Lombok Utara, GET Inside tv.com – Wakil Bupati Lombok Utara, Kusmalahadi Syamsuri, membuka resmi Bimbingan Teknis (Bimtek) Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terintegrasi tahun 2025 di Aula Kantor Bupati Lombok Utara, Senin (7/7/2025). Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kompetensi para asesor dalam melakukan penilaian mandiri maturitas SPIP terintegrasi, yang disebut Wabup Kusmalahadi sebagai fondasi terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Hadir dalam acara tersebut perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) NTB, Tri Gunawan, Plh. Inspektur Inspektorat KLU, Ir. Hermanto, serta para kepala perangkat daerah dan pejabat di lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Utara.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Kusmalahadi menyampaikan apresiasi tinggi kepada BPKP Provinsi NTB atas pendampingan berkelanjutan dalam peningkatan kapabilitas pengawasan internal. Menurutnya, pendampingan ini krusial untuk mendorong tata kelola yang lebih baik serta memastikan penyelenggaraan pemerintahan yang berintegritas dan akuntabel.

Kusmalahadi menyoroti kompleksitas tantangan penyelenggaraan pemerintahan daerah saat ini. Ia menekankan bahwa masyarakat berhak mendapatkan pelayanan publik yang cepat, transparan, dan bebas dari penyimpangan.

“SPIP bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan pondasi terciptanya good governance. SPIP membantu menjamin tercapainya tujuan organisasi, keandalan laporan, pengamanan aset, dan kepatuhan pada peraturan perundang-undangan,” jelas Kusmalahadi.

Ia juga menekankan pentingnya Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) sebagai cerminan komitmen dalam mencegah korupsi secara sistemik. Selain itu, penerapan manajemen risiko dianggap sebagai landasan perencanaan strategis organisasi.

Kepada seluruh peserta Bimtek, khususnya kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Kasubag Program, Kusmalahadi berpesan agar memanfaatkan forum ini sebagai ruang belajar, diskusi, dan refleksi. Hal ini penting agar SPIP, IEPK, dan manajemen risiko dapat benar-benar terinternalisasi dalam tata kelola pemerintahan sehari-hari.

“Komitmen dan kolaborasi adalah kunci keberhasilan pengendalian intern pemerintah. Pengawasan bukan beban, tetapi mitra strategis untuk mencapai kinerja yang lebih baik. Mari kita bersama-sama menjunjung tinggi integritas dan akuntabilitas dalam setiap proses pembangunan,” tutup Kusmalahadi.(getin)