan diskusi intensif.

Kegiatan ini dihadiri oleh Staf Ahli Bidang Ekonomi, Pembangunan, dan Keuangan, Madiun Kurnia Aminullah, serta perwakilan kunci dari lembaga penjaminan infrastruktur, Deputy Senior Manager Guidance and Consultation PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII), Deri Firmansyah. Kepala Bappeda KLU Ir. Hermanto juga turut hadir.

Dalam arahannya, Bupati Najmul menegaskan bahwa kegiatan KPDBU ini adalah ikhtiar Pemerintah Daerah Lombok Utara untuk terus berupaya membangun daerah dan memberikan pelayanan publik, terutama dalam peningkatan infrastruktur APJ.

Bupati menjelaskan alasan fundamental pemilihan skema KPDBU. “Ini sebagai ikhtiar Pemda KLU atas pemotongan dana transfer dari pemerintah pusat dalam upaya peningkatan pelayan kepada masyarakat,” katanya, menegaskan bahwa KPDBU menjadi solusi untuk mengatasi keterbatasan anggaran daerah (APBD).

Peningkatan infrastruktur Alat Penerangan Jalan (APJ) ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kenyamanan dan keamanan, tetapi juga akan secara langsung menumbuhkan perekonomian di KLU, khususnya di malam hari.

Bupati Najmul secara spesifik menunjuk Kabupaten Madiun sebagai contoh. Beliau menyebut bahwa Kabupaten Madiun sudah sukses dan berhasil mengimplementasikan KPBU khususnya dalam proyek APJ.

Sebelumnya, Pemda KLU telah melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Madiun. Kunjungan tersebut memberikan banyak informasi dan hal-hal yang harus dipahami dan disiapkan dalam KPBU APJ yang akan diimplementasikan di Lombok Utara.

Bupati berharap agar seluruh persyaratan KPBU APJ, baik secara administratif maupun aturan undang-undang, tidak menyalahi aturan. Kepatuhan hukum mutlak diperlukan agar proyek dapat segera berjalan.

Target utamanya adalah agar Lombok Utara dapat segera mengimplementasikan KPBU APJ seperti yang telah berhasil dilakukan oleh Kabupaten Madiun, demi percepatan pembangunan infrastruktur.

Kepala Bappeda KLU, Ir. Hermanto, dalam laporannya menjelaskan bahwa Capacity Building KPBU APJ dirancang untuk meningkatkan kapasitas dan kesiapan pemerintah daerah dalam implementasi KPBU untuk proyek-proyek Infrastruktur, khususnya Alat Penerangan Jalan (APJ).

“Tujuan kegiatan ini untuk meningkatkan kapasitas dan kesiapan pemerintah daerah dalam implementasi KPBU untuk Proyek APJ, serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah,” jelasnya, menekankan pentingnya kualitas tim dan proses.

Kehadiran PT PII sebagai penjamin infrastruktur mengindikasikan bahwa proyek ini diharapkan memiliki kredibilitas dan jaminan finansial yang kuat, menarik minat badan usaha swasta untuk berinvestasi dalam proyek KLU.

Acara ini juga dirangkaikan dengan penayangan video penerapan KPBU APJ di Madiun dan pemaparan materi serta sesi diskusi. Hal ini bertujuan memberikan gambaran praktis tentang keberhasilan implementasi skema KPBU.

Melalui Capacity Building ini, Pemda KLU menegaskan langkah terobosannya dalam menyiasati keterbatasan fiskal. Dengan mencontoh praktik terbaik dari daerah lain dan memanfaatkan skema KPDBU, Lombok Utara berkomitmen untuk memastikan pembangunan infrastruktur esensial seperti Penerangan Jalan Umum dapat terus berjalan lancar dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.(r15)