Lombok Utara – Getinsidetv.com – Wakil Bupati Lombok Utara, Kusmalahadi Syamsuri, S.T., M.T., secara langsung melakukan monitoring dan evaluasi (monev) Program Keluarga Harapan (PKH) di Dusun Gondang Timur, Desa Gondang, pada Selasa (16/9). Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk memastikan program bantuan sosial berjalan efektif dan tepat sasaran.

Dalam kunjungannya, Wakil Bupati Kusmalahadi didampingi oleh Kepala Dinas Sosial PP dan PA KLU, Faturahman, Camat Gangga, Mahzan Zohdi, serta para pendamping PKH se-Kecamatan Gangga. Sebelum monev, Kusmalahadi meninjau langsung beberapa rumah warga penerima PKH untuk melakukan validasi data di lapangan.

Usai kunjungan, Wakil Bupati menyampaikan rasa terima kasihnya kepada para pendamping PKH, khususnya di Kecamatan Gangga, yang telah bekerja keras membantu pemerintah dalam menurunkan angka kemiskinan. “Alhamdulillah, angka kemiskinan di Lombok Utara menurun drastis dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi NTB,” terangnya, menyoroti keberhasilan program tersebut.

Tantangan dan Motivasi Bagi Para Pendamping PKH

Kusmalahadi menegaskan bahwa kehadirannya di lapangan bertujuan untuk memantau langsung dan menyerap informasi terkait pelaksanaan program PKH dari masyarakat. Ia memahami betul bahwa pekerjaan sebagai pendamping PKH membutuhkan kesabaran, mengingat mereka harus berinteraksi langsung dengan keluarga penerima manfaat.

“Sebagai pendamping, pekerjaan ini butuh kesabaran karena harus bertemu dengan masyarakat penerima manfaat secara langsung,” katanya. Oleh karena itu, ia berpesan kepada para pendamping untuk menjadikan pekerjaan mereka sebagai ibadah. “Jika kita senang dengan pekerjaan yang dipilih, insyaallah pekerjaan tersebut akan cepat atau mudah terealisasi,” tambahnya, memberikan motivasi agar para pendamping tetap semangat dalam menjalankan tugas mulia ini.

Dalam laporannya, Kepala Dinas Sosial PP dan PA KLU, Faturahman, menyampaikan bahwa jumlah pendamping PKH di Lombok Utara sebanyak 66 orang. Ia juga menyebutkan bahwa 64 di antaranya telah lulus seleksi PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) formasi Kementerian Sosial, sementara dua orang lainnya tidak mengikuti tes karena alasan tertentu. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan status dan pengakuan terhadap peran penting para pendamping PKH.(r15)