LOMBOK UTARA – GET Inside tv.com — Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (KLU) memperkuat komitmennya dalam menghadapi dampak perubahan iklim dan risiko bencana. Melalui sebuah workshop di Aula Bupati pada Senin (11/8), Wakil Bupati Kusmalahadi Syamsuri, S.T., M.T., mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk merumuskan kebijakan tata ruang yang adaptif dan berkelanjutan.

Acara yang mengusung tema “Kebijakan Tata Ruang dan Konsep Pembangunan yang Berbasis Iklim dan Minim Risiko Bencana” ini dihadiri oleh Wakil Ketua DPRD KLU Hakamah, para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), perwakilan dari Kelompok Pengelola Hutan (KPH) Rinjani Barat, Kepala TNGR Toni Anwar, S.Hut., M.T., para camat dan kepala desa, serta perwakilan dari Yayasan Sheep Indonesia.

Mengkaji Kesenjangan Kebijakan untuk Pembangunan Berkelanjutan

Fauzi Yulia Rahman, Manajer Area Lombok dari Yayasan Sheep Indonesia, menjelaskan bahwa workshop ini adalah tindak lanjut dari kajian terhadap berbagai dokumen kebijakan daerah. “Kajian ini bertujuan untuk menilai tingkat koherensi antara adaptasi perubahan iklim (API) dan pengurangan risiko bencana (PRB) dalam perencanaan pembangunan, serta mengidentifikasi kesenjangan kebijakan yang perlu diperbaiki,” ujarnya.

Fauzi menekankan bahwa perubahan iklim dan meningkatnya risiko bencana di KLU menuntut penguatan kebijakan tata ruang yang lebih adaptif. Oleh karena itu, workshop ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan berbasis bukti untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.

Perubahan Iklim adalah Fakta Nyata

Dalam sambutannya, Wabup Kus menegaskan bahwa masa depan KLU akan sangat dipengaruhi oleh cara menata ruang dan membangun wilayah. “Perubahan iklim bukan lagi sekadar topik diskusi, tetapi fakta yang nyata. Kita sudah merasakan sendiri dampaknya,” katanya.

Wabup menyoroti kaitan erat antara perubahan iklim dan bencana hidrometeorologis, seperti banjir, tanah longsor, kekeringan, dan gelombang pasang. Ia juga menyebutkan bahwa sepanjang pantai di Lombok Utara sudah mengalami abrasi yang signifikan akibat perubahan iklim yang tidak terduga.

Untuk itu, Wabup menekankan pentingnya kebijakan tata ruang yang matang dan implementasi yang sungguh-sungguh. “Pembangunan berbasis bencana tidak hanya butuh kebijakan, tetapi juga komitmen dan kolaborasi,” tegasnya.

Di akhir sambutannya, Wabup Kus berharap workshop ini dapat menghasilkan rumusan strategis yang bisa langsung diaplikasikan. “Semoga forum ini menjadi langkah nyata menuju Lombok Utara yang tahan iklim, aman dari risiko bencana, dan tetap lestari lingkungannya,” tutupnya.(get-ris)